Nicole Hao

Rezim Komunis Tiongkok telah memperkenalkan kewajiban pemindai wajah bagi orang-orang yang ingin memiliki ponsel baru. Langkah tersebut sebagai cara komunis Tiongkok memperketat pengendalian terhadap dunia maya.

Mulai 1 Desember 2019, operator telekomunikasi diharuskan mengumpulkan pemindai wajah dari mereka yang mengajukan nomor ponsel atau telepon rumah baru. Aturan ini sudah diumumkan oleh Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Komunis Tiongkok pada bulan September lalu.

Persyaratan terbaru adalah pembaruan dari aturan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi sebelumnya, yang mana sejak Januari 2015 mengamanatkan bahwa semua pemohon memberikan ID yang valid dan informasi pribadi untuk mendaftar ponsel atau nomor telepon rumah.

Langkah tersebut menuai kritikan karena sebagai wujud semakin parahnya rezim Orwellian atau diktator, sementara itu muncul kekhawatiran tentang keamanan data biometrik yang dikumpulkan.

Pemindai Wajah

Perwakilan layanan pelanggan China Unicom, sebuah perusahaan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara, mengatakan kepada AFP pada 1 Desember bahwa aturan baru tersebut mungkin mengharuskan pelanggan “untuk merekam diri mereka memalingkan kepala dan berkedip.”

Seorang warga Beijing yang bermarga Chen, yang mengunjungi pusat toko China Mobile setempat pada hari Minggu, kepada Epoch Times edisi bahasa Tionghoa mengatakan, bahwa prosesnya tidak semudah mengambil foto potret.

“ID Tiongkok memiliki chip di dalamnya, Mereka staf China Mobile menaruh ID saya pada pembaca ID, dan mengarahkan saya tentang cara berpose yang sesuai,” demikian yang dituturkan Chen kepada Epochtimes bahasa Tionghoa.

Chen menguraikan, pemindai wajah tersebut tidak mudah. Ia telah mencobanya sebanyak tiga atau empat kali dan akhirnya lulus pemindai wajah. Ia menuturkan, awalnya dirinya harus mengedipkan mata dengan cara berlebihan di depan kamera. Lalu dirinya membuka mulut sekali. Pada akhirnya, ia harus memalingkan kepala ke kiri, dan kemudian ke kanan secara perlahan.

Kemudian, staf China Mobile mengatakan permintaan itu wajib. Pose mungkin tidak harus mengikuti urutan yang sama setiap kali tetapi pelanggan harus mengikuti instruksi.

Setelah Chen menyelesaikan pemindai wajah dan mengisi formulir dengan data pribadinya, staf China Mobile memberinya nomor ponsel dan kartu SIM baru.

Menurut aturan baru, pengguna tidak diizinkan untuk mentransfer atau menjual kembali kartu SIM ponsel mereka kepada orang lain. Operator telekomunikasi juga harus memverifikasi bahwa pelanggan mereka tidak memiliki nomor ponsel atau telepon rumah yang terdaftar dengan nama lain.

Masalah Pengawasan

Warga dan pakar Tiongkok telah menyatakan keprihatinan atas tindakan baru tersebut. Mereka mengatakan langkah itu merupakan bagian dari rencana rezim untuk mengendalikan warganya dengan mengawasi mereka dalam skala besar.

“Sistem pengenalan wajah sangat menakutkan. Setelah jaringan 5G dipasang di sebagian besar wilayah negara itu, mereka dapat menemukan Anda kapan saja,” kata seorang pria bermarga Wang dari Kota Nanjing kepada Radio Free Asia pada (2/12/2019). Wang mengatakan dua rekan barunya ingin memiliki ponsel baru dan diharuskan menjalani pemindai wajah.

Jeffrey Ding, seorang peneliti pada kecerdasan buatan Tiongkok di Universitas Oxford, mengatakan kepada BBC pada 1 Desember bahwa sementara tujuan yang dinyatakan untuk tindakan tersebut adalah untuk meningkatkan keamanan dunia maya dan mengurangi penipuan, meski demikian memungkinkan rezim Komunis tiongkok untuk memantau populasi dengan lebih baik.

Menurut Dind, langkah tersebut terhubung kepada dorongan yang sangat tersentralisasi untuk mencoba mengawasi semua orang. Majalah keuangan Tiongkok Caixin melaporkan pada 30 November bahwa kamera pengenal wajah telah dipasang di banyak tempat dan pusat bisnis di seluruh negeri. Kamera tersebut digunakan “untuk melakukan pembayaran, mencatat kehadiran di tempat kerja, dan penggunaan kereta bawah tanah.”

Laporan itu memberi contoh sebuah bangunan tempat tinggal di Distrik Changning, Kota Shanghai. Penduduk setempat melihat seorang pekerja memasang iklan di lift pada bulan September.

Pekerja itu berkata: “Ini sebuah iklan, tetapi ada kamera pengenal wajah yang terpasang di dalamnya,” menurut outlet berita itu.

Menurut media pemerintah Komunis Tiongkok, Universitas Farmasi di Kota Nanjing pada bulan Agustus memasang kamera pengenal wajah di setiap ruang kelas. Tujuannya, untuk memantau mahasiswa secara real time. Laporan tersebut menyebutkan, kamera bahkan dapat mendeteksi ketika seorang mahasiswa tertidur atau terganggu dan tidak mendengarkan guru.

Menurut laporan 2019 China Facial Recognition Market Study, sebuah laporan dari Zhongshang Industrial Research Institute — salah satu perusahaan konsultan industri terbesar Tiongkok — mengatakan bahwa rezim membeli lebih dari 10 miliar yuan atau 1,42 miliar dolar AS peralatan pengenalan wajah pada Tahun 2018.

Studi ini memproyeksikan bahwa pada tahun 2019 pasar akan bernilai sekitar 12 miliar yuan atau 1,7 miliar dolar AS.

Rezim Komunis Tiongkok telah menggunakan sistem pengenalan wajah untuk memantau populasi selama beberapa tahun. Sistem itu telah membantu pihak berwenang melacak yang disebut penjahat dan pembangkang, dan memfasilitasi penerapan sistem kredit sosial Beijing.

Sistem kredit sosial memberikan nilai “kepercayaan kepada masyarakat” kepada setiap warga negara. Seseorang dengan skor kredit sosial yang rendah mungkin tidak diizinkan naik kereta atau pesawat terbang, atau anak mereka mungkin tidak diterima di sekolah yang memiliki reputasi baik.

Misalnya, sistem pengenalan wajah yang dipasang di jalan yang sibuk mencatat para pejalan kaki. Kemudian didenda dalam jumlah tertentu hingga mendapatkan poin dari skor kredit sosial mereka.

Keamanan data

Kekhawatiran tentang keamanan data biometrik yang dikumpulkan oleh kamera pengenal wajah sudah diungkap warga. Media pemerintah Komunis Tiongkok, Beijing Youth Daily melaporkan pada 11 September bahwa reporternya, yang menyamar sebagai pembelanja online, berhasil membeli dari data pribadi toko online sekitar 2.000 orang.

Laporan itu mengatakan, data termasuk informasi pribadi dan 50 hingga 100 headshots dari setiap orang. Reporter kemudian menghubungi salah satu orang yang data pribadinya bocor, seorang dokter bernama Li dari Provinsi Guangxi.

“Li terkejut ketika dia mengetahui foto-foto dan data wajahnya dijual secara online. Dia mengatakan dirinya tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengumpulkan data pribadinya, atau mengizinkan siapa pun untuk menjualnya, ” demikian bunyi laporan itu.

Seorang warga Tiongkok baru-baru ini mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kebun binatang atas pengumpulan data biometriknya.

Guo Bing, seorang asisten profesor dari Universitas Zhejiang Sci-Tech menggugat Taman Safari Hangzhou pada 28 Oktober lalu. Itu setelah taman itu mengharuskan semua pengunjung menjalani pemindai wajah untuk memasuki pekarangan. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular