Saat Beijing menghadapi  penyembunyian epidemi , kini berhadapan gelombang perlawanan di arena politik global.  Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) yang dibentuk oleh anggota parlemen dari delapan negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris, didirikan pada 4 Juni 2020. Dalam waktu kurang dari seminggu, berkembang kepada lebih dari 10 negara. Ratusan politisi telah bergabung dan memboikot Komunis Tiongkok

Beberapa waktu lalu,  akun twitter Inter-Parliamentary Alliance on China -IPAC-  men-tweet dan memposting ulang laporan Wall Street Journal pada hari Jumat 12 Juni 2020. Laporan itu berjudul  “Global Coalition of Legislators Faces Challenges Countering China.”

Laporan itu mengatakan bahwa Inter-Parliamentary Alliance on China, dibentuk pada 4 Juni oleh 18 anggota parlemen nasional dari delapan negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Jerman, Swedia dan Norwegia. Dalam seminggu, telah berkembang ke lebih dari 10 negara untuk bersama-sama menangani ancaman Komunis Tiongkok terhadap dunia.

Inter-Parliamentary Alliance on China menyatakan bahwa saat ini terdapat 104 legislator dari 13 legislatif yang bergabung.

Negara-negara baru termasuk Republik Ceko, Italia, Lithuania dan Belanda.

Ed Menas, seorang anggota Parlemen Lithuania, dalam cuitannya menulis : “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan rekan saya Deauville Sakalin.”

Perwakilan Jayne Lipavski dari Parlemen Ceko dalam cuitannya menulis : “Merupakan suatu kehormatan untuk berpartisipasi dalam aliansi parlementer yang penting ini, dengan fokus pada dampak komunis Tiongkok pada negara-negara demokratis.”

Inter-Parliamentary Alliance on China bertujuan untuk memperdalam kerja sama melalui negara-negara demokratis. Selain itu, merumuskan rencana respons strategis pada isu-isu yang relevan di Tiongkok. 

Lima bidang yang menjadi perhatian termasuk menjaga ketertiban berdasarkan prinsip-prinsip internasional, hak asasi manusia, mempromosikan perdagangan yang adil, memperkuat perumusan strategi keamanan dengan Tiongkok, dan menjaga integritas negara agar tidak merusak perekonomian negara lain.

Pernyataan aliansi itu mengatakan, “Tantangan ini akan melampaui pemerintahan tunggal dan administrasi; cakupannya melampaui perbedaan antara politik partai dan kebijakan luar negeri dan domestik tradisional.”

Saat ini, semakin banyak negara menyadari bahwa mereka harus bersama-sama menolak ancaman Komunis Tiongkok dan mempertahankan tatanan dunia tradisional.

Mantan Perdana Menteri Belgia dan ketua Partai Demokrat Liberal Parlemen Eropa, Vikhov Star, baru-baru ini dalam cuitannya menuliskan : “Anggota Parlemen Eropa berencana untuk menuntut Komunis Tiongkok di Mahkamah Agung Perserikatan Bangsa-Bangsa – Pengadilan Internasional terhadap penerapan Komunis Tiongkok versi Hong Kong dari undang-undang keamanan nasional.” (Hui/asr)

Reporter NTD, Yan Xi Laporan komprehensif

 

Share

Video Popular