- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok Han Zheng Dituduh Berbohong Soal RUU Keamanan Nasional Versi Hongkong

Epochtimes, oleh Zhang Dun- RUU Keamanan Nasional versi Hongkong yang digodok Komunis Tiongkok kembali memicu kontroversial. Diberitakan oleh media Hongkong bahwa, saat Han Zheng menghadiri Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok untuk Hongkong dan Macau pada 23 Mei 2020, ia menjelaskan alasan mengapa komunis Tiongkok berencana untuk memberlakukan Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong. 

Han Zheng mengatakan gelombang protes terhadap revisi Undang-undang ekstradisi yang terjadi tahun lalu di Hongkong, telah membuat komunis Tiongkok sadar akan adanya celah dan kekurangan dalam mempertahankan keamanan nasional. 

Sedangkan RUU yang baru ini hanya diperuntukkan untuk menghadapi 4 jenis kejahatan yang membahayakan keamanan nasional dan sejumlah kecil pelanggar hukum. Ia mengimbau anggota konferensi untuk menjelaskan kepada masyarakat luas di Hongkong.

Xia Baolong, wakil ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC dan direktur Kantor Urusan Hongkong dan Macau, Zhang Xiaoming, wakil direktur Kantor Urusan Hongkong dan Macau, dan Luo Huining, direktur Kantor Penghubung menghadiri pertemuan tersebut.

Komentator politik Li Linyi mengatakan kepada wartawan Epoch Times bahwa komunis Tiongkok mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Hongkong akan menentang keras hukum jahat ini. Alasan mengapa Han Zheng mengatakan bahwa undang-undang itu hanya ditujukan kepada sejumlah kecil orang sebenarnya memiliki 2 tujuan. Salah satunya adalah bahwa komunis Tiongkok di bagian permukaan masih ingin terus membuat bingung masyarakat internasional.

Dalam Kongres Rakyat Nasional pada 22 Mei, otoritas komunis Tiongkok mengusungkan RUU Keamanan Nasional versi Hongkong, tujuannya agar mereka dapat secara langsung bertindak terhadap Hongkong tanpa perlu lagi melalui pertimbangan Dewan Legislatif Hongkong, dengan demikian mengubah komitmen yang pernah dibuat komunis Tiongkok terhadap dunia di masa lalu. Tak lain, membiarkan rakyat Hongkong sendiri yang memerintah Hongkong dan memberikan otonomi tingkat tinggi kepada pemerintahan Hongkong. Hal tersebut segera memicu protes keras dari rakyat Hongkong.

Pada 23 Mei, Democracy Camp Caucus Distrik 18 Hongkong memprakarsai pernyataan bersama yang diikuti oleh lebih dari 380 orang anggota dewan distrik. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa UU Keamanan Nasional versi Hongkong hanya akan menghancurkan kebijakan Satu Negara Dua Sistem dan merusak masa depan Hongkong. Oleh sebab itu RUU tersebut perlu segera digugurkan.

Pernyataan juga menyebutkan bahwa rencana implementasi UU Keamanan Nasional versi Hongkong ini, dapat dikatakan sebagai upaya merobek perjanjian yang dibuat sebelumnya, percaya bahwa komunitas internasional tidak akan pernah berdiam diri dengan hal tersebut.  

Democracy Camp Caucus Distrik 18 Hongkong akan terus mengerahkan kekuatan regional dan bahu membahu dengan mayoritas rakyat Hongkong untuk melakukan perlawanan.

Hukum jahat tersebut juga menyebabkan ketidakpuasan dari negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mendesak otoritas Tiongkok untuk mematuhi isi Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania guna memastikan hak warga Hongkong terhadap Hongkong.

Mike Pompeo dalam sebuah pernyataannya pada 22 Mei mengutuk Partai Komunis Tiongkok. Dikarenakan berupaya melewati prosedur legislatif Hongkong yang sempurna dan secara sepihak mengajukan RUU yang menjadi lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi Hongkong. Pompeo mendesak pemerintah Tiongkok untuk mempertimbangkan kembali “proposal bencana” mereka itu.

Li Linyi mengatakan bahwa tujuan lain Han Zheng adalah untuk menggalang front persatuan. Ia berharap sebelum pecahnya protes berskala besar di Hongkong, komunis Tiongkok mencoba untuk memenangkan dukungan dari orang-orang yang pro-komunis di Hongkong.

Li Linyi mengatakan bahwa pendekatan dengan “memberikan cek kosong” sudah sering dilakukan komunis Tiongkok di masa lalu. Sekarang, tampaknya efek sudah semakin menurun, terutama untuk Hongkong, sepertinya sulit bisa berhasil.

Untuk mendapatkan kembali kedaulatan Hongkong, komunis Tiongkok menandatangani Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania dengan pemerintah Inggris pada 19 Desember 1984. 

Pernyataan itu dengan jelas menetapkan bahwa selain demi kepentingan pertahanan dan diplomasi nasional, Kebijakan Satu Negara Dua Sistem dan tingkat otonomi yang tinggi akan diimplementasikan di Hongkong. Dan, mempertahankan kekuasaan legislatif asli, kekuasan eksekutif, kekuasan yudisial independen dan kekuasan ajudikasi akhir.

Tetapi setelah penyerahan kedaulatan Hongkong pada tahun 1997, komunis Tiongkok terus merongrong Satu Negara Dua Sistem, dan otonomi tingkat tinggi, dan terus menerus menekan demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum rakyat Hongkong. Terutama tahun lalu, upaya komunis Tiongkok untuk menerapkan perjanjian ekstradisi memicu protes berskala besar dan jangka panjang rakyat Hongkong.

Perjanjian ekstradisi yang dipromosikan oleh pemerintah Hongkong tahun lalu, dimaksudkan agar hukum daratan Tiongkok dapat menjangkau Hongkong sehingga mudah untuk mengekstradisi orang-orang yang melanggar “hukum” komunis Tiongkok, agar mereka dapat diseret ke daratan Tiongkok untuk diadili. (Sin/asr)

Video Rekomendasi