Ntdtv oleh Gu Fan- Kepada NBC pada hari Minggu, 24 Mei Robert O’Brien mengatakan bahwa Rancangan Undng Undang (RUU) itu diperkenalkan oleh komunis Tiongkok dengan tujuan untuk mengambil alih Hongkong. Karena itu, Sekretaris Negara Amerika Serikat  Mike Pompeo tidak dapat lagi mengklasifikasikan Hongkong sebagai wilayah yang berotonomi tingkat tinggi. Menurut Hongkong Human Rights and Democracy Act atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong tahun 2019, ini akan mengakibatkan komunis Tiongkok terkena sanksi.

Pompeo telah menyebut RUU Keamanan Nasional versi Hongkong itu sebagai “Lonceng Kematian” untuk otonomi Hongkong. Robert O’Brien memperingatkan bahwa Hongkong mungkin kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan internasional.

“Jika komunis Tiongkok mengambil alih Hongkong, sulit untuk dapat mempertahankan status Hongkong sebagai pusat keuangan Asia”, kata O’Brien kepada NBC. 

Menurut O’Brien, perusahaan keuangan berkumpul di Hongkong karena ia memiliki aturan hukum yang mengikuti sistem kapitalis yang mampu melindungi perusahaan bebas.

“Jika semua ini lenyap, saya tidak tahu bagaimana dunia keuangan dapat bertahan di sana. Mereka tidak akan tinggal di Hongkong yang diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan Partai Komunis,” kata O’Brien.

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong baru diumumkan melalui Dwi Konferensi Partai Komunis Tiongkok. Karena virus komunis Tiongkok (pneumonia Wuhan) sedang mewabah, konferensi tersebut sempat tertunda selama 2 bulan. Dua sesi ditunda selama beberapa bulan. Sebelum virus melanda Tiongkok dan dunia, protes anti-pemerintah berlangsung selama berbulan-bulan di Hongkong.

Pada hari yang sama ketika Robert O’Brien menyampaikan pidato, masyarakat Hongkong kembali turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong tersebut. Menurut perkiraan media Hongkong, jumlah warga yang berpartisipasi telah mencapai ribuan orang, skala terbesar sejak bulan Januari. Pihak kepolisian mengatakan bahwa sampai sore hari, setidaknya 120 orang telah ditangkap.

Media resmi komunis Tiongkok mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional versi Hongkong adalah untuk membangun, memperkuat sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum di Hongkong. Dokumen resmi mengklaim bahwa penerapan prinsip “Satu Negara Dua Sistem” di Hongkong telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Akan tetapi ancaman keamanan nasional dari Hongkong yang semakin jelas telah menjadi masalah utama bagi daratan Tiongkok.

Dalam dokumen resmi komunis Tiongkok juga disebutkan dengan bahasa yang tajam bahwa gerakan protes warga Hongkong telah secara serius menantang prinsip “Satu Negara Dua Sistem” dan merusak supremasi hukum dan mengancam kedaulatan nasional.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Hongkong terakhir Chris Patten (1992 – 1997), 199 orang tokoh politik dari Inggris, Eropa, Australia, Amerika Serikat dan Asia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk komunis Tiongkok atas RUU Keamanan Nasional versi Hongkong.

Pernyataan menyebutkan bahwa RUU Keamanan Nasional versi Hongkong itu merupakan serangan komprehensif terhadap otonomi, supremasi hukum dan kebebasan mendasar Hongkong”, yang secara terang-terangan melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania. 

Juga disebutkan bahwa bagaimana masyarakat internasional dapat mempercayai janji-janji Beijing lagi jika komitmennya dalam masalah Hongkong tidak dipenuhi.

Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani oleh 17 orang anggota Kongres Amerika Serikat, termasuk Senator Republik Amerika Serikat, Pejabat Ketua Komite Intelijen Marco Rubio, Senator Ted Cruz, Wakil Demokrat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Eliot Engel, Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat dan lainnya. 

Di pihak Inggris, ada 44 orang anggota House of Commons dan 8 orang anggota House of Lords yang berpartisipasi dalam penandatanganan Pernyataan Bersama itu. (sin/rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular