oleh Xu Jian

Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan sanksi bagi sebuah organisasi di Xinjiang dan keempat orang pejabat mereka pada 9 Juli 2020. Pejabat yang terkena sanksi itu termasuk : Chen Quanguo, Sekretaris Partai Daerah Otonomi Xinjiang Uighur. Zhu Hailun, mantan Wakil Sekretaris Partai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Wang Mingshan, Kepala Biro Keamanan Publik Xinjiang merangkap Sekretaris Partai. Huo Liujun, mantan Sekretaris Partai Biro Keamanan Publik Xinjiang.

Pernyataan Kementerian Keuangan AS berbunyi : Hari ini, Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control. OFAC) dari Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sebuah entitas dari rezim komunis Tiongkok, yakni Biro Keamanan Publik Xinjiang (Xinjiang Public Security Bureau. XPSB) beserta keempat orang pejabatnya baik yang masih aktif atau mantan, karena mereka terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hak-hak minoritas di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan Perintah Eksekutif No. 13818 yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada 20 Desember 2017, Perintah Eksekutif itu berbunyi : Pembekuan Properti Terkait Pelanggar HAM Berat atau Elemen Korupsi. Sedangkan Perintah tersebut didasarkan pada  Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky yang merupakan hukuman terhadap para pelanggar HAM dan pelaku korupsi.

Kementerian Keuangan dalam pernyataannya juga mencantumkan serangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Chen Quanguo, Zhu Hailun, Wang Mingshan dan Hua Liujun seperti penyiksaan terhadap warga Xinjiang, memasang pengawasan digital, dan menyelenggarakan apa yang disebut “pendidikan politik”.

Menurut laporan berita, kamp-kamp pendidikan ini setidaknya telah menahan lebih dari satu juta Muslim sejak tahun 2017, demikian tulisan dalam pernyataan itu.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa setiap properti atau kepentingan properti yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas dan individu yang terkena sanksi, selama properti tersebut berada di wilayah hukum Amerika Serikat atau individu warga AS, akan disita dan harus dilaporkan ke kantor OFAC.

Pada 1 Juli tahun ini, Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan Penasihat Bisnis Rantai Pasokan Xinjiang (Xinjiang Supply Chain Business Advisory) yang mengingatkan perusahaan-perusahaan AS untuk memeriksa apakah pemasok dari Tiongkok terlibat dalam pelanggaran HAM di Xinjiang dan bagian lain di Tiongkok.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Menlu AS Mike Pompeo pada hari itu menyebutkan bahwa tindakan (kerja paksa) oleh komunis Tiongkok seperti itu tidak lagi terbatas pada wilayah Xinjiang, tetapi kolusi antara rezim komunis Tiongkok dan perusahaan swasta yang semakin populer di seluruh Tiongkok. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular