- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Mengapa Aturan Internasional Hanyalah Menjadi ‘Kendala Lunak’ Bagi Komunis Tiongkok?

oleh Cheng Xiaonong

Komunis Tiongkok telah mengejutkan masyarakat internasional dengan bermain cepat dan longgar dalam pembicaraan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok selama dua tahun terakhir.

Komunis Tiongkok sudah melanggar dan dengan sengaja melanggar hukum internasional. Sebuah kebiasaan yang tidak hanya menyebabkan konflik ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, tetapi juga memicu banyak kewaspadaan global terhadap Komunis Tiongkok. Dalam struktur dunia saat ini, Komunis Tiongkok umumnya mengabaikan norma dan peraturan internasional. Sedangkan peraturan tersebut berdasarkan kerangka institusional demokrasi dan supremasi hukum, tampaknya sulit untuk secara efektif menahan tindakan Komunis Tiongkok.

Kesimpulan yang Diambil dari Negosiasi Perdagangan

Pembicaraan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok mencapai kesepakatan tahap pertama awal pada tanggal 11 Oktober lalu. Akan tetapi ada banyak skeptisisme internasional akan keabsahannya. Ini karena perilaku Komunis Tiongkok dalam negosiasi selama dua tahun terakhir, telah membuat banyak orang di komunitas internasional khawatir akan kreadibilitas Komunis Tiongkok.

Seperti kata pepatah, lebih mudah untuk menghancurkan integritas daripada membangunnya.

Sifat Komunis Tiongkok yang berubah-ubah dan tidak dapat dipercaya selama negosiasi Amerika Serikat-Tiongkok, telah memberi kesan tersendiri kepada semua negara.

Negosiasi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok selama dua tahun terakhir dapat dibagi menjadi empat tahap.

Tahap pertama berlangsung hingga pertengahan Mei tahun ini. Kedua pihak telah melakukan negosiasi dengan lancar. Karena pelanggaran berulang-ulang oleh Komunis Tiongkok terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia dan konvensi internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Termasuk, pelanggaran terhadap kepentingan Amerika Serikat, Washington memulai negosiasi mengenai masalah yang relevan.

Kedua belah pihak pada dasarnya mencapai kesepakatan semua masalah yang terlibat dalam negosiasi. Amerika Serikat kemudian mengungkapkan, bahwa kedua belah pihak bahkan telah menyelesaikan tanda baca pada teks perjanjian, hanya saja menyisakan proses penandatanganan.

Tahap kedua adalah dari akhir Mei hingga akhir Agustus 2019, memasuki kondisi “meruntuhkan meja perundingan.”

Pembicaraan perdagangan kemudian menjadi macet. Penyebabnya, gara-gara Komunis Tiongkok tiba-tiba menolak menandatangani apa yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang disepakati.

Pada tahap ketiga, dari akhir Agustus hingga akhir September, pihak Komunis Tiongkok mengumumkan larangan impor produk pertanian Amerika Serikat. Kemudian menekan Amerika Serikat dalam upaya untuk melukai popularitas Donald Trump. Caranya dengan menyerang industri pertanian Amerika Serikat.

Pada tahap keempat, dari akhir September hingga awal Oktober, Komunis Tiongkok tiba-tiba berbalik arah dan memutuskan untuk menggandakan jumlah produk pertanian yang diimpor dari Amerika Serikat dibandingkan pada tahun 2017. Tak lain, untuk memecahkan kebuntuan negosiasi. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan awal mengenai beberapa masalah ekonomi dan perdagangan.

[1]
Pertemuan delegasi perdagangan AS – Tiongkok di Shanghai berakhir pada 31 Juli 2019. (Ng Han Guan/POOL/AFP)

Sementara itu, pihak Komunis Tiongkok menunjukkan perilaku yang berubah-ubah, sikap pihak Amerika Serikat untuk mencari negosiasi pada dasarnya adalah tak berubah, kecuali mengenakan tarif setelah Tiongkok tidak bekerja sama pada awal negosiasi.

Dengan kata lain, wajah Tiongkok yang berubah-ubah bukanlah merupakan respons bolak-balik dari posisi negosiasi Amerika Serikat. Akan tetapi merupakan perubahan sikap berdasarkan kepentingan Komunis Tiongkok sendiri.

Pergeseran dari serangan Komunis Tiongkok kepada Amerika Serikat hingga menuju suatu penawaran, mungkin didasarkan pada dua perhitungan.

Pertama, karena ekonomi komunis Tiongkok terus menurun. Ekspor yang berkelanjutan ke Amerika Serikat telah menjadi kebutuhan yang membutuhkan segera relaksasi.

Kedua, Komunis Tiongkok, menilai bahwa Presiden Donald Trump kemungkinan akan memenangkan masa jabatan kedua. Komunis Tiongkok percaya adalah tidak bijaksana untuk terus menentang Donald Trump, sehingga perlu “memanaskan api” atau menggandakan jumlah impor pertanian Amerika Serikat. Itu dilakukan sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat.

Faktanya, pendekatan negosiasi Tiongkok adalah konsisten dengan sikapnya terhadap hukum dan peraturan internasional. Artinya, selalu dimulai dari kepentingannya sendiri dan tidak peduli melanggar prinsip itikad baik dalam negosiasi. Atau terhadap komitmennya kepada hukum dan peraturan internasional yang ditandatangani. Tidak peduli untuk berpegang pada kata-katanya juga.

Mengapa Sikap Komunis Tiongkok Terhadap Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Dianggap sebagai ‘Kelakuan Buruk’?

Sudah hampir 20 tahun sejak Komunis Tiongkok bergabung dengan WTO, dan banyak masalah dalam negosiasi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. Saat ini sebenarnya berasal dari pelanggaran Tiongkok atas komitmen awalnya untuk mereformasi sistem ekonominya.

Kevin Hassett, salah satu penasihat ekonomi Donald Trump, mengatakan kepada BBC bahwa Tiongkok telah “bertingkah” sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

Kevin Hassett mengatakan Organisasi Perdagangan Dunia telah memainkan peran historis yang sangat penting dalam membantu memodernisasi dunia. Akan tetapi telah mengecewakan Amerika Serikat dalam banyak hal.

Kevin Hassett berkata bahwa Amerika Serikat biasanya memenangkan kasus-kasus yang dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia. Akan tetapi perlu lima sampai enam tahun setelah kerusakan tersebut telah dilakukan.

Selain itu, karena hukumannya sangat tidak bermakna, beberapa negara lebih suka dihukum dan terus melanggar aturan.

“Kami tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa suatu negara akan memasuki Organisasi Perdagangan Dunia dan kemudian bersikap seperti Tiongkok. Merupakan hal baru bagi Organisasi Perdagangan Dunia untuk memiliki anggota yang mengalami banyak kesalahan,” kata Kevin Hassett.

Mengapa Komunis Tiongkok sejak lama menolak untuk menghormati komitmen reformasi ekonominya, yang merupakan prasyarat saat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia?

Faktanya adalah bahwa Tiongkok hanya berharap mengambil keuntungan dari Organisasi Perdagangan Dunia. Akan tetapi tidak mau kehilangan “keuntungan” dari sistem terpusatnya oleh reformasi sistem ekonomi.

Dari sudut pandang ini, mantan Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji sebenarnya menipu Organisasi Perdagangan Dunia dan komunitas internasional.

Bahkan, untuk mengatasi kekhawatiran domestik mengenai komitmen untuk mereformasi sistem ekonomi, Zhu Rongji pernah mengatakan dalam pertemuan internal bahwa kondisi masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia dapat diabaikan.

Hal demikian jika Tiongkok memilih untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia di masa depan.

Dua dekade berikutnya menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok memang bertindak dengan cara ini. Bahkan, bertentangan dengan aturan internasional. Aturan Organisasi Perdagangan Dunia pada awalnya adalah “perjanjian yang sopan” yang dibuat oleh negara-negara demokratis. Sebagian besar negara pada dasarnya mematuhinya.

Saat pertama kali merumuskan aturannya, Organisasi Perdagangan Dunia tidak menuntut hukuman berat. Tetapi, Komunis Tiongkok mengambil keuntungan dari “kendala lunak” Organisasi Perdagangan Dunia.

Ketika merasa telah menjadi lebih kuat, Komunis Tiongkok bukannya menepati janjinya untuk mengubah sistem ekonomi, malahan bermaksud untuk “berpartisipasi aktif dalam memimpin reformasi sistem tata kelola global.”

Ini sebenarnya berarti bahwa Komunis Tiongkok melindungi peluang untuk mengeksploitasi aturan Organisasi Perdagangan Dunia sesuai dengan kebutuhannya sendiri, dan memodifikasi aturan internasional untuk keuntungan sepihak Tiongkok.

Apa yang disebut “partisipasi aktif dalam memimpin” tidak lebih dari ekspresi positif dari niat jahat.

[2]
Setelah rmb menembus angka tujuh, pertaruhan as dengan tiongkok semakin membahayakan. Foto adalah perwakilan as dan tiongkok saat berunding di shanghai xijiao convention center pada 31 juli lalu, latar belakang lokasi pertemuan adalah karya penyair dinasti yuan bernama zhang yanghao yakni “shuang diao – yan er luo dai guo de sheng ling”. (Getty Images)

Kesulitan Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tiongkok menyetujui serangkaian konvensi internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual lebih dari 30 tahun yang lalu, seperti Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (September 1886), Kesepakatan Madrid Mengenai Pendaftaran Tanda Internasional ( April 1891), Perjanjian Kerja Sama Paten (Juni 1970), Konvensi Hak Cipta Universal (Juli 1971).

Lainnya adalah Konvensi untuk Perlindungan Produsen terhadap Fonogram Terhadap Duplikasi Tidak Resmi dari Fonogram-Fonogram mereka (Oktober 1971), Pakta Pendaftaran Merek Dagang (Juni 1973) ).

Ada juga Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (Maret 1883), dan Perjanjian mengenai Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Sirkuit Terpadu (Mei 1989).

Jika Komunis Tiongkok mematuhi peraturan internasional yang relevan, tidak akan ada tuduhan internasional mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual hari ini.

Faktanya, pendekatan Komunis Tiongkok terhadap konvensi kekayaan intelektual internasional sama dengan, atau lebih buruk dari, pendekatannya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia. Ini pada dasarnya menginjak dan mengabaikan konvensi kekayaan intelektual internasional.

Sebuah laporan oleh Komisi Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika Serikat mengatakan masalah terkait kekayaan intelektual seperti pemalsuan, pembajakan, dan pencurian rahasia dagang oleh Tiongkok membebani ekonomi Amerika Serikat antara 225 miliar dolar AS hingga 600 miliar dolar AS per tahun. Di antaranya, pencurian rahasia dagang saja menelan biaya 180-540 miliar dolar AS.

Dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual perusahaan asing melibatkan pemaksaan dan pencurian.

“Pemaksaan” mengacu pada pelaksanaan kebijakan “pasar untuk teknologi”. Sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. “pasar untuk teknologi” adalah kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat yang mengharuskan perusahaan asing untuk menyerahkan sebagian dari teknologinya dalam pertukaran untuk akses pasar.

Pada tanggal 22 Maret 1984, saat menyetujui dan mentransfer laporan Komisi Ekonomi Negara, Dewan Negara Komunis Tiongkok mengatakan, “Menggabungkan perdagangan barang asing dengan pengenalan teknologi, menukar sebagian pasar kita dengan teknologi maju asing. Ini adalah kebijakan penting untuk mempercepat kemajuan teknologi negara kita. ”

Pada bulan April 1998, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara Komunis Tiongkok mengajukan beberapa saran lebih lanjut untuk membuka ke dunia luar dan meningkatkan pemanfaatan modal asing, di antaranya ada dua referensi khusus untuk “pasar untuk teknologi.”

Karena WTO secara eksplisit melarang pemaksaan modal asing untuk mentransfer teknologi, “pasar untuk teknologi” dilaksanakan secara lebih halus. Pemerintah daerah terus memaksa modal asing untuk menyerahkan teknologi.

Pada tahun 2015, ada 98 investigasi ke Tiongkok secara internasional, di antaranya industri elektromekanis dan cahaya dengan konten teknologi tinggi dan hak kekayaan intelektual intensif yang menyumbang 80 persen.

Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok merilis laporan tahunan setebal 394 halaman. Isinya mengungkapkan bahwa 20 persen dari semua perusahaan Eropa di Tiongkok dipaksa untuk mentransfer teknologi ke mitra domestik.

Dalam dua tahun terakhir, media Korea juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota Guangzhou telah meminta LG Display untuk mentransfer teknologi pembuatan monitor OLED ukuran besar. Imbalannya adalah persetujuan untuk mendirikan pabrik di Guangzhou.

Sedangkan untuk mencuri teknologi, yang terutama ditujukan untuk teknologi baru atau produk teknologi militer yang dilarang diekspor oleh negara asing.

Spionase perusahaan sering memiliki tiga jenis: Menyuap personel teknis untuk mencuri teknologi, menyelundupkan produk teknologi tinggi yang dilarang oleh negara-negara Barat ke Tiongkok. Atau mengirim departemen intelijen militer untuk mencuri intelijen teknis melalui peretasan database pemerintah dan perusahaan Amerika Serikat.

Alasan mengapa Komunis Tiongkok berusaha mendapatkan teknologi Barat yang canggih secara ilegal adalah tidak hanya untuk penggunaan domestik. Ada juga tujuan yang lebih besar. Komunis Tiongkok berupaya mengubah kekayaan intelektual curian menjadi keuntungan ekonominya sendiri.

Dengan kata lain, setelah memperoleh hak kekayaan intelektual perusahaan asing secara tidak patut, Komunis Tiongkok berbalik dan meluncurkan produk tiruan untuk dijual kembali ke pasar internasional. Seringkali dengan harga lebih murah.

Ini telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional Tiongkok dan cara bagi banyak perusahaan Tiongkok. Tak lain, untuk menghasilkan banyak uang. Ini juga menciptakan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan-perusahaan Barat.

Meskipun ini merupakan pelanggaran langsung dari konvensi internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, Komunis Tiongkok tidak pernah mengakui hal ini. Dikarenakan, konvensi internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sebanyak “perjanjian yang sopan” dan kendala lunak seperti aturan WTO.

konferensi WTO [3]
Markas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa pada 12 April 2018. (FABRICE COFFRINI / AFP / Getty Images)

Pada tanggal 25 September, publikasi propaganda asing resmi oleh Komunis Tiongkok, Duowei News (www.dwnews.com) menerbitkan editorial berikut:

“Setiap perjanjian internasional dapat dilanggar…ini karena perjanjian dalam suatu negara dapat dikatakan dan diawasi oleh pemerintah negara, sementara perjanjian internasional tidak menugaskan siapa pun untuk mengesahkan dan mengawasi. PBB, Pengadilan Internasional dan organisasi lain tanpa kekuatan eksekutif hanya dapat menjadi alat kekuasaan di dunia ini.”

Ini bukan hanya argumen yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengungkapkan niat Komunis Tiongkok yang sebenarnya. Karena Komunis Tiongkok tahu bahwa tidak ada badan internasional dengan kekuatan penegakan hukum yang nyata. Yang mana, untuk mengawasi dan memberi sanksi secara efektif terhadap tindakan negara yang melanggar hukum dan peraturan internasional. Maka mengeksploitasi celah dalam sistem ini adalah hal yang harus dilakukan.

Terlebih lagi, Komunis Tiongkok bahkan berharap untuk menjadi “kekuatan internasional” pada suatu hari. Supaya Komunis Tiongkok dapat secara terbuka dan efektif memanipulasi PBB dan badan internasional lainnya.

Mengapa Hanya Amerika Serikat yang Menghantam Komunis Tiongkok?

Di dunia saat ini, sebagian besar negara maju telah bersikap lunak terhadap Komunis Tiongkok.

Sebagian besar negara maju memiliki ketidakpuasan, namun tidak berani menyinggung Tiongkok. Pasalnya, takut kehilangan peluang bisnis. Jika ini adalah benar untuk semua negara maju, maka Komunis Tiongkok dapat melakukan hampir semua yang diinginkannya.

Tetapi sejak tahun lalu, Amerika Serikat menentang upaya Komunis Tiongkok untuk menuai manfaat ekonomi dan teknologi yang sangat besar, dengan melanggar komitmen WTO dan pelanggaran mencolok dari konvensi kekayaan intelektual dunia.

Amerika Serikat memainkan peran ini, tentu saja, pertama karena Amerika Serikat adalah korban terbesar dari tindakan Komunis Tiongkok.

Amerika Serikat telah mampu memainkan peran ini, bukan dengan menggunakan kekuatan militer, melainkan kekuatan pasar. Yang berarti bahwa ekonomi Tiongkok telah menjadi sangat tergantung pada pasar Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Sehingga tindakan balasan dari Amerika Serikat akan sangat membebani Komunis Tiongkok.

Menurut laporan media asal Jepang Nikkei, Amerika Serikat telah membentuk struktur industri yang menghasilkan pendapatan dari aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual.

Dari perspektif struktur aset yang dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, aset tidak berwujud seperti paten yang mewakili pengetahuan teknologi dan merek dagang yang mewakili pengaruh merek telah mencapai 4,4 triliun dolar AS. Jumlahnya melebihi aset berwujud seperti pabrik dan peralatan.

Aset tidak berwujud merupakan 26 persen dari total aset di perusahaan Amerika Serikat, lebih dari dua kali lipat proporsi 10 tahun yang lalu. Akibatnya, bagian laba bersih global perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah melonjak menjadi 39 persen dari 25 persen satu dekade lalu. Angka itu dibandingkan dengan 6,4 persen di Jepang dan bahkan lebih kecil di Tiongkok.

Hal ini menyarankan dua hal :

Pertama, kekayaan intelektual Amerika Serikat adalah di antara yang terbesar di dunia. Oleh karena itu sangat didambakan oleh Komunis Tiongkok.

Kedua, jika Komunis Tiongkok terus mencuri kekayaan intelektual Amerika Serikat, maka Komunis Tiongkok mencuri yang terbaik dari kekayaan Amerika Serikat. Tindakan Komunis Tiongkok akan langsung mengarah pada “hasil zero-sum atau yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan” dari kedua kekuatan tersebut.

Oleh karena itu, strategi ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat saat ini terhadap Tiongkok adalah tidak memungkinkan Tiongkok untuk tetap mengambil keuntungan dari Amerika Serikat, atau menggunakan kekayaan dan teknologi Amerika Serikat untuk “senjata makan tuan.”

Namun, dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, Amerika Serikat juga tidak memiliki sarana yang efektif untuk secara langsung menekan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Mengetahui hal ini, Tiongkok menolak membahasnya secara mendalam dengan dalih “urusan dalam negeri dan kedaulatan.”

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual adalah salah satu masalah inti dalam negosiasi Amerika Serikat-Tiongkok. Tetapi di sebagian besar negara, ini merupakan masalah yudisial dan tidak pantas bagi pemerintah untuk menegosiasikan kasus-kasus individual antara kedua pemerintah.

Di Amerika Serikat, penjualan barang bajakan dan barang palsu serta aktivitas lainnya, diatur oleh hukum komersial. Sedangkan pencurian kekayaan intelektual diatur oleh hukum pidana.

Penegakkan hukum perdata dan hukum pidana hanya dapat ditangani oleh Departemen Kehakiman yang independen. Sedangkan otoritas kehakiman di Amerika Serikat tidak dapat campur tangan dalam negosiasi diplomatik mengenai pelanggaran kekayaan intelektual.

Amerika Serikat tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan efektif dengan Komunis Tiongkok mengenai pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual, apalagi menahan Komunis Tiongkok. Sanksi yang efektif perlu ditemukan, dan menaikkan tarif hanyalah satu cara yang tersedia.

Karena masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak dapat didiskusikan secara langsung, Amerika Serikat hanya dapat menghubungkan dua masalah defisit perdagangan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Serta menggunakan tarif hukuman sebagai sarana tekanan. Tujuannya, untuk membuat Tiongkok menahan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukannya.

Penawaran Komunis Tiongkok pada bulan Oktober lalu menunjukkan, bahwa pendekatan Amerika Serikat telah memperoleh keberhasilan tertentu.

Akan tetapi masih ada jalan panjang dalam negosiasi antara kedua negara untuk menghentikan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Komunis Tiongkok. (Vivi/asr)

Video Rekomendasi :