Ntdtv.com- Resolusi menuntut Komunis Tiongkok ke mahkamah Internasional terkait  “Undang-Undang Keamanan Nasional” versi Hong Kong, diloloskan Parlemen Eropa, pada Jum’at 19 Juni 2020 melalui voting. 

Parlemen Eropa memberikan dukungan suara 565 berbanding 34 suara, dengan 62 abstain untuk memrotes undang-undang keamanan nasional Tiongkok ke Hong Kong. 

Undang-undang yang dicetuskan Komunis Tiongkok itu, menurut Eropa, Australia, dan Amerika Serikat akan merusak prinsip “satu negara dua sistem” yang mengatur otonomi Hong Kong.

Resolusi tersebut menyatakan, jika Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong itu diberlakukan, Uni Eropa dapat menuntut Komunis Tiongkok ke Mahkamah Internasional Den Haag karena  melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Resolusi itu juga menyatakan Uni Eropa harus menggunakan pengungkit ekonominya untuk menantang tindakan keras Tiongkok terhadap hak asasi manusia dengan cara ekonomi.

Selain itu, Rancangan Undang Undang / RUU ini juga meminta pemerintah Hong Kong untuk menarik kembali gugatan terhadap tokoh demokrat dan demonstran yang ikut melakukan aksi protes damai, dan berharap Perserikatan bangsa angsa/ PBB dapat menunjuk utusan khusus untuk fokus menangani masalah Hong Kong.

Parlemen Eropa mengajukan rancangan resolusi bersama antar partai dengan tema “Tentang Hukum Keamanan Nasional Hong Kong oleh Tiongkok dan Perlunya Uni Eropa untuk Mempertahankan Otonomi Tingkat Tinggi Hong Kong” pada Senin 15 Juni 2020 lalu.

RUU itu mengecam campur tangan Komunis Tiongkok yang terus meningkat dalam urusan internal Hong Kong. Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong adalah serangan komprehensif terhadap otonomi, aturan hukum dan kebebasan. Secara serius mengancam integritas “satu negara, dua sistem”, serta menyerukan Uni Eropa untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan, memberi tekanan pada Komunis Tiongkok yang sedang melakukan negosiasi tentang perjanjian investasi bilateral, untuk mempertahankan otonomi tingkat tinggi Hong Kong.

Resolusi Parlemen Eropa ini mengirim pesan politik yang keras kepada otoritas Komunis Tiongkok. Sebelumnya, pada Senin 22 Juni, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, akan mengadakan konferensi video dengan Perdana Menteri komunis Tiongkok, Li Keqiang. Parlemen Eropa menyerukan agar Undang Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong diprioritaskan selama pembicaraan, dan mengangkat masalah hak asasi manusia etnis Uyghur di Xinjiang. (Johny/rp) 

Reporter Xiao Jing / editor : Yun Tao

Video Rekomendasi

Share

Video Popular