Li Muyang

Sejak 17 November 2019, polisi Hong Kong mengepung Universitas Politeknik Hong Kong. Setelah dikepung sekitar dua belas hari, PolyU – Universitas Politeknik Hong Kong akhirnya dibuka kembali. Saat itu, sekolah dan polisi mengumumkan bahwa kampus akan dibuka kembali seperti biasa. Polisi akhirnya ditarik dari kampus dan orang-orang bebas keluar masuk. Dalam pengepungan di univeristas kali ini, polisi mengatakan total sebanyak 1.377 orang ditangkap dan 318 orang tercatat masih di bawah usia 18 tahun.

Pengepungan PolyU oleh polisi Hong Kong hanyalah sebagian kecil dari kekerasan di Hong Kong dalam enam bulan terakhir. Tidak termasuk mereka yang bunuh diri, dibunuh, diperkosa, dan pemerkosaan bergilir. Sejak Juni 2019, polisi telah menangkap 5.890 orang, terdiri dari 4.368 pria dan 1.522 wanita, dengan rentang usia di kisaran antara 11 hingga 83 tahun.
Sehubungan dengan kebrutalan polisi Hong Kong, negara-negara barat akhirnya bertindak.

Menyusul “hadiah” dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada orang-orang Hong Kong dengan menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, negara-negara Barat lainnya juga telah bertindak, sedang atau siap meniru tindakan Amerika Serikat.

Negara-negara Barat ikut menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia. Efek kupu-kupu yang dikhawatirkan Komunis Tiongkok akhirnya terjadi.

Trump Memberi hadiah pada hari Thanksgiving

Presdien Trump memberlakukan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang semakin membangkitkan perjuangan rakyat Hong Kong.
Pada Kamis 28 November 2019, sekitar 100.000 warga Hong Kong berkumpul di Edinburgh Place, Central, Hong Kong menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas diberlakukannya Undang Undnag Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.

Banyak warga Hong Kong mengibarkan bendera Amerika, bersorak dan bertepuk tangan gembira. Mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada polisi Hong Kong dan pejabat pemerintah atas keputusan yang relevan, sesegera mungkin.

Alvin Yeung Ngok-kiu, Pemimpin Partai Sipil Hong Kong mengatakan, penandatanganan Rancangan Undang Undang tersebut mencerminkan perhatian dan pengakuan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Hong Kong. Di komunitas internasional, Hong Kong tidak sendirian.

Joshua Wong Chi-fung, Sekretaris Jenderal Demosisto Hong Kong, mengatakan bahwa di bawah perang dagang Amerika dengan Tiongkok, Trump menandatangani Rancangan Undang Undang. Itu mencerminkan bahwa Amerika Serikat sangat memperhatikan situasi hak asasi manusia di Hong Kong.

Demosistō Hong Kong yakni organisasi pro-demokrasi Hong Kong akan terus mengintensifkan lobi dan berupaya agar otoritas terkait mengaktifkan mekanisme sanksi sesegera mungkin.

Demosistō Hong Kong juga mengatakan bahwa penerapan sanksi dari Amerika Serikat saja tidak cukup, dan akan berusaha untuk menetapkan sanksi seperti itu di negara-negara lain di seluruh dunia.

Pada saat kritis di Hong Kong, langkah Trump seperti oase di padang pasir. Membantu pada saat mendesak. Itu tidak hanya sesuai dengan opini publik, tetapi juga mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat dan penghormatan terhadap nilai-nilai universal.

Meskipun konten dari undang-undang baru yang ada sekarang tidak terlalu keras, namun menurut kondisi nasional Amerika Serikat, undang-undang itu masih bisa terus ditingkatkan dan memperluas ketentuannya di masa depan. Sementara bagi Beijing, itu akan menjadi masalah pelik yang tak berujung.
Efek kupu-kupu

Dalam undang-undang baru itu, ada satu poin yang berbunyi: “Bekerja dengan sekutu termasuk Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong.”

Sebagai sekutu, semua memiliki tanggung jawab untuk menanggapi seruan Amerika Serikat. Namun, meski tidak ada klausul seperti itu, pengaruh Amerika Serikat akan memberi efek yang besar pada negara-negara Barat. Saat ini, banyak negara barat sedang menindaklanjuti satu sama lain, dan efek kupu-kupu yang dibuat Amerika Serikat kini mulai terasa.

Pejabat Uni Eropa dukung Hong Kong

Gunnar Wiegand, Direktur Pelaksana untuk Asia Pasifik dari the European External Action Service (EEAS) atau Layanan Aksi Eksternal Eropa yang mengunjungi Hong Kong, menyatakan dukungannya untuk Hong Kong setelah berbicara dengan Shen Fengjun, wakil sekretaris jenderal Biro Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Pemerintah Hong Kong.

Wiegand menyatakan bahwa “teman sejati selalu ada dan siap membantu Anda selama masa-masa sulit, dan dalam hal ini, Hong Kong dapat mengandalkan Uni Eropa.”
South China Morning Post mengutip pernyataan Wiegand, mengatakan bahwa otonomi tingkat tinggi Hong Kong, masyarakat yang berlandaskan hukum, dan kebebasan dasar hak asasi manusia di bawah satu negara dua system Hong Kong adalah landasan penting dalam kerja sama dengan Uni Eropa.

Inggris tidak kalah kuat dari Amerika

Setelah Rancangan Undang Undang terkait di atas ditandatangani secara resmi oleh Trump, artis terkenal Denise Ho Wan-see atau HOCC, seorang pemeran dan penyanyi Kantopop Hong Kong, mengatakan dalam Facebook-nya, “Akhirnya disahkan Rancangan Undang Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong. Selanjutnya, Inggris!” tulisnya.

Menurut Joshua Wong, jika Inggris ikut bertindak, itu akan memberi tekanan pada banyak pejabat dan pegawai negeri Hong Kong.

Hong Kong merupakan wilayah bekas koloni Inggris. Banyak pegawai negeri Hong Kong memiliki hubungan dekat dengan Inggris. Misalnya, Kepala Eksekutf Hong Kong Carrie Lam, suami dan anak-anaknya berkewarganegaraan Inggris. Hanya saja dia melepaskan kewarganegaraan Inggrisnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Selain itu juga banyak keluarga elit di Hong Kong yang anak-anaknya studi di Inggris.

Jika Inggris juga membuat langkah serupa seperti Amerika Serikat, pejabat seperti Carrie Lam yang berdiri di atas dua perahu – antara Tiongkok dan Inggris, tidak akan tenang. Bisa jadi, akan berdampak pada keluarganya, misalnya kewarganegaraan Inggrisnya dicabut, dan asetnya di Inggris dibekukkan.

Pada 31 Oktober 2019 lalu, pemerintah Inggris mengeluarkan “Laporan tengah tahunan Inggris”, yang menekankan bahwa situasi di Hong Kong perlu diselesaikan secara politik dan masing-masing pihak harus melakukan dialog yang “bermakna”.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan Inggris “sangat prihatin” tentang situasi di Hong Kong. Tingkat otonomi yang tinggi dan supremasi hukum adalah jaminan kemakmuran dan kesuksesan Hong Kong di masa depan. Tiongkok mengklaim bahwa Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris “adalah dokumen sejarah” yang tidak dapat diterima.
Mengenai kapan Inggris akan secara resmi mengambil tindakan, itu layak menjadi perhatian. Tapi mungkin hanya masalah waktu saja.

Kanada Bereaksi

Dalam postingannya di media social, Hong Kong Watch, mengatakan bahwa 60 anggota parlemen dan staf lintas partai Kanada menghadiri seminar “Hong Kong Crucial Moment.”
Sebagian besar anggota Kongres menerima rekomendasi Aileen Calverley. Salah satu pendiri LSM HAM Hong Kong Watch yang berbasis di London, Inggris, menyetujui hukum Magnitsky. Hukum itu mengatur soal, menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan petugas kepolisian Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia, dan meminta daftar sanksi.

Hong Kong Watch adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Inggris yang didirikan untuk memantau kondisi hak asasi manusia, kebebasan dan aturan hukum di Hong Kong.Undang-undang itu dibuat untuk mengenang akuntan Rusia Sergei Magnitsky. Pada tahun 2009, ia dipenjara dan disiksa hingga meninggal di penjara setelah ia mengekspos korupsi pejabat Rusia.

Sanksi undang-undang ini termasuk larangan masuk, pembekuan properti, larangan transaksi di Amerika Serikat dan sebagainya. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan 28 negara Uni Eropa semuanya memiliki undang-undang versi mereka masing-masing.

Anggota Parlemen Italia akan Mengajukan Mosi

Pada 28 November 2019 lalu, Joshua Wong menghadiri sidang dengar pendapat tentang Hak Asasi Manusia dan diplomatik di Parlemen Italia melalui video. Joshua mendapatkan aplaus ketika ia menyebutkan bahwa perusahaan Italia sebaiknya berhenti mengekspor perlengkapan polisi untuk pemerintah Hong Kong.
Menurut Joshua Wong, anggota parlemen Italia telah berjanji akan mengajukan mosi sekaligus debat parlemen di Kongres untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum universal yang demokratis di Hong Kong.

Jepang meminta parlemen untuk membahas Rancangan Undang Undang versi Jepang

Orang-orang Jepang juga ikut menandatangani, meminta Parlemen untuk membahas “Rancangan Undang Undang HAM dan Dremokrasi Hong Kong” versi Jepang. Pada 28 November 2019 pukul 16.47 waktu setempat, jumlah penandatanganan telah melampaui 110.000 orang.

Para penandatangan termasuk anggota parlemen dari Tokyo, Osaka, Shizuoka, Fukuoka, dan Hokkaido dan anggota parlemen dari berbagai tingkatan. Para anggota parlemen Jepang memprakarsai tanda tangan kolektif, meminta anggota partai masing-masing saat ini untuk membahas Rancangan Undang Undang Hak Asasi dan Demokrasi Hong Kong.
Belanda sudah edarkan perintah

Sebelum Trump menandatangani Rancangan Undang Undang terkait di atas, parlemen Belanda telah meloloskan mosi pada 22 November 2019 pukul 95:54 waktu setempat. Pemerintah diminta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky versi Belanda sebelum 31 Januari 2020, melarang orang-orang Tiongkok dan Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia memasuki Belanda, dan membekukan aset mereka.

Surat Terbuka yang Ditandatangani Puluhan Ribu Orang

Selain negara-negara yang mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, puluhan ribu orang di seluruh dunia baru-baru ini juga mengeluarkan surat terbuka bersama yang mengkritik kekerasan penegakan hukum kepolisian Hong Kong yang ekstrim. Penandatanganan surat bersama ini terdiri dari 3.700 cendekiawan dari berbagai negara dan sejumlah besar sarjana sayap kiri.
Dari surat terbuka yang dipublikasikan di www.hongkongwatch.org, tampak banyak sarjana terkenal. Termasuk ahli feminisme Judith Butler, psikolog eksperimental Steven Pinker, filsuf AC Grayling, dan Noam Chomsky, bapak linguistik kontemporer dan tokoh terkemuka sebagainya.

Benedict Rogers, ketua organisasi dari Hong Kong Watch dan wakil ketua Komite Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, mengatakan, bahwa para pengunjuk rasa terpaksa membalas kekerasan polisi yang melakukan pemukulan, pelecehan, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap demonstran yang ditangkap.
Negara Barat bentuk jaringan pengepungan terhadap komunis Tiongkok

Tang Jingyuan, komentator peristiwa terkini di Epoch Times, mengatakan bahwa negara-negara Barat semuanya telah melihat penyusupan komunis Tiongkok terhadap dunia bebas dan merasa terancam. Banyak negara Barat melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat, dan mereka mengikutinya. Terutama dalam menghadapi komunis Tiongkok, negara-negara Barat pada dasarnya telah mencapai konsensus.

Tang Jingyuan menuturkan, bahwa ancaman Komunis Tiongkok terhadap dunia bebas semakin jelas. Gelombang suara anti-komunis saat ini hanyalah tahap awal dan akan menjadi semakin tinggi di masa depan. Salah satu hal yang paling ditakuti komunis Tiongkok adalah jika negara-negara di dunia membentuk jaringan pengepungan terhadapnya.

Semakin banyak masalah yang dihadapi komunis Tiongkok saat ini, semakin besar harapan bagi orang-orang Hong Kong. Selama mereka bertahan, pasti akan ada hari kebebasan bagi Hong Kong. (jon)

Share

Video Popular