- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Komunis Tiongkok Ingkari Janji 35 Tahun Silam dengan Mengesahkan UU Keamanan Nasional Versi Hongkong

oleh Chang Chun

Pada 28 Mei 2020 sore, Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-13 dengan suara 2.878 setuju, 1 suara menentang dan 6 suara abstain telah meloloskan berlakunya UU Keamanan Nasional versi Hongkong. Mereka yang terlibat dalam penyusunan undang-undang baru ini mengatakan bahwa UU Keamanan Nasional versi Hongkong ini mungkin diluncurkan pada bulan Agustus mendatang.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 27 Mei mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa ia telah membuktikan kepada Kongres bahwa Hongkong tidak lagi memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Selain itu, tak ada dasar untuk terus menikmati perlakuan khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat sebelum penyerahan kembali kepada Tiongkok.

Pompeo menyebutkan bahwa komunis Tiongkok secara sepihak dan sewenang-wenang memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hongkong. Keputusan bencana yang diberlakukan Beijing ini, merupakan tindakan terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi Hongkong dan kebebasan Tiongkok sendiri, di bawah perjanjian internasional Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania yang diserahkan kepada PBB.

Hal yang kebetulan adalah Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania itu efektif berlakunya juga 27 Mei, tepat 35 tahun silam.

Pada 27 Mei 1985, Tiongkok dan Inggris bertukar dokumen ratifikasi di Beijing. Pada saat itu, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhou Nan dan Duta Besar Inggris untuk Tiongkok Richard Mark Evans, masing-masing mewakili pemerintah Tiongkok dan Inggris menandatangani dokumen ratifikasi.

Dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania, komunis Tiongkok berjanji bahwa prinsip-prinsip dasar Hongkong meliputi : Kecuali urusan diplomatik dan pertahanan nasional yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Rakyat, Wilayah Administratif Khusus Hongkong menikmati otonomi tingkat tinggi. Wilayah Administratif Khusus Hongkong menikmati kekuasaan administratif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman yang independen dan kekuasaan ajudikasi akhir. Undang-undang yang saat ini sudah berlaku pada dasarnya tidak berubah. Kepala Eksekutif dipilih atau dinegosiasikan secara lokal dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat Rakyat. Dan sebagainya.

Pada Juli 1997, komunis Tiongkok memulai kembali kedaulatan atas Hongkong. Namun, pada tahun 2002, komunis Tiongkok mendesak pemerintah Hongkong untuk membuat UU Dasar Hongkong Pasal 23, melakukan amandemen dan ekstrak beberapa Hukum Hongkong, dan menambahkan pasal-pasal tentang usaha separatis terhadap negara dan tindakan subversi negara, dan lainnya. Kemudian menerbitkan “Undang-Undang Keamanan Nasional” baru. Karena itu, rakyat Hongkong khawatir bahwa Pasal 23 undang-undang tersebut dapat memengaruhi hak asasi manusia dan kebebasan di Hongkong, sehingga mereka meluncurkan pawai yang diikuti oleh sekitar 500.000 orang peserta.

Pada  Desember 2007, Komite Tetap Partai Komunis Tiongkok menolak pemilihan Ketua Eksekutif dan semua anggota Dewan Legislatif Hongkong dengan hak pilih universal pada tahun 2012. Keputusan 831 Kongres Rakyat Nasional tahun 2014 menjadi pintu penutup bagi hasil Pemilihan Ketua Eksekutif tahun 2017, yang kemudian memicu rakyat Hongkong memperjuangkan hak pilih universal yang sesungguhnya melalui Gerakan Payung, tetapi gerakan itu ditekan oleh pemerintah Hongkong.

Tahun lalu, atas inisiatif Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, pemerintah Hongkong mempromosikan draf revisi atas Ordonansi Buron untuk memungkinkan tersangka kriminal untuk diekstradisi dari Hongkong ke daratan Tiongkok untuk diadili. 

Rencana amandemen UU ekstradisi tersebut kemudian memicu gerakan Anti-RUU Ekstradisi berskala besar, dan polisi Hongkong melakukan penekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini dianggap sebagai krisis politik terburuk sejak kembalinya Hongkong ke pangkuan komunis Tiongkok.

Sheng Xue, seorang penulis asal Tiongkok di Kanada menyebutkan bahwa Hongkong sebenarnya tak pernah benar-benar mendapatkan otonomi nyata. Karena komunis Tiongkok tidak berniat untuk memenuhi komitmennya dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania, dan apa yang mereka sebut kebijakan Satu Negara Dua Sistem. Komunis Tiongkok sebenarnya merancang Satu Negara Dua Sistem itu hanya trik penipuan, karena konstitusi komunis Tiongkok dengan jelas menetapkan bahwa negara menganut kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Sehingga selama prinsip fundamentalnya tidak berubah, komunis Tiongkok tidak mungkin memberi Hongkong apa yang disebut hak otonomi.

Kali ini Beijing melewati Dewan Legislatif Hongkong dan secara paksa mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong, yang sekali lagi menimbulkan kontroversi dan pertentangan besar. 

Semua kalangan di Hongkong dan masyarakat internasional jadi percaya bahwa kebijakan Satu Negara Dua Sistem untuk Hongkong segera akan berakhir.

Tang Jingyuan, komentator politik yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan : “Kali ini, Kongres Rakyat Nasional akan bertindak “atas nama” Dewan Legislatif Hongkong untuk memberlakukan sebuah undang-undang. Ketika preseden ini ditetapkan, itu setara dengan menyingkirkan Hukum Dasar, termasuk kekuasaan legislatif Hongkong, dan yurisdiksi independen Hongkong. Jadi, kekuatan yudisial Satu Negara Dua Sistem tidak ada lagi. Kedua, sesuai dengan isi Keamanan Nasional itu, semua orang yang berpandangan tidak sama dengan komunis Tiongkok dapat dihukum dengan tuduhan membahayakan keamanan nasional dan sebagainya.

Sejak Hongkong kembali ke pangkuan Tiongkok, hukum dan kebijakan AS terus memberikan perlakuan khusus kepada Hongkong. Tahun lalu, gerakan Anti-Ekstradisi telah menimbulkan perhatian internasional.  Kongres AS sampai mengeluarkan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong pada akhir tahun lalu.  UU itu mengharuskan Dewan Negara untuk mengevaluasi otonomi Hongkong setiap tahun untuk menentukan apakah akan mengubah perlakuan khusus yang diberikan kepada Hongkong. UU itu juga akan memberi sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terlibat ikut menekan kebebasan dasar di Hongkong. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :