Epochtimes, oleh Chen Ting- Hong Kong Autonomy Act atau RUU Pertanggungjawaban Hongkong nomor 3798 telah disetujui oleh Senat Amerika Serikat  pada hari Kamis 25 Juni 2020 lalu. Isinya menyebutkan bahwa undang-undang tersebut memungkinkan individu atau entitas yang mendukung Partai Komunis Tiongkok membatasi kebebasan dan otonomi Hongkong terkena sanksi dari  Amerika Serikat. Lembaga keuangan yang bertransaksi bisnis dengan orang atau entitas yang terkena sanksi  juga akan dikenakan sanksi sekunder.

Jika RUU itu mulai berlaku, Sekretaris Negara Amerika Serikat harus menyerahkan laporan dalam waktu 90 hari. Setiap tahun di masa depan, memasukkan ke dalam daftar personil, entitas yang terlibat membantu Partai Komunis Tiongkok, melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania atau Hukum Dasar Hongkong, dan menunjukkan lembaga keuangan yang melakukan bisnis dengan personil atau entitas itu.

Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan aset, ataupun penolakan pemberian visa masuk Amerika Serikat. Lembaga keuangan yang terkena sanksi akan menghadapi serangkaian sanksi seperti dilarang meminjam dana dari lembaga keuangan Amerika Serikat, dilarang bertransaksi keuangan, dilarang bertransaksi valuta asing, dan dibatasi ekspor komoditas atau teknologinya.

RUU Pertanggungjawaban Hongkong tersebut baru sah menjadi undang-undang setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, lalu disahkan oleh presiden Amerika Serikat.

Analis senior dari Bloomberg Intelligence, Francis Chan menjelaskan, begitu RUU tersebut disahkan, ke-4 bank yang diasumsikan memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi komunis Tiongkok seperti China Industrial and Commercial Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China dan China Construction Bank dapat dimasukkan dalam daftar sanksi, menghadapi risiko denda tinggi dan larangan masuk ke sistem keuangan Amerika Serikat.

Menurut Bloomberg, keempat bank besar milik negara Tiongkok itu sangat tergantung pada sistem keuangan Amerika Serikat. Laporan tahunan dari empat bank besar tersebut menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2019, empat bank besar ini memiliki total transaksi sebesar RMB. 7,5 triliun atau setara USD. 1,1 triliun. 47% diantaranya merupakan dana simpanan dan sisanya berasal dari pinjaman antar bank dan obligasi yang diterbitkan untuk investor global.

Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat yang akrab dengan RUU tersebut mengatakan bahwa untuk mencegah sejumlah besar perusahaan Amerika Serikat terkena denda, lembaga keuangan hanya akan didenda jika mereka secara sadar melakukan bisnis dengan pejabat yang terkena sanksi. Namun sebelumnya, bank akan diperingatkan tentang pribadi atau entitas yang sudah masuk daftar hitam terkena sanksi.

Menurut Francis Chan, karena kerabat dan pihak terkait dari pejabat komunis Tiongkok juga dapat menjadi pelanggan, maka bank di seluruh dunia pun dapat menghadapi sanksi jika mereka melanggar.

Sebelumnya, ada kasus-kasus di mana bank-bank didenda cukup tinggi karena melanggar sanksi Amerika Serikat. Pada Juni 2014, BNP Paribas SA didenda USD. 8,9 miliar oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat karena sengaja menyembunyikan nama-nama pelanggan di Sudan dan Iran. Ini adalah hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan oleh bank swasta karena melanggar perintah sanksi. 

Sebelum Undang Undang Pertanggungjawaban Hongkong tersebut efektif berlaku, Amerika Serikat telah berulang kali merevisi undang-undang demi mencegah komunis Tiongkok memberlakukan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat dapat memberlakukan larangan pemberian visa bagi pejabat komunis Tiongkok baik yang aktif maupun mantan yang merongrong otonomi Hongkong.

Pompeo juga mengumumkan pada 29 Juni, bahwa pemerintah Amerika Serikat menghentikan ekspor produk-produk pertahanan yang dikontrol ke Hongkong.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat sudah mulai membatalkan status preferensi khusus Hongkong.

Meskipun demikian, Komunis Tiongkok masih bersikeras melakukan apa yang mereka inginkan. Komite Tetap Partai Komunis Tiongkok pada hari Selasa, 30 Juni pukul 9 pagi mengumumkan bahwa mereka dengan suara bulat setuju untuk mengesahkan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. (sin/rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular