Epochtimes, oleh Xu Jian- KTT Uni Eropa – Tiongkok ke-22 pada  Senin 22 Juni 2020, berakhir dengan tanpa menghasilkan kesepakatan dan pernyataan bersama. Pihak Komunis Tiongkok pun tidak menghadiri konferensi pers.

Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Sedangkan Perdana Menteri Li Keqiang mewakili Pihak Tiongkok dan Xi Jinping juga sempat melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa melalui video.

Uni Eropa mengingatkan pihak Tiongkok untuk menghormati janjinya untuk membuka ekonominya. Uni Eropa juga memprotes perlakuan tidak adil yang diderita oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa di daratan Tiongkok. Selain itu Uni Eropa juga memperingatkan bahwa jika Beijing terus menerapkan UU. Keamanan Nasional versi Hongkong, itu akan mengurangi kebijakan keamanan dasar yang dinikmati oleh Hongkong, dan itu juga akan menghadapi ‘Konsekuensi yang sangat negatif’.

Protes terhadap komunis Tiongkok yang menyebarkan informasi palsu mendiskreditkan Eropa

Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Uni Eropa dalam pembicaraan video dengan Li Keqiang dan Xi Jinping, telah berulang kali mempertanyakan tujuan Beijing menyebarkan informasi palsu tentang Eropa berjuang melawan virus komunis Tiongkok.

Pada awal bulan April, Uni Eropa menerbitkan laporan investigasi yang mengatakan bahwa ada bukti nyata bahwa komunis Tiongkok melakukan propaganda operasi rahasia di media sosial. 

Selain pernah ingin mengkambing hitamkan Italia sebagai sumber penyebar virus. Bahkan menyebarkan informasi tidak benar bahwa anggota Eropa tidak saling mendukung. Selain itu, beberapa negara membiarkan para lansia mati, mati kelaparan, dan staf medis melarikan diri, dan sebagainya.

Pihak Tiongkok tidak merealisasikan Deklarasi UE – Tiongkok tahun 2019

Ursula von der Leyen dalam konferensi pers mengatakan : “Tiongkok dan Eropa adalah hubungan strategis yang paling penting dan salah satu yang paling menantang”. 

Dia menekankan bahwa komunis Tiongkok harus memperbaiki hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan Eropa.

Ursula von der Leyen menyebut Tiongkok sebagai mitra dan pesaing. Beijing belum memenuhi janji yang disampaikan dalam KTT Uni Eropa – Tiongkok tahun 2019. Hingga kini masih tidak  mengizinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk memiliki saluran bisnis yang lebih luas di Tiongkok. Selain itu, masih tetap memaksa investor Eropa untuk berbagi teknologi yang merupakan hak kekayaan intelektual mereka.

Komunitas bisnis Uni Eropa telah memprotes bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat menikmati lingkungan persaingan yang adil di UE. Akan tetapi perusahaan-perusahaan Eropa di daratan Tiongkok harus tunduk pada banyak batasan. Charles Michel mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok disambut baik di Eropa, tetapi pihak Tiongkok justru tidak memberikan layanan yang sama kepada perusahaan-perusahaan Eropa.

Menanggapi ketidakpuasan Uni Eropa, media corong pemerintahan komunis Tiongkok melaporkan, Li Keqiang  menyatakan optimisme tentang hubungan antara Tiongkok dan Eropa. Li Keqiang juga mengatakan bahwa kedua belah pihak adalah mitra dan bukan pesaing.

Negosiasi investasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu

Uni Eropa berharap perjanjian investasi yang telah disepakati sejak 2014 dapat mencapai kemajuan.

Para pejabat UE mengatakan mereka berharap dapat melihat kemajuan investasi di bidang-bidang seperti mobil, bioteknologi dan mikroelektronika, dan berharap Beijing mengurangi subsidi untuk perusahaan milik negara.

Negara tuan rumah KTT yakni Jerman menunda KTT Uni Eropa dengan Xi Jinping yang sedianya akan diadakan pada bulan September dengan alasan epidemi. Akan tetapi para pejabat Uni Eropa secara pribadi menyatakan, penundaan itu sebagian alasan disebabkan kebuntuan negosiasi investasi antara kedua belah pihak.

Komisi Eropa pada 17 Juni mengumumkan langkah-langkah baru untuk menindak perusahaan asing yang disubsidi oleh pemerintah non-UE. Ini ditafsirkan sebagai tudingan kepada komunis Tiongkok.

Pada 15 Juni, Uni Eropa juga mengumumkan bahwa mulai 16 Juni akan memberlakukan tarif anti-subsidi hingga 99,7% terhadap produsen serat gelas Tiongkok dan Mesir.

Penerapan paksa UU Keamanan akan menghadapi konsekuensi yang serius

Charles Michel dan Ursula von der Leyen juga mengatakan kepada Xi Jinping dan Li Keqiang bahwa mereka khawatir dengan penerapan paksa Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. Keduanya percaya bahwa hal ini dapat membahayakan otonomi Hongkong sebagai pusat keuangan global.

Jumat lalu sebelum KTT  Uni Eropa – Tiongkok, Parlemen Eropa dengan suara 565 setuju dan 34 menolak untuk meloloskan resolusi yang mengharuskan Uni Eropa dan negara-negara anggota  untuk mempertimbangkan bahwa setelah Beijing mengimplementasikan UU. Keamanan Nasional versi Hongkong, maka UE akan mengajukan gugatan lewat Mahkamah Internasional. Hal ini membuat komunis Tiongkok menyatakan ketidakpuasan.

Ursula von der Leyen mengatakan : “Kami ingin menyampaikan kepada mereka bahwa jika komunis Tiongkok bersikeras menerapkan UU tersebut, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat negatif. Tetapi ia tidak mengungkapkan rincian spesifik dari konsekuensi serius itu.”

Ursula von der Leyen menuturkan, Uni Eropa tetap berhubungan dengan Kelompok Tujuh (G7) tentang topik ini. Pihaknya juga telah menyampaikan sikap ini kepada para pemimpin komunis Tiongkok  dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. 

Pada 17 Juni, perwakilan senior dari negara-negara G7, para pembuat kebijakan keamanan dan diplomat Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama tentang yang berisikan desakan kepada komunis Tiongkok. Desakan itu bertujuan untuk membatalkan penerapan paksa UU Keamanan Nasional versi Hongkong. (Sin/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular