- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Pejabat Komunis Tiongkok Ubah Status Paspor untuk Hindari Sanksi Undang-Undang HAM AS

Li Xinan

Sejak terjadinya unjuk rasa anti Rancangan Undang Undang-RUU ekstradisi di Hongkong, banyak polisi bertindak jahat dengan melakukan kekerasan. Polisi bahkan membunuh warga yang kemudian direkayasa dan dinyatakan sebagai korban bunuh diri. Lebih amoral lagi, banyak kekerasan seksual terhadap warga wanita pengunjuk rasa yang menimbulkan kemarahan masyarakat. 

Mr. Y, seorang sumber memberitahu Epoch Times bahwa menurut saluran yang dapat dipercaya, kebanyakan tindak kekerasan dan kejahatan moral bejat itu dilakukan oleh polisi keamanan publik yang dikirim komunis Tiongkok ke Hongkong. Inisial Mr. Y namanya masih dirahasiakan demi keamanan yang bersangkutan.

Mr. Y  baru-baru ini memberitahu reporter Epoch Times, bahwa untuk menekan gerakan demokrasi rakyat Hongkong,  komunis Tiongkok mengirim banyak polisi keamanan publik ke Hongkong. Polisi yang dari Beijing berjumlah lebih dari 500 orang. Ditambah lagi polisi dari yang dikirim dari daerah-daerah lain. Polisi hitam atau polisi jahat adalah para polisi yang dikirim dari daratan Tiongkok. 

Kawan Mr. Y adalah seorang pejabat tingkat pimpinan yang bertugas di Kantor Keamanan Publik di daratan Tiongkok. Oleh karena itu Mr Y bisa mendapatkan informasi langsung. 

Menurut Mr Y, menurut logika atau aturan yang berlaku, polisi daratan Tiongkok tidak berwenang untuk menegakkan hukum di Hongkong. Apalagi yang berstatus polisi keamanan publik. Tetapi mereka memiliki satu set identitas diri dan paspor yang berbeda.

“Banyak orang memiliki 2 set identitas diri, selama ia memiliki koneksi itu dapat diurus. Kali ini pasti kesatuan yang mengurusnya,”  kata Mr. Y.

Sebagaimana diketahui bahwa kepolisian keamanan publik yang dikirim dari daratan Tiongkok memiliki 3 tugas utama.

Pertama, menangkap warga asal daratan Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan demo di Hongkong. 

Kedua adalah berpartisipasi dalam menciptakan kekacauan. 

Ketiga adalah melakukan penekanan.

Dipaparkan Mr Y, bahwa strategi komunis Tiongkok pada waktu itu adalah berharap Hongkong semakin kacau atau rusuh, karena itu dapat dijadikan alasan untuk menangkap warga. Ada bagian dari polisi keamanan publik itu yang ditugaskan untuk menciptakan kekacauan, sementara bagian yang lain melakukan penangkapan dan memukul warga yang ikut demo. Di satu sisi, mereka menciptakan iklim teror, tetapi di sisi lain, mereka jadi punya alasan untuk  menekan demo.

Tetapi kawan Mr. Y tidak mengungkapkan rincian tentang bagaimana pihak Hongkong menanggapi hal itu dan bagaimana cara membaurkan polisi keamanan publik daratan Tiongkok dengan kepolisian Hongkong.

Setelah Bill of Rights Hongkong mulai diberlakukan di Amerika Serikat, sekelompok polisi keamanan publik baru ditarik dari Hongkong. Terutama pihak Hongkong yang mendesak mereka kembali karena baik pejabat dan anggota polisi Hongkong mereka tidak memiliki 2 set identitas diri, jadi mereka takut akan sanksi dari Bill of Rights tersebut. 

Pada saat yang sama, polisi Hongkong dilarang keluar negeri. You Qingyuan, pendiri media ‘852 Post’ mengungkapkan dalam program media-sendiri pada bulan Oktober tahun lalu, Beijing mengeluarkan instruksi yang melarang pejabat tingkat tinggi kepolisian Hongkong keluar negeri untuk sementara waktu.

Amerika Serikat menggunakan Bill of Rights Hongkong untuk mencegah komunis Tiongkok mengambil kesempatan

Sejak gerakan anti-Rancangan Undang undang – RUU ekstradisi bulan Juni tahun lalu jajaran kepolisian di Hongkong melakukan penangkapan secara ilegal. Polisi melakukan kekerasan dalam upaya penegakan hukum, menggunakan masker untuk menutupi identitas. Polisi tidak menunjukkan surat perintah tugas dan sebagainya. 

Beberapa anggota polisi itu bahkan menggunakan bahasa Mandarin dalam berkomunikasi, padahal polisi Hongkong biasa menggunakan dialek Kanton dalam berkomunikasi. 

Pada bulan Agustus tahun lalu, Komisaris Polisi Hongkong Chris Tang Ping-keung mengakui pada konferensi pers bahwa kepolisian Hongkong menolak pembentukan komite independen untuk menyelidiki kebrutalan anggota polisi karena ada figur yang berbeda dari kostum yang sama untuk memperoleh informasi intelijen.

Mr. Y percaya bahwa sejumlah kasus orang hilang, bunuh diri tidak wajar yang belakangan sering terjadi di Hongkong adalah kejahatan yang dilakukan polisi keamanan publik yang dikirim dari daratan Tiongkok.

Pihak berwenang Tiongkok telah melakukan penindasan, mendiskreditkan warga Hongkong sebagai perusuh, menangkap ribuan warga dan mahasiswa Hongkong, dan bahkan menyerang beberapa kampus universitas di Hongkong, yang menyebabkan kecaman keras dari komunitas internasional.

‘Hong Kong Human Rights and Democracy Act’ mulai diberlakukan oleh Amerika Serikat pada 27 November 2019. Undang Undang itu bertujuan untuk mencegah komunis Tiongkok menganiaya hak asasi manusia. Undang Undang itu menetapkan bahwa bagi mereka yang terlibat dalam menekan kebebasan mendasar di Hongkong dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan aset mereka di Amerika Serikat atau ditolak masuk ke wilayah Amerika. 

Daftar sanksi yang terlibat mencakup mereka yang ikut dalam mengekstradisi individu ke daratan Tiongkok untuk menjalani pengawasan, ikut penculikan terhadap individu, penahanan, penganiayaan, atau pengakuan paksa.

Saat ini, Undang Undang itu terutama diarahkan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menganiaya hak asasi manusia, seperti militer atau polisi. Dilaporkan bahwa Komisaris Polisi Hongkong sudah tercatat dalam daftar hitam pertama yang bakal menerima sanksi. Selain itu, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga berantusias untuk ikut merevisi undang-undang dalam upaya mencegah polisi Hongkong yang jahat masuk ke wilayah negara mereka.

Mr. Y percaya bahwa fungsi Bill of Rights mungkin tidak sebesar yang diharapkan karena pejabat Tiongkok dapat mengganti identitas diri. Sama halnya dengan para anggota polisi, karena membuat identitas diri yang berbeda bagi polisi tidaklah sulit. Jadi efektivitas dari Bill tersebut tidak besar.

“Sulit membayangkan seseorang yang pergi ke Hongkong untuk mengambil bagian dalam penindasan lalu dengan seenaknya pergi ke Amerika Serikat melakukan apa yang ia inginkan, seperti berwisata, membeli properti,” kata Mr. Y 

Menurut Mr Y, bagi para pejabat komunis Tiongkok  yang terlibat penganiayaan Hak Asasi Manusia – HAM, sanksi yang dikenakan seharusnya tidak semata terhadap properti yang atas nama mereka sendiri, tetapi termasuk keluarganya. Sanksi yang hanya berupa membatasi mereka masuk ke wilayah Amerika Serikat tidak cukup, karena mereka memiliki 2 set identitas diri dan paspor. Kekayaan mereka pada dasarnya sudah dialihkan ke nama keluarga, kerabat atau teman-teman mereka. 

Mr. Y menduga polisi yang bisa datang ke Amerika Serikat jangan-jangan memiliki 3 set identitas diri, karena status sebagai polisi keamanan publik Tiongkok maupun polisi Hongkong tidak dapat digunakan.

“Jika mereka telah datang ke Amerika, mungkin yang bersangkutan meninggalkan sidik jari. Selama ia belum pernah datang, lalu mengganti dengan identitas diri yang lain, Anda tidak bisa berbuat banyak,” tegas Mr Y.

Mr. Y percaya bahwa orang Amerika dan orang Hongkong memerangi komunis Tiongkok, termasuk dikeluarkannya Bill of Rights, untuk mencegah komunis Tiongkok mengambil kesempatan. Perlu dukungan dari orang yang memahami situasi Tiongkok.

 Mr Y menilai bahwa komunis Tiongkok menangani masalah Hongkong dengan cara keras dan sadis. Di waktu lalu Mr Y pernah diancam oleh agen rahasia komunis Tiongkok karena mempublikasikan pandangannya tentang Hongkong.  

“Jika sampai di kemudian hari saya kembali mempublikasikan pandangannya tentang Hongkong, maka saya akan ditangkap sebagai teroris pada saat kembali ke daratan Tiongkok suatu waktu nanti”, kata Mr. Y menirukan ancaman dari pihak keamanan publik daratan Tiongkok.

Bagi Mr Y, komunis Tiongkok sesungguhnya adalah organisasi teroris terbesar. Lingkungan politik dalam negeri Tiongkok semakin memburuk saat ini. Dan komunis Tiongkok semakin jauh dari dukungan rakyat. Beberapa polisi sebenarnya tidak ingin disalahgunakan oleh komunis Tiongkok, sehingga banyak dari mereka memilih sedapat mungkin segera  meninggalkan daratan Tiongkok. (sin)

Video Rekomendasi :