- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Komunis Tiongkok Menekan Dunia Agar Bungkam Atas Buruknya Catatan HAM di Tiongkok

Cathy He – The Epochtimes

Rezim Komunis Tiongkok bertindak intensif untuk menggagalkan pengawasan global atas pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Langkah tersebut menimbulkan “ancaman eksistensial” terhadap sistem internasional, sebagaimana diungkapkan kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch pada (14/1/2020).

Human Rights Watch, dalam  laporan tahunan yang mendokumentasikan kondisi hak asasi manusia di seluruh dunia, mengatakan, rezim Komunis Tiongkok sedang melakukan “penindasan paling brutal dan berkemampuan menyebar dalam beberapa dekade.” 

Sementara itu, di luar perbatasannya, komunis Tiongkok menggunakan pengaruh ekonominya untuk membungkam kritik terhadap Beijing dan memperluas sensornya ke seluruh dunia.

“Tidak ada pemerintah lain yang meluruskan kekuatan politiknya dengan semangat dan tekad yang sedemikian kuat untuk melemahkan standar hak asasi manusia internasional dan institusi yang dapat mempertanggungjawabkannya,” tulis Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, dalam laporannya, yang dirilis pada 14 Januari.

 Kenneth Roth mengalami hal ini secara langsung saat ia ditolak masuk Hong Kong pada 12 Januari 2020 lalu. Di mana, ia akan mengadakan konferensi pers mengenai  laporan tersebut. 

Hong Kong bergejolak oleh unjuk rasa pro-demokrasi yang sedang berlangsung terhadap meningkatnya perambahan rezim Tiongkok ke dalam kebebasan dan otonomi Hong Kong.

 “Saya berharap menyoroti serangan Beijing yang semakin dalam pada upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia. Penolakan untuk membiarkan saya memasuki Hong Kong dengan jelas menggambarkan masalah ini,” kata Kenneth Roth dalam sebuah pernyataan pada 12 Januari.

 

 Pemimpin Hong Kong Carrie Lam pada 14 Januari menolak mengomentari kasus Kenneth Roth. Namun, sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengindikasikan bahwa rezim Komunis Tiongkok terlibat dalam keputusan untuk melarang Kenneth Roth masuk Hong Kong.

[1]

 “Ini adalah hak kedaulatan Tiongkok  untuk memutuskan siapa yang akan diberikan izin masuk dan siapa yang akan ditolak,” kata Geng Shuang pada briefing reguler pada tanggal 13 Januari.

 Geng Shuang juga menyatakan penolakan itu terkait dengan pembelaan organisasi itu terhadap unjuk rasa Hong Kong. Ia menuduh dengan narasi-narasi “menghasut kekerasan” dan “kegiatan separatis” di Hong Kong.

 Pada konferensi pers tanggal 14 Januari di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City, Roth Kenneth menolak penjelasan itu sebagai “tidak masuk akal,” dengan mengatakan bahwa “terus terang adalah menggelikan [untuk menyatakan] bahwa kolega saya dan saya berkemampuan memobilisasi satu juta orang atau lebih banyak di jalanan berulang kali selama enam bulan terakhir.”

 Rezim Komunis Tiongkok secara konsisten membingkai demonstrasi sebagai karya pasukan asing yang menghasut para pengunjuk rasa dari balik layar.

 “Pemerintah Tiongkok takut untuk mengakui keinginan tulus untuk demokrasi di wilayah yang dikuasainya,” kata Kenneth Roth.

“Karena jika pemerintah Tiongkok mengakui bahwa hal ini adalah keinginan asli, alami, dan spontan, bukannya mengklaim bahwa hal ini adalah pemaksaan asing…maka apa yang terjadi di Hong Kong kemungkinan menyebar ke Tiongkok Daratan — dan hal itu benar-benar adalah ketakutan besar,” ujarnya. 

Pada Desember 2019, Beijing mengumumkan sanksi terhadap Human Rights Watch dan organisasi nirlaba lainnya yang berbasis di Amerika Serikat. Tindakan itu sebagai balasan terhadap Amerika Serikat yang memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Undang-Undang tersebut mendukung gerakan unjuk rasa Hong Kong dan mengancam untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok dan Hong Kong. Yang mana, pejabat-pejabat tersebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong.

Dalam sebuah bagian di Hong Kong, laporan Human Rights Watch mengatakan polisi Hong Kong menggunakan “kekuatan berlebihan” untuk membubarkan para pengunjuk rasa, termasuk dengan “memukuli pengunjuk rasa yang lemah di tanah.” 

Laporan tersebut menambahkan bahwa polisi “semakin membatasi kebebasan berkumpul” di Hong Kong.

Di daratan Tiongkok, rezim Komunis Tiongkok terus menindas minoritas agama dan etnis, jurnalis independen, hakim, dan aktivis, kata laporan tersebut.

Laporan tersebut menyatakan bahwa rezim komunis Tiongkok merusak lembaga internasional yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana Komunis Tiongkok menggunakan kekuatan veto untuk memblokir tindakan yang mendukung kelompok-kelompok yang dianiaya di seluruh dunia.

Komunis Tiongkok juga berupaya menghalangi kelompok internasional untuk secara independen memeriksa kondisi hak asasi manusia di Tiongkok.

Laporan itu juga mengatakan Beijing menggunakan akses ke pasar Tiongkok sebagai pengaruh untuk mengancam perusahaan karena mengkritik rezim Tiongkok. 

Sebagai contoh, sebuah komentar di Twitter oleh manajer umum Houston Rockets untuk mendukung para pengunjuk rasa Hong Kong bulan Oktober lalu, mendesak semua sponsor Tiongkok  di National Basketball Association untuk menarik kemitraannya di Tiongkok. (vivi/asr)

Video Rekomendasi :