Simone Gao – NTD

Sebelum pemilihan presiden pada 11 Januari 2020, opini publik Taiwan mendukung presiden yang berkuasa. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “Di sini, saya ingin menegaskan kembali bahwa Taiwan tidak akan pernah menerima “Satu Negara, Dua Sistem.”

Meski demikian, pada setahun lalu, polling Tsai Ing-wen di kalangan remaja adalah rendah. Apa yang berubah sejak saat itu?

Melansir dari New Tang Dynasty TV atau NTD, aktivis Demokrasi Hong Kong Joey Siu mengatakan, tidak ada janji yang dibuat oleh  Komunis Tiongkok yang dapat dipercaya. Ia menggambarkan Hong Kong sebagai contohnya. 

 Seorang warga  mengatakan demokrasi adalah sulit didapat! Peristiwa terbaru di Hong Kong benar-benar membuat warga merasa hal itu adalah berbahaya.

Apakah dipikir pemilihan umum Taiwan ini akan menjadi referendum terhadap Komunis Tiongkok? 

Menanggapi hal itu,  senator AS Ted Yoho mengatakan dirinya memikirkan hal tersebut. Ia menilai pemilihan umum Taiwan akan menjadi referendum yang kuat.

Referendum Mengenai Komunis Tiongkok?

Seperti dilaporkan program Zooming In NTD dengan Host Simone Gao, pada tanggal 11 Januari 2020 mendatang sebanyak 23 juta orang Taiwan akan memilih presiden mereka berikutnya dan Legislatif Yuan yang baru, yang merupakan salah satu dari lima cabang pemerintahan di Taiwan. 

Dengan latar belakang konflik besar antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, pilihan Taiwan akan memutuskan hubungannya dengan dua negara terkuat di dunia. Taruhannya juga tinggi untuk Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Bagi Amerika Serikat, Taiwan adalah sekutu, mitra strategis dan teman yang pernah dikhianati Amerika Serikat. Bagi  Komunis Tiongkok, penyatuan kembali dengan Taiwan adalah sebuah janji, sebuah manifestasi kekuatan Komunis Tiongkok dan bagian Impian Tiongkok. 

Apa yang akan dibawa pada pemilihan presiden mendatang di Taiwan untuk semua pihak terkait? Mari kita jelajahi di episode Zooming NTD. 

Bagian Pertama : Penanganan yang Baik Buyar Melalui Kuomintang

Pada pukul 20.45 tanggal 24 November 2018 di Taiwan, saat penghitungan suara masih berlangsung, calon Partai Progresif Demokratik, Chen Qimai, muncul di markas kampanyenya untuk menyerah pada lawannya, yaitu Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang Han Kuo-yu. 

Chen Qimai tertinggal 10.000 suara dari Han Kuo-yu, dan harapan Chen Qimai untuk menang pupus sudah. Kekalahan Chen Qimai mengakhiri pemerintahan Partai Progresif Demokratik selama 20 tahun di kota terbesar kedua Taiwan: Kaohsiung.

 Kaohsiung bukanlah satu-satunya kekecewaan bagi Partai Progresif Demokratik pada hari itu di mana lebih dari 11.000 pejabat setempat terpilih di Taiwan. 

Partai Progresif Demokratik kehilangan tujuh dari tiga belas kota dan kabupaten yang sebelumnya dikuasainya. Pemilihan umum Taiwan tahun 2018 sebagian besar dipandang sebagai referendum mengenai Presiden Tsai Ing-wen, yang kebijakan intinya dalam pertanian, energi, hukum perburuhan, pariwisata, dan masalah sosial tidak diterima dengan baik oleh rakyat Taiwan. 

Tsai Ing-wen mengundurkan diri sebagai ketua Partai Progresif Demokratik setelah kekalahan. 

Sebaliknya, Han Kuo-yu, Walikota Kaohsiung yang baru terpilih, dinominasikan oleh Kuomintang sebagai calon presiden Taiwan untuk tahun 2020. Pada saat itu, ia memiliki keunggulan dua digit atas Tsai Ing-wen dalam pemilihan.

Dua minggu sudah berlalu sejak pemilihan, dan segalanya berubah drastis. Peringkat persetujuan Presiden Tsai Ing-wen adalah 53%; sedangkan, peringkat persetujuan Walikota Han Kuo-yu hanya 15%. Apa yang terjadi selama 12 bulan terakhir?

 Pada tanggal 2 Januari 2019, dua bulan setelah kemenangan besar pada tahun 2018 untuk Kuomintang, dalam pidato nasional mengenai Taiwan, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping menegaskan kembali desakan Tiongkok atas kebijakan “Satu- Tiongkok” dan solusi “Satu Negara, Dua Sistem” bagi Taiwan.

 Xi Jinping pernah berkata: Selama 70 tahun terakhir, dalam semangat mencari titik temu sambil menyimpan perbedaan, kami bekerja untuk memastikan bahwa kedua sisi Selat Taiwan adalah milik satu Tiongkok berdasarkan kebijakan “Satu-Tiongkok.” Kami bekerja bersama untuk “Konsensus 1992” mengenai reunifikasi nasional.

 Prinsip dasar reunifikasi damai dan “Satu Negara, Dua Sistem” ditetapkan. Selanjutnya, kami membentuk strategi dasar untuk menegakkan ” Satu Negara, Dua Sistem ” dan mempromosikan penyatuan kembali nasional.

 Presiden Tsai Ing-wen segera menanggapi dengan tegas mengutarakan keberatan.

 Tsai Ing-wen berkata : Pertama-tama, saya harus dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami tidak pernah menerima “Konsensus 1992.” Alasan mendasarnya adalah “Konsensus 1992,” sebagaimana didefinisikan oleh otoritas Beijing, sama dengan kebijakan “Satu-Tiongkok,” ” Satu Negara, Dua Sistem.” Hari ini, pernyataan para pemimpin di Beijing memastikan keraguan kami. Di sini, saya ingin menegaskan kembali bahwa Taiwan tidak akan pernah menerima ” Satu Negara, Dua Sistem.” Mayoritas opini publik di Taiwan juga dengan tegas menentang ” Satu Negara, Dua Sistem,” yang merupakan “Konsensus Taiwan.”

 Sebanyak 81% Rakyat Taiwan setuju dengan Presiden Tsai Ing-wen mengenai masalah ” Satu Negara, Dua Sistem.” Lima bulan kemudian, unjuk rasa besar terhadap Undang-Undang Ekstradisi terjadi di Hong Kong. 

Undang-Undang Ekstradisi, jika diberlakukan, akan memungkinkan ekstradisi orang-orang di Hong Kong ke Tiongkok Daratan, di mana mereka akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, dan penyiksaan di bawah sistem peradilan Tiongkok. 

Undang-Undang Ekstradisi dipandang oleh warga Hong Kong sebagai suatu pelanggaran yang mencolok terhadap ” Satu Negara, Dua Sistem.”

 Unjuk rasa Hong Kong telah berlangsung selama 6 bulan dan masih berlangsung, sementara pemerintah Hong Kong, di bawah tekanan Komunis Tiongkok, membantah “lima tuntutan” warga Hong Kong tersebut. Polisi melakukan kekerasan brutal terhadap para pengunjuk rasa.

Share

Video Popular