oleh Zhong Jingming – Epochtimes.com

Wabah pneumonia Wuhan yang kini disebut dengan Virus Corona COVID-19 masih terus menyebar di daratan Tiongkok. Akan tetapi untuk mencegah kejatuhan yang lebih parah trehadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok, otoritas di Beijing tetap mengeluarkan instruksi kepada seluruh negeri untuk mulai berproduksi. 

Namun demikian, para pejabat di berbagai tempat karena takut kehilangan kedudukannya. Mereka khawatir dengan kian meluasnya penyebaran virus corona, sehingga menggunakan segala cara baik yang masuk maupun tidak masuk akal untuk menghalangi orang kembali bekerja.

Dalam beberapa hari terakhir, Beijing secara berurutan  menginstruksikan kepada seluruh negeri untuk memulai kembali produksi. Pada 16 Februari malam, stasiun TV komunis Tiongkok ‘CCTV’ menggunakan 15 menit khusus untuk melaporkan berita tentang kembalinya sejumlah perusahaan di sejumlah tempat yang sudah mulai berproduksi. 

Media resmi bahkan menyebutkan bahwa 2 kemenangan perlu kita raih secara bersamaan, kita ingin berhasil dalam hal pengendalian wabah, kita juga ingin berhasil dalam pertumbuhan ekonomi. 

Pada saat yang sama, Dewan Negara mengumumkan pembebasan secara bertahap jalan-jalan yang menghubungkan kota. Selain itu, mulai 17 Februari 2020 pukul 00:00, jalan tol di seluruh negeri akan dibebaskan dari pembayaran biaya tol bagi segenap kendaraan. Langkah ini jelas merupakan cara untuk mendukung seluruh pihak agar segera dapat memulai kembali berproduksi.

Namun demikian, banyak pemerintah daerah khawatir bahwa dimulainya kembali pekerjaan akan meningkatkan arus lalu lintas manusia dan kendaraan dapat memperburuk penyebaran epidemi. Sehingga pemerintah daerah masih berusaha untuk mencegah pergerakan orang-orang.

Pada  tanggal 10 Februari, hari ketika negara kembali bekerja, baik walikota Beijing maupun Shanghai mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan ‘manajemen tertutup’ terhadap distrik tertentu. 

Sejauh ini, lebih dari 80 kota termasuk Beijing, Tianjin, Shanghai, dan Chongqing telah mengumumkan penutupan terhadap daerah-daerah tertentu untuk mengurangi kemungkinan penyebaran epidemi.

Pihak berwenang Beijing meminta para pekerja untuk meninggalkan daerah rawan epidemi dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Beijing.  Setelah tiba di Beijing, mereka diwajibkan untuk menjalani pengamatan medis atau isolasi dan observasi di tempat tinggal, atau jika tidak harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Banyak berita yang beredar online menunjukkan bahwa dokumen pemerintah Shanghai menghendaki tidak ada orang maupun kendaraan yang keluar masuk kota Shanghai mulai tanggal 14 Februari pukul 00:00. Bagi mereka yang sudah berada di jalan, disarankan untuk kembali ke tempat asal mereka. 

Surat Pemberitahuan tentang larangan warga dan kendaraan keluar masuk kota Shanghai mulai berlaku sejak 14 Februari pukul 00:00 yang dikeluarkan oleh Komite Desa Xinhua, Shanghai yang beredar di internet. (foto internet)

Kota Wuxi, Yangzhou, dan Taizhou di provinsi Jiangsu mengumumkan bahwa semua personil dari 7 provinsi, termasuk Hubei, Zhejiang, Guangdong, Henan, Hunan, Anhui, dan Jiangxi, semuanya disarankan untuk kembali ke tempat asal mereka. 

Di kota Dongguan dan tempat-tempat lainnya pemda setempat bahkan rela memberi bonus untuk mendorong karyawan yang berasal dari Hubei menunda keberangkatan mereka ke Dongguan untuk kembali bekerja.

Reuters mengungkapkan bahwa Xi Jinping melalui pertemuan Komite Tetap Politbiro yang dilaksanakan pada 3 Februari 2020 mengatakan kepada para pejabat lokal, bahwa beberapa langkah untuk mengendalikan penyebaran wabah telah merugikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, memperingatkan para pejabat lokal agar menghindari pengambilan langkah yang lebih ketat.

Namun demikian, setelah pengarahan Xi Jinping itu, pemimpin dari berbagai daerah terus menerapkan langkah-langkah yang justru menutup kota lebih ketat. 

Para pejabat komunis Tiongkok dalam konferensi pers Dewan Negara tentang mekanisme pencegahan dan pengendalian bersama juga mengaku bahwa beberapa tempat menerapkan kondisi yang mempersulit. Bahkan di beberapa tempat sampai menahan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang hendak melanjutkan produksi.

Media Tiongkok melaporkan bahwa ada pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan akan mengkarantina seluruh tenaga kerja di perusahaan sampai ada seorang karyawannya yang positif terinfeksi virus corona Wuhan. Sedangkan kerugian yang diakibatkannya harus dipikul sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.

Ada pula kota yang menolak secara halus instruksi pemerintah pusat dengan menerapkan peraturan “aneh-aneh” seperti misalnya, jika perusahaan ingin memulai kembali produksi, maka mereka wajib mempersiapkan ruang isolasi untuk masing-masing karyawannya yang bekerja. 

Ambil contoh, jika karyawan yang bekerja itu 10 orang, maka perusahaan wajib menyediakan 10 ruang isolasi. Dengan demikian maka sebagian besar gedung kantor akan habis digunakan untuk ruang karantina, dan itu mungkin dilakukan perusahaan. 

Ada juga pemda di kota  menerapkan perusahaan yang ingin kembali beroperasi wajib memperbanyak persediaan masker, termometer, obat-obatan sterilisasi dan lainnya,  cadangan persediaan itu tidak boleh kurang dari kebutuhan untuk 5 hari kerja. Dalam situasi saat ini di mana sulit untuk membeli masker, banyak perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan ini akhirnya membatalkan rencana memulai produksi.

Wabah masih terus menyebar, dan pemerintah Tiongkok menunjukkan tanda-tanda tak mampu mengendalikan penyebarannya. 

Sebelum ini, Xi Jinping dan Dewan Negara telah berulang kali menekankan agar pekerjaan pencegahan epidemi di seluruh negeri berjalan dalam satu komando sehingga bisa bertindak seragam. 

Namun demikian, pada kenyataannya masing-masing pemda bertindak sendiri-sendiri bahkan saling merampas pasokan medis. Di beberapa daerah, pengiriman masker sampai harus dikawal oleh polisi khusus dengan menggunakan senjata lengkap karena takut dicegat atau dirampas oleh polisi setempat. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular