Nicole Hao – The Epochtimes

Media yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok berusaha untuk menolak kemenangan kembali petahana Tsai Ing-wen. Media-media itu  menuduhnya curang. Akan tetapi, tanpa memberikan bukti.  Sementara itu, para pejabat terjebak pada narasi rezim Komunis Tiongkok bahwa pulau yang diperintahkan secara independen itu adalah bagian dari wilayahnya.

Pada (11/1/2020), Tsai memenangkan pemilu  dengan 8,17 juta suara, atau 57,1 persen dari total suara. 

Angka itu juga merupakan jumlah suara terbanyak yang dimiliki oleh seorang kandidat presiden, sejak pulau itu mengadakan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 1996 silam. 

Lawan utamanya, Han Kuo-yu dari Kuomintang atau KMT, memperoleh 5,52 juta suara atau 38,6 persen. Sementara yang ketiga dari Qīnmíndang atau  People First Party,  James Soong hanya memenangkan 608.590 suara atau 4,3 persen.

Tingkat partisipasi pemilih juga mencapai angka tertinggi, dengan 14,46 juta warga Taiwan, atau 74,9 persen pemilih memberikan suara mereka.

Tsai, dari Partai Progresif Demokratik (DPP), telah membela kedaulatan Taiwan. Ia berulang kali berkampanye tentang intimidasi dan pengaruh Beijing di pulau itu. Tentunya, membuat berang rezim Komunis Tiongkok.  Sejak ia menjabat pada Mei 2016, Beijing secara konsisten menyerangnya. 

Han Kuo-yu, pada sisi lain, bergerak dengan mengejar performa yang lebih dekat dengan daratan Tiongkok. Para pakar menilai, kemenangan Tsai menandakan bahwa warga Taiwan sangat menolak upaya Komunis Tiongkok untuk menyatukan pulau itu dengan daratan Tiongkok.

Menyalahkan Dugaan ‘Kekuatan Eksternal’  

Bagi audiens daratan Tiongkok, media pemerintahan Komunis Tiongkok menyebarkan berita palsu sebagai upaya untuk mendiskreditkan kemenangan Tsai.

“Pemilihan di wilayah Taiwan sebagian besar dikendalikan oleh kekuatan gelap dari luar,” seperti diungkapkan oleh media pemerintahan Komunis Tiongkok, Xinhua dalam laporannya pada 11 Januari 2020.

Laporan tersebut menyebarkan narasi yang selalu digunakan, yakni adanya negara-negara asing sebagai biang kerok di balik insiden yang menantang rezim Komunis Tiongkok.

Sementara itu, People’s Daily, media corong resmi  Komunis Tiongkok, menganalisis pada 12 Januari 2020, bahwa alasan mengapa Han dan KMT kalah dalam pemilihan adalah karena “Adanya konflik di dalam KMT sejak awal kampanye, dan KMT tidak memiliki pendukung kuat dari luar. “

Artikel itu juga mengklaim bahwa AS dan pasukan Barat lainnya “mencampuri secara terbuka dalam pemilihan Taiwan, Amerika Serikat mendorong serangkaian kebijakan yang mendukung Taiwan dan mengikuti DPP dalam memerangi daratan,” kata laporan itu.

“Ini adalah pemilihan yang kotor tanpa ketidakberpihakan,” tulis People’s Daily  dalam tajuk rencana yang diterbitkan pada 12 Januari 2020.

Koran hawkish, Global Times menggunakan bahasa yang lebih kasar untuk memperingatkan Tsai pada 11 Januari yang berbunyi : 

“Jika Tsai dan pemerintah DPP terus memimpin Taiwan ke arah yang berlawanan, mereka pasti akan menjadi pendosa sejarah, yang akan dikritik oleh orang-orang di kedua sisi selat dan akan menerima balasan. “

Memutarbalikkan Berita

Xinhua, yang berfungsi sebagai kantor berita resmi rezim Komunis Tiongkok, menerbitkan sebuah artikel tentang hasil pemilu pada 11 Januari. Artikel itu, pertama mengkritik kinerja pemerintah Tsai dalam tiga tahun terakhir. 

“Mata pencaharian masyarakat semakin memburuk, sementara demokrasi [di Taiwan] terus berjalan mundur, ini mendorong penggunaan semua sumber daya di dalam partai, pemerintah, dan militer untuk berkampanye [untuk Tsai],” bunyi laporan itu. 

Kampanye disinformasi Beijing, yang dimulai menjelang pemilihan lokal tahun 2018 di Taiwan, menyebarkan gagasan bahwa ikatan ekonomi dengan daratan Tiongkok akan meningkatkan mata pencaharian masyarakat Taiwan.

Artikel Xinhua menuduh Tsai menyebarkan disinformasi sebagai gantinya. 

“Pertama, dia dengan gila-gilaan menghabiskan ratusan miliar dolar Taiwan  untuk meluncurkan kebijakan dalam upaya untuk membeli dukungan pemilih. Kedua, dia menyewa pasukan internet untuk mencemarkan nama baik para pesaingnya. Ketiga, dia memperbesar ancaman dari daratan, menakuti orang-orang,” demikian tambahan laporan itu. 

Bahkan, menjelang pemilu Januari 2020, rezim Komunis Tiongkok dua kali mengirimkan kapal induk terbarunya ke selat Taiwan, sebuah langkah yang dikecam oleh Taipei sebagai intimidasi militer. 

Rezim Komunis Tiongkok tak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Taiwan. Sebelumnya pada tahun 2018, media seperti Foreign Policy magazine melacak halaman penggemar Facebook untuk Han Kuo-yu — yang akhirnya terpilih menjadi walikota kota Kaohsiung di Taiwan selatan. Fans Facebook itu ternyata terkait dengan sebuah kelompok siber daratan Tiongkok.

Sejak September 2019, media yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok dan KMT mengklaim bahwa kebijakan pemerintah Tsai, seperti menawarkan pensiun kepada petani, merupakan upaya untuk membeli suara dukungan masyarakat.

Walaupun, kebijakan itu sudah diusulkan jauh hari sebelum pemilihan presiden yakni pada bulan September 2018 silam.

Komentar dari Beijing

Sejumlah pejabat Komunis Tiongkok juga menyampaikan pendapat mereka. Pejabat-pejabat itu menekankan kembali kebijakan Beijing untuk menyatukan Taiwan dengan daratan.

Meskipun para pemilih Taiwan mendukung penolakan Tsai terhadap proposal “satu negara, dua sistem” Beijing untuk menganeksasi pulau itu, para pejabat tetap berpegang pada poin pembicaraan mereka.

Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Negeri Dewan Negara Tiongkok -Taiwan, mengatakan kepada media pada 11 Januari: “Kami ingin mempromosikan hubungan lintas-selat di bawah basis politik bersama ‘Konsensus 1992′ dan’ menentang kemerdekaan Taiwan.”

Di bawah “Konsensus 1992,” Taipei dan Beijing sepakat bahwa ada “satu Tiongkok,” tetapi kedua pihak dapat menafsirkan apa itu “satu Tiongkok.”  Di daratan, rezim Komunis Tiongkok mengklaim dirinya sebagai “satu Tiongkok” dan Taiwan sebagai salah satu provinsinya.  Sementara itu, Taiwan mengakui dirinya sendiri, secara resmi sebagai Republik Tiongkok, sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok.

Tsai dan DPP tidak menerima “Konsensus 1992,” yang mengatakan bahwa Taiwan adalah negara berdaulat dan bahwa konsensus itu hanyalah nama kode lain keinginan Beijing untuk menyatukan Taiwan. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular