- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Pengadilan Independen Menemukan Rezim Komunis Tiongkok Masih Membunuh Tahanan Hati Nurani Untuk Dipanen Organ Mereka

Pengadilan Tribunal Tiongkok menemukan rezim Komunis Tiongkok masih membunuh tahanan hati nurani untuk dipanen organ mereka. Pengadilan rakyat  independen itu, pada tanggal 1 Maret lalu merilis hasil penyelidikan setelah penyelidikan selama 18 bulan. Sebelumnya hasil putusan sudah dibacakan pada Juni 2019 lalu. Saat itu, Keputusan Tribunal Tiongkok  di London yang diketuai oleh Sir Geoffrey Nice QC, yang sebelumnya memimpin penuntutan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, memvonis pemerintah Komunis Tiongkok melakukan tindak kejahatan atas pengambilan organ besar-besaran secara paksa dari praktisi Falun Gong.  

oleh Cathy He dan Frank Fang -The Epochtimes

Para Ahli mengatakan Pemerintah dan badan-badan internasional tidak dapat lagi menutup mata terhadap “kekejaman terburuk yang dilakukan” di zaman modern. Dikarenakan analisis hukum independen pertama di dunia atas bukti adanya panen organ secara paksa di Tiongkok menyimpulkan bahwa praktik yang mengerikan itu terus berlanjut tidak terbendung.

Pengadilan rakyat yang independen, yang dikenal sebagai Tribunal Tiongkok atau pengadilan Tiongkok  pada tanggal 1 Maret 2020 merilis [1] penilaian penuh setelah penyelidikan selama 18 bulan. Anggota panel meninjau bukti tertulis dan lisan, mencakup kesaksian dari lebih dari 50 saksi yang diberikan selama dua audiensi publik pada bulan Desember 2018 dan bulan April 2019.

Bulan Juni lalu di London, Pengadilan Tiongkok menyampaikan temuannya, menyimpulkan di luar keraguan yang wajar bahwa pengambilan organ tawanan hati nurani secara paksa yang disetujui Komunis Tiongkok terjadi selama bertahun-tahun di Tiongkok “dalam skala yang bermakna,” dan masih berlangsung hingga hari ini.

Pasokan organ utama berasal dari praktisi Falun Gong, kelompok spiritual yang dipenjara dan dianiaya, menurut Pengadilan Tiongkok.

reformasi transplantasi organ cina tiongkok [2]
Para aktivis Tionghoa memerankan drama tindakan ilegal membayar organ manusia selama protes di Washington DC, pada 19 April 2006 (Jim Watson / AFP / Getty Images)

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, yang terdiri dari latihan meditasi dan ajaran moral dengan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar, menjadi sasaran penganiayaan brutal oleh rezim komunis Tiongkok selama lebih dari dua dekade. Ratusan ribu praktisi Falun Gong dijebloskan ke penjara, kamp kerja paksa, dan pusat cuci otak, di mana banyak praktisi Falun Gong disiksa dalam upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinannya, menurut Pusat Informasi Falun Dafa.

Pengadilan Tiongkok menyimpulkan bahwa rezim Tiongkok terus melakukan kampanye pengambilan organ secara paksa yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa sangat banyak orang yang mati secara mengerikan tanpa alasan, bahwa lebih banyak orang yang mungkin menderita dengan cara yang sama, dan kita semua hidup di sebuah planet di mana kejahatan ekstrem ditemukan,” kata Pengadilan dalam laporan 160 halaman terakhir yang mencakup 300 halaman bahan tambahan.

Pengadilan Tiongkok diketuai oleh Sir Geoffrey Nice QC, yang sebelumnya memimpin penuntutan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic untuk kejahatan perang di Pengadilan Kejahatan Internasional. Ini mencakup enam ahli lainnya di bidang hukum, operasi transplantasi, politik internasional, sejarah Tiongkok, dan bisnis.

Temuan Pengadilan

Pengadilan Tiongkok mempertimbangkan berbagai bukti dalam mencapai kesimpulannya, seperti rumah sakit yang menawarkan waktu tunggu yang sangat singkat — mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu — untuk transplantasi organ, uji darah luas dan uji medis lainnya terhadap praktisi Falun Gong dan warga Uighur yang dipenjara, dan penelitian sebelumnya mengenai masalah tersebut.

“Ketersediaan waktu singkat [organ] hanya dapat terjadi jika ada bank calon donor yang masih hidup yang dikorbankan untuk pesanan,” kata keputusan itu.

Ditemukan bahwa uji darah dan uji medis, memcakup USG, radiografi, dan pemeriksaan organ fisik praktisi Falun Gong dan warga Uighur yang dipenjara — yang tidak dilakukan terhadap tahanan lain — ”adalah metode yang sangat disarankan untuk menilai fungsi organ.”

“Pengadilan Tiongkok harus bertanya pada dirinya sendiri mengapa sistem manajemen penjara menguji siapa pun dengan cara [semacam itu]…sedangkan pengujian semacam itu tidak diperlukan untuk berada dalam tahanan,” kata Pengadilan Tiongkok.

Sementara Pengadilan Tiongkok tidak dapat secara definitif menyimpulkan bahwa warga Uighur yang dipenjara adalah korban pengambilan organ secara paksa, Pengadilan Tiongkok mengatakan bahwa kerentanan kelompok tersebut “digunakan sebagai bank organ adalah… jelas.”

[3]
Peragaan ulang aktor dalam pengambilan organ di Tiongkok, selama rapat umum menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap Falun Gong, di Ottawa, Kanada, pada 2008. (The Epoch Times)

Diperkirakan hingga 1,5 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp tahanan di wilayah barat laut Xinjiang sebagai bagian upaya rezim Tiongkok menumpas “ekstremisme.”

Pejabat Komunis Tiongkok

Salah satu bukti yang disajikan dalam laporan tersebut secara langsung melibatkan mantan pemimpin rezim Tiongkok Jiang Zemin, yang secara langsung memerintahkan panen organ dari praktisi Falun Gong.

“Jiang Zemin mengeluarkan perintah [untuk mengambil organ],” kata Bai Shuzhong, seorang mantan MenteriKesehatan bagi militer Tiongkok, saat ia ditanyai oleh penyelidik selama panggilan telepon yang menyamar pada tahun 2014.

Sepenggal bukti lain dari keterlibatan langsung pejabat komunis Tiongkok dalam panen organ secara paksa terungkap saat panggilan telepon yang menyamar pada tahun 2016 kepada Zhu Jiabin, yang adalah kepala Kantor 610 di Mudanjiang, sebuah kota di Provinsi Heilongjiang. Kantor 610 adalah pasukan polisi rahasia mirip Gestapo yang didirikan secara tegas untuk menganiaya praktisi Falun Gong.

“Saya dijuluki tukang daging yang khusius memanen organ hidp, Tidak masalah, mirip seperti babi yang disembelih. Setelah organ-organ itu diambil, saya menjualnya,” kata Zhu Jiabin dalam panggilan telepon.

Semua panggilan telepon diajukan ke Pengadilan Tiongkok dan termasuk dalam laporan yang “divalidasi secara individual oleh penyelidik independen untuk memastikan kredibilitas asal dan konten,” menurut rilis pers Pengadilan Tiongkok.

Pengadilan Tiongkok juga mengatakan dalam laporan itu bahwa Pengadilan Tiongkok “yakin bahwa statistik transplantasi resmi Tiongkok dipalsukan” untuk menutupi panen organ secara paksa.

Pada tahun 2015, rezim Komunis Tiongkok mengatakan akan menghentikan pengambilan organ dari tahanan yang dieksekusi dan hanya bergantung secara eksklusif pada sistem sumbangan sukarela baru.

[4]
Praktisi Falun Dafa meningkatkan kesadaran tentang kekejaman pengambilan organ secara paksa di Tiongkok, saat mereka berbaris melalui Manhattan selama Hari Falun Dafa Sedunia, pada 16 Mei 2019. (Edward Dye / The Epoch Times)

Pada bulan November tahun lalu, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah BMC Medical Ethics menemukan bahwa “angka sumbangan organ yang dilaporkan di Beijing tidak menumpuk, dan ada bukti yang sangat meyakinkan bahwa angka tersebut dipalsukan.”

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa angka resmi Tiongkok tidak tampak statistik nyata dari sumbangan organ, melainkan data yang dihasilkan menggunakan persamaan matematika.

‘Waktu untuk Mengabaikan Masalah Telah Berlalu’

Dengan merilis temuan komprehensif Pengadilan Tiongkok, advokat dan para ahli mendesak pemerintah dan organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan Masyarakat Transplantasi, untuk bertindak dan meminta pertanggungjawaban rezim Tiongkok.

 Ketua Pengadilan Tiongkok Sir Geoffrey Nice QC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa putusan itu “menegaskan semua orang atau organisasi yang berinteraksi secara substansial dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyadari bahwa mereka berinteraksi dengan negara kriminal.”

Susie Hughes, direktur eksekutif kelompok advokasi Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok atau International Coalition to End Transplant Abuse in China  mengatakan hal yang senada: “Tidak lagi dapat diterima bagi pemerintah, badan medis, dan organisasi hak asasi manusia terkemuka untuk mengatakan tidak ada cukup bukti. Tugas luar biasa untuk menilai semua bukti yang tersedia kini telah selesai dan tersedia untuk dilihat semua orang.”

Ethan Gutmann, seorang analis Tiongkok yang menyelidiki panen organ lebih dari satu dekade, mengatakan upaya Pengadilan Tiongkok paling banyak untuk pertanyaan komprehensif ke masalah ini.

“Orang-orang ini duduk dan membaca semuanya. Tidak ada orang yang mengklaim telah melakukan itu,” kata Ethan Gutmann kepada The Epoch Times.

[5]
Sejumlah praktisi Falun Gong atau Falun Dafa dari Jakarta dan sekitarnya menyerukan diakhirinya penindasan terhadap rekan-rekan mereka di Tiongkok di seberang Jalan Kedutaan Besar Tiongkok di Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2019

Ethan Gutmann mengatakan bahwa putusan itu dikeluarkan pada saat negara-negara berjuang mengendalikan virus corona baru yang berasal dari pusat Tiongkok  — yang mungkin berhasil dicegah supaya tidak menyebar jika pada awalnya rezim Tiongkok tidak menutupi keparahan wabah tersebut — menyediakan kesempatan bagus bagi komunitas internasional untuk “mencari tahu dengan siapa kita bermitra di sini.”

“Partai Komunis Tiongkok bukanlah mitra yang dapat diandalkan dalam arti apa pun. Partai Komunis Tiongkok harus dikeluarkan dari keanggotaan dunia medis. Partai Komunis Tiongkok seharusnya tidak datang ke konferensi kita, Partai Komunis Tiongkok tidak boleh mempublikasikan di konferensi jurnal medis kita. Kini Partai Komunis Tiongkok harus diperlakukan sebagai paria,” kata Ethan Gutmann.

Lebih dari dua lusin penelitian akademik mengenai organ yang ditransplantasikan ditulis oleh peneliti di Tiongkok ditarik kembali pada tahun 2019,  setelah para dokter tidak dapat membuktikan bahwa si donor memberi persetujuan organnya diambil.

[6]
Sejumlah praktisi Falun Gong atau Falun Dafa dari Jakarta dan sekitarnya menyerukan diakhirinya penindasan terhadap rekan-rekan mereka di Tiongkok di seberang Jalan Kedutaan Besar Tiongkok di Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2019

Dr. Torsten Trey, direktur eksekutif kelompok advokasi Dokter Menentang  Panen Organ Secara Paksa yang berbasis di Washington – Doctors Against Forced Organ Harvesting– DAFOH- meminta PBB untuk menyelidiki panen organ di Tiongkok, mengingat kesimpulan Pengadilan Tiongkok bahwa terjadi sejumlah besar kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional.

“Tiongkok tidak dibiarkan untuk dapat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, tanpa menarik perhatian dunia,” kata Dr. Torsten Trey dalam email kepada The Epoch Times.

David Kilgour, mantan Secretary of State Canada for Asia-Pacific dan peneliti lama lainnya untuk masalah ini, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa negara yang memiliki Undang-Undang Magnitsky — undang-undang yang menjatuhkan sanksi terhadap penyalahguna hak asasi manusia – harus menargetkan pejabat Tiongkok yang terlibat dalam panen organ. Aset pejabat Tiongkok tersebut harus disita, dan harus ditolak visa masuk, kata David Kilgour.

“Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki prinsip dalam masalah ini,” kata David Kilgour. (Vv/asr)

Video Rekomendasi :