Epochtimes, oleh Zhang Lin- Soal penunggakan pembayaran gaji bagi para polisi dan banpol atau “bantuan polisi” di daratan Tiongkok sudah bukan hal aneh. Tetapi jika itu terjadi di wilayah Xinjiang, itu bukan hal sepele. Pasalnya Xinjiang berbeda dibanding tempat dimana pun. Xinjiang hampir merupakan “negerinya polisi” seperti dalam cerita dongeng. Itu karena polisi di Xinjiang itu sudah  “menyemut,” saking banyak jumlahnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, komunis Tiongkok telah membentuk sistem kepolisian yang sangat besar untuk mengubah pikiran sebagian besar warga Xinjiang.  

Komunis Tiongkok bahkan telah melakukan pengawasan yang luar biasa ketatnya untuk mengawasi gerak gerik lebih dari 10 juta warga Xinjiang. Pengawasan itu termasuk melalui patroli dari kampung ke kampung, mendirikan pos-pos penjaga, dan kamp konsentrasi yang menampung sekitar 2 juta orang. “Proyek-proyek” rumit dan besar itu membutuhkan setidaknya 2 juta orang polisi dan banpol agar bisa berjalan sesuai rencana pihak berwenang.

Jumlah para banpol bahkan sudah melampaui jumlah petugas polisi. 

Adanya warga etnis Uighur yang suka bepergian dengan membawa pisau, membuat warga etnis Han setempat sadar ada bahaya. Akibatnya sebagian besar dari mereka menolak untuk direkrut menjadi anggota banpol. 

Sementara dalam beberapa tahun terakhir, Xinjiang terus melakukan rangsangan dalam merekrut anggota keamanan untuk Xinjiang.

“Ketika saya dibebaskan dari penjara pada tahun 2016, saya melihat banyak iklan online tentang perekrutan anggota keamanan dan guru untuk ditugaskan di Provinsi Xinjiang dengan tawaran gaji tinggi. Saat itu, saya yang sedang menghadapi jalan putus, ingin mencoba untuk melamar demi kelangsungan hidup. Tapi dihalangi oleh anggota Keamanan Nasional yang terus membuntuti saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu adalah pekerjaan khusus dan perlu dirahasiakan. Tidak cocok buat saya katanya,” cerita warga.

Dia menambahkan, “Di kemudian hari saya baru tahu bahwa para tenaga keamanan dan guru di Xinjiang itu merupakan tenaga inti dalam pengawasan dan penindasan besar-besaran di Xinjiang. Mereka sangat dibutuhkan oleh komunis Tiongkok untuk ditempatkan di kamp konsentrasi baik sebagai tenaga ‘menegakkan disiplin’ atau mencuci otak warga para etnis di Xinjiang.”

Dapat dikatakan bahwa tatanan sosial di Xinjiang sepenuhnya dipertahankan oleh sejumlah besar polisi komunis Tiongkok. Tanpa polisi, atau para polisi bertindak ogah-ogahan, maka Xinjiang yang penuh dengan suasana kebencian akan mudah meletus dan timbul kekacauan.

Tentu saja, polisi juga tahu bahwa hanya dengan diam-diam berkomplot dalam kekacauan, menciptakan permasalahan, atau memancing keributan pihak berwenang dapat memperhatikan mereka, menerima remunerasi. Sebagaimana peribahasa, “balita menangis karena mau minum susu, atau tidak menangis tidak dapat minum susu.” 

Xinjiang adalah tempat membakar uang bagi komunis Tiongkok, mempekerjakan jutaan orang polisi dan militer untuk mengelola jutaan “tahanan.” Termasuk sejumlah besar keluarga dari kedua belah pihak, mungkin jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Sulit membayangkan betapa besarnya pengeluaran untuk menunjang operasi tersebut.

Pengeluaran fiskal Komite Sentral komunis Tiongkok tidak peduli mau bagaimana mengutak-atik angka, tentu jauh dari memenuhi kebutuhan Xinjiang. 

Pendekatan yang diterapkan oleh komunis Tiongkok selama ini mirip dengan mengatur pemerintahan Tibet, yaitu melalui gali lubang tutup lubang sehingga provinsi-provinsi lainnya di daratan juga dipaksa ikut turut membiayai.

Namun, soal jumlah dana iuran dan berapa lama iuran itu berlangsung kerap menimbulkan konflik antara kedua tempat. Akibatnya dan datangnya tidak tepat waktu, terutama beberapa provinsi yang memang sedang kesulitan keuangan. Mereka tidak dapat memenuhi “janji” itu. Oleh karena itu, beberapa polisi setempat di Xinjiang belum mendapatkan hak gajinya. 

Terutama dalam beberapa bulan terakhir, setelah terkena dampak buruk dari serangan virus komunis Tiongkok, dan mengalami penurunan tiba-tiba permintaan dari pasar internasional, perekonomian sebagian besar provinsi telah lumpuh dan situasi keuangan yang nyaris runtuh. 

Dewan Negara bahkan mengeluarkan himbauan agar pemerintah daerah memperketat pengeluaran. Kota yang dianggap makmur seperti Guangzhou saja, gaji polisi harus dikurangi hingga 20%. Lalu bagaimana mereka mencari dana untuk membayar jumlah iuran yang tidak kecil ?

Pada akhir masa dinasti Ming, karena keruntuhan keuangan yang membuat para pekerja di pemerintah daerah tidak menerima upah, banyak rakyat kemudian mendukung Li Zicheng dan pejabat tingkat rendah lainnya untuk melakukan pemberontak demi menggulingkan pemerintahan. Kini komunis Tiongkok menghadapi hal serupa, artinya menghadapi bahaya yang sama.

Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok saat ini sedang pusing terkait masalah krisis virus, krisis perang perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat, krisis Hongkong, krisis Selat Taiwan, krisis Laut Tiongkok Selatan, dan keruntuhan ekonomi. Ditambah lagi dengan konflik Tiongkok dengan  India baru-baru ini yang kian menambah pusing. Masalah gaji polisi Xinjiang jelas tidak diutamakan. Oleh karena itu, timbulnya gejolak di Xinjiang, bukan hal yang aneh. (sin/rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular