Su Guanmi

Virus komunis Tiongkok telah menyebar ke 188 negara, lebih dari 5,5 juta orang terinfeksi, dan setidaknya 340.000 orang meninggal. Sejauh ini tanda-tanda berakhirnya epidemi itu belum terlihat. Para ahli mengatakan bahwa jika pemerintah Tiongkok bisa transparan sejak awal, dan mengambil langkah-langkah pencegahan awal, jumlah korban jiwa dapat dikendalikan di bawah 10.000 jiwa. Tapi sekarang, pandemi global ini telah menyebabkan bencana pada umat manusia dan kerugian yang tak terhitung. 

Jika Partai Komunis Tiongkok aktif dalam mencegah epidemi satu bulan sebelumnya, pandemi global dapat dihindari

Sebuah studi dari University of Southampton pada April lalu menyebutkan, jika pemerintah Komunis Tiongkok 3 minggu lebih awal untuk mencegah epidemi di awal Januari 2020, penyebaran epidemi akan berkurang sebesar 95%. 

Jika lebih awal satu atau dua minggu, kasus yang dikonfirmasi dapat berkurang masing-masing sebesar 66% dan 86%, dan ruang lingkup infeksi juga akan berkurang secara signifikan.

Profesor Chen Xiuxi, wakil dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Taiwan, mengatakan bahwa penutupan kota Wuhan dan kota lainnya sudah terlambat dua minggu. Hal itu, membuat sejumlah besar orang pindah ke seluruh pelosok Tiongkok dan negara-negara lain di Eropa, Amerika dan Asia. 

Profesor Chen mengatakan bahwa jika Tiongkok bisa transparan sejak awal dan mengambil langkah-langkah positif satu bulan sebelumnya, dan menutup area di luar Pasar Seafood Wuhan dengan radius 10 hingga 15 kilometer pada 15 Desember 2019, maka tidak akan ada pandemi saat ini.

“Tidak peduli dimana virus itu awalnya ditemukan, sulit untuk kita pastikan sekarang. Sebelum Desember,  Komunis Tiongkok sudah tahu bahwa itu adalah virus baru,” kata Chen Xiuxi.

Jurnal medis terkemuka “The Lancet” menerbitkan laporan yang ditulis oleh para peneliti Tiongkok pada 24 Januari 2020, mengatakan bahwa kasus pertama yang dikonfirmasi ditemukan pada 1 Desember tahun lalu. 

Jurnal science mengutip pandangan Daniel Lucey, seorang ahli penyakit menular di Universitas Georgetown, mengatakan bahwa jika data “the Lancet” itu akurat, maa infeksi pertama pada manusia pasti terjadi pada bulan November 2019 atau lebih awal. Karena antara infeksi dan munculnya gejala, dibutuhkan sejumlah waktu inkubasi.

Sementara itu, “South China Morning Post” mengungkapkan pada Maret lalu, bahwa menurut informasi internal Komunis Tiongkok, ada pasien yang didiagnosis pada 17 November tahun lalu, dan para pucuk pimpinan Komunis Tiongkok tahu akan hal itu. Setelah itu, ada 27 diagnosis yang dikonfirmasi pada tanggal 15 Desember 2019, dan dari tanggal 27 Desember 2019, jumlah diagnosis yang dikonfirmasi meningkat dengan cepat sebesar 2 digit per hari.

Namun, sementara dikesampingkan dulu blokade pasar makanan laut pada pertengahan Desember, meskipun pada masa puncak transportasi Festival Musim Semi berskala besar yang dimulai pada 10 Januari 2020, Komunis Tiongkok tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Sampai epidemi itu di luar kendali, kemudian otoritas Komunis Tiongkok menutup kota Wuhan pada 23 Januari 2020 tanpa langkah-langkah pendukung.

Lin Xiaoxu, mantan direktur laboratorium Departemen Penyakit virus dari Institut Angkatan Darat Amerika Serikat dan seorang virologis, mengatakan bahwa semakin cepat mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi, semakin sedikit bahaya yang akan ditimbulkan pada orang-orang. Namun, Komunis Tiongkok tidak peduli dengan nyawa rakyatnya, sehingga timbulnya akibat itu juga bukan kebetulan.

Tiga dampak besar pada dunia akibat informasi epidemi yang ditutupi Komunis Tiongkok  dan kerugian yang ditimbulkannya juga sulit diperkirakan.

Pemerintah Komunis Tiongkok tidak mengambil langkah-langkah aktif pada pertengahan Desember 2019 dan menyebabkan pandemi global. Chen Xiuxi mengatakan bahwa hal itu telah menimbulkan tiga dampak besar pada dunia :

1.Besarnya jumlah korban tewas

Chen Xiuxi menilai, jika Partai Komunis Tiongkok secara aktif  mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi sejak awal, maka jumlah maksimum orang yang tewas di bawah 10.000 jiwa. 

Tragisnya, lebih dari 340.000 orang telah meninggal dunia akibat infeksi virus Komunis Tiongkok, dan semakin banyak orang menderita penyakit serius atau meninggalkan komplikasi penyakit.

Selain itu, dunia luar meyakini jumlah korban tewas yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Selain pemerintah Komunis Tiongkok, angka kematian yang ditutupi di Korea Utara dan Iran, yang merupakan rezim otoriter, juga diragukan jumlahnya.

2. Penolakan medis, kanker dan pasien lain sulit mendapatkan perawatan medis

Sejumlah besar pasien virus Komunis Tiongkok membanjiri rumah sakit, menyebabkan sistem rumah sakit kelebihan beban.  Kamar pasien, peralatan medis, dan tenaga medis tidak mencukupi.

Perawatan intensif seluruh sistem medis terbebani, yang akan mempengaruhi sejumlah besar pasien yang menderita penyakit lain atau membutuhkan perawatan segera. Banyak pasien kanker dan pasien dengan penyakit kronis tidak dapat menjalani perawatan tepat waktu.

University College London (UCL) dan DATA-CAN – The Health Data Research Hub for Cancer menerbitkan penelitiannya pada April 2020 lalu, menyebutkan, karena dampak epidemi pada sumber daya medis, menyebabkan operasi kanker dan skrining kanker ditunda. Selain itu juga mengatakan bahwa virus Komunis Tiongkok mungkin akan menyebabkan sekitar 18.000 orang meninggal dalam tempo satu tahun ke depan.

3. Kerugian ekonomi yang sulit diperkirakan

Selain korban jiwa, epidemi ini juga telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sulit diperkirakan pada dunia, terutama termasuk:

  1. Semua rantai industri dan rantai pasokan makanan terputus. Misalnya, negara-negara produsen dalam rantai pasokan makanan saat ini sedang dalam proses memperkirakan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sayuran dan buah-buahan yang tidak bisa diekspor.
  2. Dampak epidemi pada ekonomi saham dan pasar keuangan belum sepenuhnya dievaluasi sejauh ini.

Chen Xiuxi memaparkan, bahwa bagi sejumlah negara miskin, seperti India, makanan lokal dan buah-buahan, susu dan rantai pasokan makanan lainnya telah terputus. Ini merupakan pukulan besar bagi perekonomian. Epidemi akan muncul segelombang demi segelombang, sementara kerugian ekonomi akan terus meningkat.

Chen Xiuxi menekankan bahwa peningkatan kerugian ekonomi pada akhirnya akan menyebabkan serangan balik. Di era pasca-epidemi, hal yang paling penting adalah bahwa setelah kepanikan ekonomi, semua wilayah mulai aktif kembali bekerja, tetapi akibatnya malah justru memercikkan api gelombang kedua epidemi.

Misalnya, tak lama setelah dicabutnya lockdown dan dimulainya kembali pekerjaan di berbagai daerah di Tiongkok pada April lalu, wabah skala kecil dilaporkan terjadi di Tiongkok Timur Laut. Demikian juga di Amerika Serikat yang kembali dilanda epidemi di beberapa negara setelah pemulihan ekonomi.

Karena jalan menuju pengembangan vaksin masih panjang, dan jika vaksin tersedia, harganya juga mungkin sangat mahal, sehingga mungkin tidak terjangkau bagi orang-orang di negara-negara miskin. Pukulan terhadap ekonomi juga akan membuat orang yang sudah miskin semakin terpuruk, dan lebih rentan terhadap kelaparan dan penyakit.

“Tanpa vaksin, negara-negara miskin ini sebenarnya sangat menyedihkan,” kata Chen Xiuxi. Sulit rasanya bagi orang-orang yang tinggal di Taiwan itu bisa merasakan situasi tragis yang mereka hadapi di bawah dampak epidemi.

Sulit untuk mengklaim kompensasi, sikap WHO memengaruhi Pengadilan Internasional

Negara-negara yang sangat terpukul oleh epidemi, seperti Amerika Serikat dan Australia, telah menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki apakah otoritas Komunis Tiongkok telah menunda pemberitahuan epidemi, yang telah menyebabkan penyebaran epidemi. 

Selain itu, anggota Kongres atau organisasi sipil di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Turki, India, Australia, Mesir, Nigeria dan negara-negara lain baru-baru ini juga menuntut kompensasi dari Komunis Tiongkok.

Menurut Chen Xiuxi, langkah-langkah yang diambil Australia dan negara-negara lain itu dengan harapan bahwa kasus tersebut akan dimasukkan ke Mahkamah Internasional, tetapi Sikap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pasti akan mempengaruhi sikap pengadilan internasional.

WHO telah membuat banyak klaim yang tidak akurat atau menyesatkan tentang epidemi virus Komunis Tiongkok. Sebagai contoh, Taiwan telah memperingatkan WHO pada 31 Desember tahun lalu, mengisyaratkan bahwa kemungkinan penyebaran virus  Komunis Tiongkok dari orang ke orang, tetapi WHO tidak segera mengambil tindakan apa pun.

Sebelum pembukaan Majelis Kesehatan Dunia (WHA), Asosiasi PBB untuk Taiwan mengadakan “Konferensi Video tentang virus corona dan Konferensi Pers Internasional WHO tentang Partisipasi Taiwan”. 

Mantan menteri kabinet pemerintah India dan pengamat Tiongkok Jayadeva Ranade menyatakan bahwa tugas WHO adalah mengumpulkan semua ahli profesional dari semua tempat, tetapi itu tidak dapat dilakukan dengan mengecualikan Taiwan.

Taiwan telah sangat efektif mengendalikan virus tanpa mengambil tindakan ketat seperti Tiongkok. Jayadeva Ranade juga percaya bahwa Taiwan harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam WHA.

Namun pada akhirnya, Taiwan tetap saja dikecualikan dari WHA. Atas undangan Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan pidato pada upacara pembukaan konferensi video.

Chen Xiuxi menekankan bahwa pertimbangan pencegahan epidemi harus lebih tinggi daripada pertimbangan politik. Namun, dilihat dari sikap Tedros Adhanom Ghebreyesus terhadap epidemi internasional, langkah-langkah yang diambil dan sikap kerasnya yang mengecualikan Taiwan dari WHA, Chen Xiuxi mengaku pesimis tentang apakah kasus  kompensasi Komunis Tiongkok  dapat dibawa ke pengadilan internasional.

Komentator peristiwa terkini Tang Jingyuan menambahkan bahwa meskipun Pengadilan Internasional akan merujuk pada sikap WHO sampai batas tertentu, WHO sendiri sekarang menghadapi keraguan yang kuat. 

“Terutama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara terbuka menekan WHO dan menjelaskan bahwa jika WHO tidak melakukan reformasi substantif dalam waktu satu bulan, Amerika Serikat akan membekukan pendanaan secara permanen dan mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan WHO,” kata Tang Jingyuan.

Presiden Trump menilai, setelah pandemi ini, otoritas dan Legitimasi WHO telah terpukul keras. Sampai saat itu, apakah benar-benar akan memiliki bobot yang cukup untuk mewakili dunia di hadapan Mahkamah Internasional, masih menjadi tanda tanya. 

Johny / rp

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular