- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Amerika Serikat Berencana Beri Sanksi Ribuan Personil Sekolah Militer Komunis Tiongkok, Mencabut Visa dan Deportasi

Epochtimes, oleh Xu Jian- The New York Times yang pertama melaporkan berita pada 28 Mei 2020 lalu, bahwa  pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam beberapa hari ke depan berencana mengumumkan kebijakan untuk membatalkan pemberian visa kepada para pelajar dan peneliti warga negara asal Tiongkok yang berhubungan langsung dengan universitas militer Tiongkok dan mendeportasi mereka. The New York Times menyebutkan bahwa  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Selasa 26 Mei 2020 lalu dalam pertemuan dengan Presiden Trump di Gedung Putih membahas soal rencana membatalkan visa pelajar asal Tiongkok.

Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan menjadi rencana pertama Amerika Serikat menyaring pelajar asal daratan Tiongkok untuk belajar di Amerika. Saat ini, Amerika Serikat telah terlibat dalam konfrontasi di bidang perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan kebijakan akses media dengan komunis Tiongkok.

Reuters mengutip ucapan 2 orang sumber yang akrab dengan masalah ini, salah satunya adalah pejabat Amerika Serikat saat ini, memberitakan bahwa kebijakan tersebut dapat mempengaruhi 3.000 hingga 5.000 orang pelajar asal daratan Tiongkok. Pengumuman rencana tersebut segera dilakukan.

Sumber tersebut menyampaikan bahwa para pelajar asal Tiongkok berpotensi menghadapi pencabutan visa dan dideportasi, dan para pelajar di luar Amerika Serikat akan ditolak untuk memasuki wilayah Amerika. 

Saat ini ada sekitar 360.000 orang pelajar asal daratan Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat, sehingga persentase pembatalan visa mungkin tidak besar, tetapi beberapa dari mereka mungkin sedang menekuni beberapa proyek penelitian penting.

Menurut sumber bahwa pemerintah Amerika Serikat sejak beberapa bulan lalu sudah mulai melakukan penyaringan ketat dalam pemberian visa pelajar kepada warga asal daratan Tiongkok.

Pelajar sekolah militer komunis Tiongkok terlibat kegiatan spionase di Amerika Serikat

Biro Investigasi Federal (FBI) dan Kementerian Kehakiman  Amerika Serikat telah berulang kali mengatakan kepada universitas-universitas Amerika bahwa mahasiswa Tiongkok, terutama yang terlibat dalam penelitian ilmiah dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi Amerika Serikat.

The New York Times melaporkan bahwa pejabat  Amerika Serikat yang mendukung pembatalan visa mengatakan, hubungan dekat antara sekolah militer komunis Tiongkok dengan pihak militer komunis Tiongkok jauh dari sekadar hubungan perekrutan kampus. 

Dalam banyak kasus, pihak militer komunis Tiongkok memilih pelajar yang dapat pergi belajar ke luar negeri dan memberi mereka biaya siswa. Para pelajar yang terpilih diwajibkan untuk mengumpulkan informasi luar negeri demi kepentingan komunis Tiongkok.

Laporan menyebutkan bahwa para pejabat  Amerika Serikat tidak memberikan daftar sekolah-sekolah Tiongkok yang terkena dampak, tetapi lembaga pendidikan tinggi untuk militer komunis Tiongkok, lembaga-lembaga militer, dan sekolah-sekolah penelitian pertahanan nasional termasuk dalam ruang lingkup terkena sanksi. 

Diantaranya terdapat banyak universitas yang cukup ternama di daratan Tiongkok yang memiliki dana cukup kuat beserta fasilitas penelitian yang berteknologi canggih.

FBI dan Kementerian Kehakiman  Amerika Serikat telah lama prihatin dengan para pelajar akademi militer komunis Tiongkok. Mereka menganggap bahwa beberapa dari banyak para pelajar itu telah mendapatkan pelatihan dasar tentang kegiatan spionase. Mereka diwajibkan untuk mengumpulkan informasi dari Amerika Serikat untuk kemudian diteruskan kepada petugas militer komunis Tiongkok. Sedangkan sebagian dari pelajar itu direkrut oleh perusahaan teknologi  Amerika Serikat setelah lulus. Hal ini membuat pejabat  Amerika Serikat lebih mengkhawatirkannya.

Pemerintah  Amerika Serikat berulang kali membahas soal pembatasan visa pelajar asal daratan Tiongkok

Pejabat pemerintah Trump mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, pejabat  Amerika Serikat telah berulang kali membahas masalah pembatasan visa pelajar asal daratan Tiongkok.

Pada akhir bulan April tahun ini, Senator  Amerika Serikat Tom Cotton dari Partai Republik mengeluarkan proposal untuk melarang pelajar Tiongkok mengambil studi sains dan teknologi di universitas Amerika Serikat.

Tom Cotton dalam pesan Tweet menyebutkan : “Partai Komunis Tiongkok sedang mempersenjatai diri dengan teknologi yang diperoleh dari laboratorium dan universitas penelitian kita. Kita perlu mempertimbangkan kembali pemberian visa penggunaan ganda militer-sipil kepada warga negara Tiongkok, terutama untuk mahasiswa di tingkat pascasarjana STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).”

Sebuah laporan berjudul “Menghisap Sari Bunga untuk Dijadikan Madu” yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Lembaga Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute), yakni sebuah think-tank mengungkapkan bahwa Partai Komunis Tiongkok dalam 10 tahun terakhir telah mengirim ribuan orang peneliti ke negara-negara Barat untuk menyerap teknologi militer mereka.

Praktik ini dikenal oleh militer komunis Tiongkok sebagai kegiatan “menghisap sari bunga global untuk dijadikan madu” oleh komunis Tiongkok. Praktik ini telah berhasil memperkuat sains dan teknologi militer Tiongkok, tetapi semakin menjarah dan membahayakan keunggulan strategis Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan para lulusan itu bertujuan untuk memperoleh berbagai intelijen dari negara-negara yang tergabung dalam Aliansi Lima Mata, yakni Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru, dan Australia. 

Dalam banyak kasus, para pelajar tersebut menyembunyikan latar belakang militer mereka ketika dalam tugas untuk mencari aplikasi yang berkaitan dengan bidang pertahanan, seperti teknologi hipersonik.

Amerika Serikat memberikan tekanan total kepada komunis Tiongkok

Ketika Amerika Serikat berencana untuk mengumumkan pembatasan visa, bertepatan dengan waktu komunis Tiongkok memaksakan pelaksanaan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. Meskipun pembatasan pemberian visa tidak memiliki hubungan langsung dengan ketegangan yang terjadi di Hongkong, tetapi pengumuman  Amerika Serikat tersebut tampaknya menjadi bagian dari tekanan total terhadap komunis Tiongkok.

Otoritas komunis Tiongkok saat ini mengabaikan opini rakyat Hongkong dan secara paksa merealisasikan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang akan melemahkan hak dan kebebasan warga negara Hongkong. Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinannya terhadap Undang Undang tersebut dan secara umum berpendapat bahwa itu merupakan tanda-tanda kematian bagi otonomi Hongkong.

Mike Pompeo pada 27 Mei 2020 lalu menegaskan bahwa akibat Hongkong kehilangan hak otonomi, ia  tidak lagi dijamin untuk menikmati perlakuan khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat  sebelum pengembalian kedaulatan. Presiden Trump sedang mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya.

Tentang kemungkinan sanksi yang dijatuhkan oleh Gedung Putih kepada komunis Tiongkok terkait soal itu, Trump mengatakan akan ada tanggapan keras dari pemerintahannya.  (sin/rp)

Video Rekomendasi