The Epoch Times, oleh Zhang Ting- Komunis Tiongkok berupaya menerapkan “Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong. Menanggapi langkah Beijing itu, juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa 26 Mei 2020 lalu: “Saya pergi langsung ke presiden dan mendapat jawaban untuk pertanyaan ini. Dia   mengatakan kepada saya bahwa, Dia tidak puas dengan upaya Tiongkok. Jika Tiongkok mengambil alih Hong Kong, sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong akan mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan. “

McEnany tidak memberikan perincian lebih lanjut untuk menjelaskan tindakan apa yang akan diambil Amerika Serikat jika Beijing akhirnya menerapkan undang-undang keamanan nasional itu.

Sekretaris Negara Amerika Serikat, Mike Pompeo pernah memperingatkan Komunis Tiongkok untuk menarik proposal yang dinilai sebagai “bencana” itu, dan mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi penilaian Amerika Serikat terhadap Hong Kong.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert C. O’Brien memperingatkan Komunis Tiongkok dalam sebuah wawancara dengan NBC di media Amerika Serikat.

Menurut O’Brien jika mereka bersikeras melakukannya, “di bawah kendala” Undang-Undang Kebijakan Hong Kong – Amerika Serikat dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, Sekretaris Negara Pompeo mungkin tidak akan percaya bahwa Hong Kong masih bisa mempertahankan tingkat otonomi yang tinggi. Jika ini terjadi,  Amerika Serikat  akan menjatuhkan sanksi kepada Hong Kong dan Komunis Tiongkok.

Diharapkan Beijing akan meloloskan “Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong itu dalam beberapa hari ke depan. Menurut rancangan yang dikeluarkan oleh Wang Chen, wakil sekretaris jenderal Komite Tetap Komunis Tiongkok, di masa depan, Organisasi Keamanan Nasional Komunis Tiongkok dapat langsung memasuki Hong Kong. 

Draf tersebut juga menyebutkan bahwa Wilayah Administratif Khusus Hong Kong harus memperkuat penegakan hukum dan memperkuat penegakan keamanan nasional. Kepala Eksekutif harus menyerahkan laporan keamanan nasional kepada Pemerintah Pusat Beijing setiap tahun.

Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Barat lainnya telah mengeluarkan peringatan bahwa pendekatan Komunis Tiongkok merupakan ancaman terhadap prinsip “satu negara, dua sistem”. Sejak Inggris menyerahkan Hongkong kepada Komunis Tiongkok pada tahun 1997, “satu negara, dua sistem” telah dianggap sebagai dasar untuk memastikan otonomi tingkat tinggi bagi Hong Kong.

“Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong telah memicu putaran protes baru di Hong Kong, dan itu juga menimbulkan kekhawatiran para pembela hak asasi manusia global. (hui/rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular