Epochtimes.com- Warga Hong Kong kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang – RUU keamanan nasional yang diinisiasi komunis Tiongkok, pada Minggu 24 Mei 2020 lalu.  Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap lebih dari 100 orang.

Partai Komunis Tiongkok secara paksa merumuskan “Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong. Netizen Hong Kong menyebutnya sebagai penindasan artileri.

Polisi melemparkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa, adegan itu dipenuhi dengan asap, dan kendaraan-kendaraan lapis baja serta kendaraan-kendaraan water gun dikirim untuk membubarkan para demonstran. 

Netizen Hong Kong meluncurkan aksi unjuk rasa di sepanjang daerah Wan Chai dan Causeway Bay. Sejumlah besar warga pun meresponnya. Tak lama setelah demonstrasi dimulai, terjadi bentrokan sengit antara polisi dan pengunjuk rasa. Polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water canon.

Hingga pukul 4:30 sore, setidaknya 120 orang ditangkap.

Pengunjuk rasa Hong Kong menyerukan: “Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita”

“Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita adalah sebuah slogan yang dipakai dalam gerakan-gerakan sosial di Hong Kong.”

Dengan risiko ditangkap, para pengunjuk rasa Hong Kong turun ke jalan lagi setelah kampanye anti-UU ekstradisi Tiongkok, mengangkat slogan “Langit (Tuhan) memusnahkan Partai Komunis Tiongkok”, memprotes RUU Keamanan Nasional versi Hong Kong.

Pengunjuk rasa Hong Kong menyerukan: Saya rasa “( Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Versi Hong Kong) tidak ada bedanya dengan Pasal 23 dalam RUU ekstradisi yang pernah digodok pada Oktober 2019.  Komunis Tiongkok sedang membatasi kebebasan kami. Satu negara, dua sistem seharusnya dikelola oleh orang-orang Hong Kong. Tetapi dengan undang-undang keamanan yang baru, “Satu negara dua sistem telah sepenuhnya berubah.”

Sekretaris Jenderal Demosisto Hong Kong Joshua Wong : “Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional jelas mengubah prinsip satu negara Hong Kong dua sistem, menjadi satu negara, satu sistem, adalah chilling effect/ efek dingin. Ketika pemerintah mengumumkan satu negara dua sistem, dan menerapkannya di Hong Kong, orang-orang Hong Kong pasti akan melawan, dan hari ini adalah contoh terbaiknya. “

Komunis Tiongkok mendorong secara paksa Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong. Hampir 200 politisi internasional telah menyatakan menentang.

“Orang-orang Hong Kong tidak sendirian dan akan tetap berjuang dalam perjalanan menentang penindasan Beijing, agar dunia mendengar suara rakyat Hong Kong,” kata Joshua Wong selaku Sekretaris Jenderal Demosisto Hong Kong.  

“Hitungan Mundur Satu Negara, Dua Sistem, Dunia Internasional Memantau ketat ” Akhir dari Hong Kong” dan Bangkitnya Gelombang Perlawanan.”

Partai Komunis Tiongkok mengumumkan, akan menimbang “RUU Keamanan Nasional” versi Hong Kong. Media internasional memperhatikan dengan cermat situasi di Hong Kong dengan tajuk utama seperti “Kiamat Hong Kong” dan “Lonceng Kematian Otonomi dan Demokratis Hong Kong” karena “Undang-Undang Keamanan Nasional” tidak hanya memberi wewenang kepada Komunis Tiongkok untuk menegakkan hukum dengan alasan “keamanan nasional” di Hong Kong. 

Sekretaris Jenderal Demosisto Hong Kong, Joshua Wong, mengatakan bahwa dalam menghadapi penindasan Beijing yang meningkat, warga Hong Kong justeru semakin bertekad menentangnya.

NBC News melaporkan dengan tajuk utamanya “Kiamat Hong Kong”. Sementara “The Washington Post” dengan tajuk  Beijing sedang membunyikan lonceng kematian bagi demokrasi dan otonomi di Hong Kong.

CNBC melaporkan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional Beijing menyebabkan pasar saham Hong Kong turun lebih dari 5%. Ini merupakan pertaruhan politik rezim Xi Jinping untuk menjinakkan Hong Kong di tengah himpitan krisis. Langkah ini dapat menyebabkan gejolak lagi di Hong Kong, dan meningkatkan konfrontasi Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Joshua Wong, mengatakan dalam wawancara eksklusifnya dengan Deutsche Welle, bahwa hukum keamanan nasional tidak hanya rakyat Hong Kong yang menjadi korban, bahkan turis asing kemungkinan juga bisa ditangkap dan dikirim ke Tiongkok.

“Saya hanya ingin memberitahu dunia bahwa Hukum Keamanan Nasional tidak hanya berlaku untuk warga Hong Kong, bahkan turis atau orang asing di Hong Kong, mereka juga bisa ditangkap karena undang-undang itu,” kata Joshua Wong.

Menurut Joshua Wong, kemungkinan Hong Kong akan kembali ke keadaan pemberontakan pada paruh kedua tahun 2019 lalu, melawan terhadap hukum keamanan nasional dan tarik-menarik perang dengan Partai Komunis Tiongkok. Mereka tidak berencana meninggalkan Hong Kong, tetapi akan melawan bersama dengan massa demonstran lainnya.

Menurut draf dari “RUU Keamanan Nasional” versi Hong Kong, undang-undang terkait ditujukan pada empat tindakan termasuk subversi terhadap rezim yang berkuasa, pemisahan negara, kegiatan teroris dan intervensi oleh kekuatan eksternal. Tidak hanya gerakan “anti-ekstradisi” Hong Kong kemungkinan akan dimasukkan dalam “kegiatan teroris”.  

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tan Yaozong mengatakan bahwa jika ada yang berunjuk rasa sambil mengangkat Bendera Naga dan Singa (bekas bendera Inggris di Hong Kong) atau bendera asing, atau meminta parlemen asing untuk memberikan sanksi ke Hong Kong, ini kemungkinan melanggar undang-undang itu.

Pada 22 Mei 2020 lalu, Kepala Eksekutif Hong Kong Carry Lam memimpin sekelompok pejabat pusat dan anggota Dewan Eksekutif mengadakan konferensi pers untuk mengawal UU Keamanan Nasional. Akan tetapi Carry Lam tidak mampu menjawab pertanyaan tentang rincian RUU tersebut, seperti siapa yang akan menegakkan hukum, siapa yang mengawasi para penegak hukum dan apakah kasusnya disidang oleh Hong Kong atau Komunis Tiongkok. 

Yang paling diperhatikan Kamar Dagang Amerika Serikat adalah bahwa draf RUU itu tidak memiliki definisi yang jelas dan perinciannya, banyak ketidakpastian telah menyebabkan ketakutan Kamar Dagang meningkat. 

Carry Lam tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menanggapi pertanyaan Kamar Dagang, lagipula RUU ini diamandemenkan oleh pemerintah pusat, dan tidak ada konsultasi publik yang akan diadakan di Hong Kong.  

Johny / rp

Video Rekomendasi

Share

Video Popular