Bahkan, untuk mengatasi kekhawatiran domestik mengenai komitmen untuk mereformasi sistem ekonomi, Zhu Rongji pernah mengatakan dalam pertemuan internal bahwa kondisi masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia dapat diabaikan.

Hal demikian jika Tiongkok memilih untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia di masa depan.

Dua dekade berikutnya menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok memang bertindak dengan cara ini. Bahkan, bertentangan dengan aturan internasional. Aturan Organisasi Perdagangan Dunia pada awalnya adalah “perjanjian yang sopan” yang dibuat oleh negara-negara demokratis. Sebagian besar negara pada dasarnya mematuhinya.

Saat pertama kali merumuskan aturannya, Organisasi Perdagangan Dunia tidak menuntut hukuman berat. Tetapi, Komunis Tiongkok mengambil keuntungan dari “kendala lunak” Organisasi Perdagangan Dunia.

Ketika merasa telah menjadi lebih kuat, Komunis Tiongkok bukannya menepati janjinya untuk mengubah sistem ekonomi, malahan bermaksud untuk “berpartisipasi aktif dalam memimpin reformasi sistem tata kelola global.”

Ini sebenarnya berarti bahwa Komunis Tiongkok melindungi peluang untuk mengeksploitasi aturan Organisasi Perdagangan Dunia sesuai dengan kebutuhannya sendiri, dan memodifikasi aturan internasional untuk keuntungan sepihak Tiongkok.

Apa yang disebut “partisipasi aktif dalam memimpin” tidak lebih dari ekspresi positif dari niat jahat.

Setelah rmb menembus angka tujuh, pertaruhan as dengan tiongkok semakin membahayakan. Foto adalah perwakilan as dan tiongkok saat berunding di shanghai xijiao convention center pada 31 juli lalu, latar belakang lokasi pertemuan adalah karya penyair dinasti yuan bernama zhang yanghao yakni “shuang diao – yan er luo dai guo de sheng ling”. (Getty Images)

Kesulitan Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tiongkok menyetujui serangkaian konvensi internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual lebih dari 30 tahun yang lalu, seperti Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (September 1886), Kesepakatan Madrid Mengenai Pendaftaran Tanda Internasional ( April 1891), Perjanjian Kerja Sama Paten (Juni 1970), Konvensi Hak Cipta Universal (Juli 1971).

Lainnya adalah Konvensi untuk Perlindungan Produsen terhadap Fonogram Terhadap Duplikasi Tidak Resmi dari Fonogram-Fonogram mereka (Oktober 1971), Pakta Pendaftaran Merek Dagang (Juni 1973) ).

Ada juga Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (Maret 1883), dan Perjanjian mengenai Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Sirkuit Terpadu (Mei 1989).

Jika Komunis Tiongkok mematuhi peraturan internasional yang relevan, tidak akan ada tuduhan internasional mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual hari ini.

Faktanya, pendekatan Komunis Tiongkok terhadap konvensi kekayaan intelektual internasional sama dengan, atau lebih buruk dari, pendekatannya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia. Ini pada dasarnya menginjak dan mengabaikan konvensi kekayaan intelektual internasional.

Sebuah laporan oleh Komisi Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika Serikat mengatakan masalah terkait kekayaan intelektual seperti pemalsuan, pembajakan, dan pencurian rahasia dagang oleh Tiongkok membebani ekonomi Amerika Serikat antara 225 miliar dolar AS hingga 600 miliar dolar AS per tahun. Di antaranya, pencurian rahasia dagang saja menelan biaya 180-540 miliar dolar AS.

Dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual perusahaan asing melibatkan pemaksaan dan pencurian.

“Pemaksaan” mengacu pada pelaksanaan kebijakan “pasar untuk teknologi”. Sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. “pasar untuk teknologi” adalah kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat yang mengharuskan perusahaan asing untuk menyerahkan sebagian dari teknologinya dalam pertukaran untuk akses pasar.

Pada tanggal 22 Maret 1984, saat menyetujui dan mentransfer laporan Komisi Ekonomi Negara, Dewan Negara Komunis Tiongkok mengatakan, “Menggabungkan perdagangan barang asing dengan pengenalan teknologi, menukar sebagian pasar kita dengan teknologi maju asing. Ini adalah kebijakan penting untuk mempercepat kemajuan teknologi negara kita. ”

Pada bulan April 1998, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara Komunis Tiongkok mengajukan beberapa saran lebih lanjut untuk membuka ke dunia luar dan meningkatkan pemanfaatan modal asing, di antaranya ada dua referensi khusus untuk “pasar untuk teknologi.”

Karena WTO secara eksplisit melarang pemaksaan modal asing untuk mentransfer teknologi, “pasar untuk teknologi” dilaksanakan secara lebih halus. Pemerintah daerah terus memaksa modal asing untuk menyerahkan teknologi.

Pada tahun 2015, ada 98 investigasi ke Tiongkok secara internasional, di antaranya industri elektromekanis dan cahaya dengan konten teknologi tinggi dan hak kekayaan intelektual intensif yang menyumbang 80 persen.

Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok merilis laporan tahunan setebal 394 halaman. Isinya mengungkapkan bahwa 20 persen dari semua perusahaan Eropa di Tiongkok dipaksa untuk mentransfer teknologi ke mitra domestik.

Dalam dua tahun terakhir, media Korea juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota Guangzhou telah meminta LG Display untuk mentransfer teknologi pembuatan monitor OLED ukuran besar. Imbalannya adalah persetujuan untuk mendirikan pabrik di Guangzhou.

Sedangkan untuk mencuri teknologi, yang terutama ditujukan untuk teknologi baru atau produk teknologi militer yang dilarang diekspor oleh negara asing.

Share

Video Popular