- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Pakar Jerman: Hanya Tersisa Dua Jalan Bagi Warga Hong Kong, Sementara Trump Tidak Punya Pilihan

Ntdtv.com- Heribert Dieter, seorang ahli dari Berlin Science and Politics Foundation (SWP), pakar masalah Hong Kong asal Jerman, mengatakan dalam wawancara eksklusifnya dengan “DW atau Deutsche Welle” Jerman pada 26 Mei 2020, bahwa orang-orang Hong Kong sekarang hanya memiliki dua jalan, yakni pasrah saja menerima nasib atau melawan. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat harus menghentikan langkah Beijing. Jika tidak,  Amerika Serikat dapat membatalkan status istimewa yang diberikan kepada Hong Kong. Dalam hal ini, presiden Trump juga tidak punya pilihan.

Dieter, mengaku kaget dengan keputusan pemerintah komunis Tiongkok yang memaksakan “Undang-undang keamanan nasional” kepada Hong Kong. Dia dengan blak-blakan mengatakan bahwa langkah Komunis Tiongkok itu jelas merupakan “penghentian” status khusus Hong Kong di dunia, dan merupakan “langkah maju” yang menyimpang dari prinsip “satu negara, dua sistem” sekaligus mengucapkan selamat tinggal pada status khusus Hong Kong saat ini. 

“Ini berarti Hong Kong yang kita kenal itu akan segera berakhir status istimewanya,” kata Dieter.

Menurut analisa Dieter, ada dua faktor utama yang mendorong Komunis Tiongkok membuat keputusan seperti itu pada waktu seperti sekarang ini.

Pertama, demonstrasi yang berlangsung selama beberapa bulan di Hong Kong tahun lalu membuat panik Beijing, takut momentum itu akan menyebar ke daratan Tiongkok.

Kedua, kekalahan telak Kamp pro-Beijing dalam pemilihan Dewan Distrik Hong Kong pada November tahun lalu. Pemerintah Beijing takut pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong pada awal September tahun ini akan kembali terulang, maka kemungkinan untuk membuat perubahan rancangan undang-undang keamanan nasional melalui Dewan Legislatif Hong Kong pun akan hilang.

Selain itu, negara-negara di dunia saat ini sedang sibuk memerangi virus Komunis Tiongkok. Komunis Tiongkok mengira dengan diluncurkannya Undang Undang Keamanan versi Hong Kong saat ini akan mengurangi perhatian dan tekanan dari komunitas internasional.

Dieter menekankan bahwa menurut Deklarasi Bersama Tiongkok dengan Inggris 1984, Tiongkok berkewajiban mempertahankan otonomi Hong Kong, namun, Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong yang saat ini sedang digodok Komunis Tiongkok akan melanggar prinsip tersebut. Itu merupakan “sirene” bagi masyarakat internasional.

Dieter secara khusus menyebutkan bahwa Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Hubungan Amerika dengan Hong Kong sekitar 30 tahun yang lalu. Di bawah undang-undang ini pemerintah Amerika Serikat memberikan perlakuan khusus Hong Kong yang berbeda dengan bagian lain dari daratan Tiongkok. 

Namun, premis penting dari perlakuan khusus itu harus mempertahankan otonomi parsial Hong Kong, atau setidaknya membiarkan Hong Kong memiliki netralitas peradilan. Jika Beijing terus melakukan intervensi langsung dalam urusan internal Hong Kong seperti sekarang, maka Presiden Amerika Serikat mau tidak mau harus membatalkan perlakuan khusus Hong Kong. Dalam hal ini, Presiden Amerika  tidak memiliki diskresi, dan ia harus melakukannya.

Ketika berbicara mengenai kemungkinan dampak politik dari “Undang-Undang Keamanan Nasional” ke Hong Kong, Dieter mengatakan bahwa konfrontasi yang meningkat antara demonstran Hong Kong dan pemerintah itu “dapat dibayangkan.”

Menurut analisis Dieter, pertama, protes tahun lalu belum memberikan hasil yang memuaskan bagi orang-orang Hong Kong. Banyak orang Hong Kong marah dan putus asa tentang laporan yang diduga dari Komisi Independen minggu lalu yang melindungi tindakan polisi selama protes tahun lalu. Ditambah dengan epidemi tahun ini, banyak orang Hong Kong merasa tidak berdaya dan kecewa, dan gejolak perasaan yang kompleks ini dapat memicu sejumlah orang mengambil tindakan.

“Hanya ada dua jalan bagi orang-orang Hong Kong saat ini, pasrah saja menerima nasib atau melawan Beijing,” kata Dieter. 

Dieter meminta negara-negara demokrasi Barat harus melakukan sesuatu dalam masalah Hong Kong. Terutama  Uni Eropa seharusnya tidak hanya sekadar membuat pernyataan terkait perkembangan Hong Kong, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai inti dari kemitraan transatlantiknya dengan Amerika Serikat. Ambil tindakan nyata untuk mendukung sistem demokrasi dan berupaya melindungi hak-hak kebebasan Hong Kong dan rakyat Hong Kong.

Menurut Dieter, konfrontasi antara negara-negara demokrasi Barat dan rezim Komunis Tiongkok yang “semakin agresif” itu tidak dapat dihindari. Sudah terlalu lama, Uni Eropa larut dalam fantasi, dan bersama Amerika Serikat berusaha mempertahankan “hubungan baik dan dekat dengan Tiongkok. Akan tetapi sampai sekarang, jika Uni Eropa “tidak ingin mengkhianati sanubarinya,” maka tidak mungkin terus menjaga hubungan dengan rezim otoriter ini seperti di masa lalu.

“Uni Eropa telah menjauhkan diri dari Tiongkok dalam dokumen strategi Maret 2019, dan memandang Tiongkok sebagai pesaing. Sekarang saatnya untuk mengambil tindakan atas penilaian awal ini,” kata Dieter. 

Selain itu, perlu disebutkan bahwa kecaman masyarakat internasional terhadap rencana Partai Komunis Tiongkok untuk meluncurkan “Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong terus meningkat. Sudah 198 politisi dari 23 negara bersama-sama mengeluarkan pernyataan menyerukan pemerintah demokrasi Barat untuk bersatu melawan totaliter Partai Komunis Tiongkok.

Sebuah artikel ulasan yang diterbitkan beberapa hari lalu oleh editor media Jerman Le Monde dengan blak-blakan mengatakan, “Hong Kong adalah Berlin Barat-nya Jerman.” 

Ancaman Komunis Tiongkok terhadap kebebasan jauh lebih besar daripada virus komunis Tiongkok.

Artikel itu juga menyebutkan, “Cepat atau lambat kita akan mengalahkan virus Komunis Tiongkok, tetapi ambisi kekuasaan pemerintah Beijing tetap berbahaya.” 

Artikel itu menekankan bahwa kediktatoran dan otokrasi selalu mencoba menempatkan semakin banyak orang di bawah kendali mereka dengan cara kekerasan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa bukan penenangan kebijakan diplomatik yang dapat mencegah kediktatoran, tetapi tangan besi yang tak tergoyahkan. 

Laporan “the Epoch Times” bahasa mandarin mengatakan bahwa setelah menyaksikan bencana besar yang disebabkan oleh virus Komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat, orang-orang Amerika merasa bahwa totaliterisme Komunis Tiongkok adalah ancaman fatal bagi bangsa Amerika. 

Sementara itu, dengan diluncurkannya undang-undang keamanan nasional versi Hong Kong semakin memperkuat anti-komunis dari masyarakat Amerika. Semua itu menentukan bahwa tidak peduli siapa yang menjadi presiden setelah pemilihan Amerika Serikat pada bulan November 2020 mendatang,. Sikap keras terhadap Komunis Tiongkok akan menjadi kebijakan nasional Amerika Serikat di masa depan.  (Johny /rp)

Video Rekomendasi