Olivia Li – The Epochtimes

Beberapa agen pemerintahan Komunis Tiongkok dan sejumlah media yang dikelola Komunis Tiongkok secara membabibuta membombardir Gedung Putih.

Cara-cara itu dilakukan sebagai serangan setelah Senat AS dengan suara bulat meloloskan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong pada 19 November 2019. Undang-Undang tersebut dalam rangka memberikan dukungan kepada demonstran pro-demokrasi Hong Kong.

Arogansi komunis Tiongkok secara terang-terangan, tercermin dalam eskalasi kekerasan polisi dalam seminggu terakhir. Selain itu, tanggapan dengan amarahnya setelah lolosnya RUU tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa para pemimpin Komunis Tiongkok telah salah menilai situasi.

Analisa tersebut diungkapkan oleh pakar Tiongkok, Qin Peng kepada Radio Sound of Hope pada 19 November.

Qin Peng menguraikan, Komunis Tiongkok telah menunjukkan kejahatan tak terbatas di Hong Kong dalam putaran penindasan terbaru. Polisi menyerbu universitas dan secara brutal memukul demonstran di depan umum. Selain itu, banyak kasus pembunuhan secara diam-diam telah dilaporkan.

“Tidak perlu dikatakan, itu adalah sifat alami Komunis Tiongkok yang menyebabkan kekejaman ini,” demikian pendapat Qin Peng.

Menurut Qin Peng, ada juga faktor penting lainnya. Yaitu, Komunis Tiongkok berpikir bahwa komunitas internasional tidak bisa melakukan apa pun selain hanya sebatas mengutuk tindakannya. Bahkan mungkin Komunis Tiongkok dan para pemrotes akan dikritik dalam ukuran yang sama. Yang mana, tidak akan menimbulkan bahaya nyata bagi Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, Komunis Tiongkok berani melakukan segala macam kekejaman.

Komunis Tiongkok dinilai berpikir bahwa Presiden Donald Trump hanya khawatir tentang manfaat ekonomi bagi Amerika Serikat. Hal demikian merupakan salah satu alasan utama penilaian yang salah dari Komunis Tiongkok.

Sesi Pleno Keempat Partai Komunis Tiongkok diadakan antara 28 Oktober dan 31 Oktober di Beijing. Sumber internal kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa mengatakan, bahwa topik utama yang dibahas pada pertemuan politik itu adalah protes Hong Kong dan pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok.

Selain itu, Komunis Tiongkok percaya bahwa mereka memiliki pengaruh yang cukup di dalam Senat AS, melalui infiltrasi selama bertahun-tahun. Yang mana, untuk membantu menunda Rancangan Undang-Undang Hong Kong atau bahkan menghalangi lolosnya RUU tersebut.

Meningkatnya kebrutalan polisi setelah Sesi Pleno Keempat Partai Komunis Tiongkok, menyampaikan kepada orang-orang bahwa rencana Beijing adalah untuk memberangus aksi protes sebelum para senator AS membahas RUU tersebut.

Dengan demikian, ketika Senat AS mempercepat pemungutan suara terkait Rancangan Undang-Undang hak-hak Hong Kong dan kemudian mengesahkannya dengan suara bulat, telah menjadi pukulan berat dan tak terduga kepada Komunis Tiongkok. Selain itu, para pemimpin Komunis Tiongkok tidak siap menghadapinya.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong mengharuskan Menlu AS untuk setiap tahun, menilai apakah Hong Kong cukup otonom dari Beijing. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin status perdagangan khusus yang dimiliki Hong Kong pada saat ini.

Kerajaan Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Pemerintahan Komunsi Tiongkok pada tahun 1997 silam, di bawah janji Beijing bahwa kota itu akan tetap menjadi daerah yang sangat otonom dengan kerangka kerja “satu negara dua sistem.”

Amerika Serikat telah memperlakukannya sebagai entitas yang terpisah dari daratan Tiongkok dalam perdagangan, investasi, dan pemrosesan visa. Misalnya, Hong Kong tidak menghadapi tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap impor Tiongkok.

Pejabat Komunis Tiongkok dan pemimpin Hong Kong, dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran berat standar HAM internasional, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pengakuan paksa dari warga di Hong Kong. Mereka bakal dijatuhkan sanksi setelah Presiden Trump menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

Qin peng memuji Rancangan Undang-undang tersebut. Ia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dapat berfungsi untuk menghukum dan mengekang tindakan para pelaku. Hal senada diungkapkan oleh Heng He, seorang komentator urusan Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat kepada Sound of Hope.

Menurut Heng He, sebelum disahkannya rancangan undang-undang tersebut di Senat AS, Komunis Tiongkok mengambil kesempatan dan meningkatkan penanganannya terhadap para demonstran, berharap masyarakat internasional akan melanjutkan sikap peredaannya terhadap Beijing.

Heng He mengatakan hal demikian terutama ketika Gedung Putih menyatakan keinginan untuk mencapai kesepakatan dalam pembicaraan perdagangan, bersamaan itu ketika Senat AS tampaknya tidak memiliki urgensi dalam membahas Rancangan Undang-Undang hak-hak Hong Kong. Komunis Tiongkok kemudian berangan-angan menafsirkannya sebagai tanda-tanda adanya harapan, ia bisa melakukan apa pun yang diinginkannya tanpa ada konsekuensi apa pun. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular