oleh Steven W. Mosher

Pada tanggal 16 Juli 2020, Jaksa Agung AS William Barr memberikan pidato yang telah ditunggu-tunggu selama 25 tahun untuk didengar.

Jaksa Agung Amerika Serikat itu  dengan tegas menyatakan bahwa, Partai Komunis Tiongkok berusaha “untuk menggulingkan sistem internasional yang berbasis aturan dan untuk membuat dunia aman bagi kediktatoran. 

“Bagaimana Amerika Serikat menanggapi  tantangan ini, akan…menentukan apakah Amerika Serikat dan para sekutu demokratis liberal, akan terus membentuk nasibnya sendiri, atau apakah Partai Komunis Tiongkok dan jajahannya yang otokratis akan mengendalikan masa depan.”

Menggunakan beberapa bahasa terberat yang pernah digunakan oleh pejabat Amerika Serikat mana pun, Jaksa Agung AS menggambarkan serangan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Amerika Serikat sebagai “sebuah serangan kilat ekonomi — sebuah pemerintahan yang menyeluruh, yang agresif, yang mengatur agar tujuannya tercapai,…kampanye untuk merebut ketinggian komando ekonomi global dan untuk melampaui Amerika Serikat sebagai negara adidaya terkemuka di dunia. 

Ia menggunakan kata-kata, Kebijakan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yang bersifat predator adalah berhasil. Tiongkok mengambil alih Amerika Serikat dalam output manufaktur pada tahun 2010. Kini Republik Rakyat Tiongkok menjadi  “gudang senjata kediktatoran” bagi dunia.

Perjuangan kita dengan Partai Komunis Tiongkok, tak terbatas pada ekonomi dan perdagangan serta mengancam keberadaan Amerika Serikat itu sendiri.

Jaksa Agung AS berkata : “Partai Komunis Tiongkok telah meluncurkan kampanye yang diatur untuk mencapai tujuannya, di antara semua dari banyak tentakel Partai Komunis Tiongkok di pemerintah dan masyarakat Tiongkok, untuk mengeksploitasi keterbukaan lembaga-lembaga  Amerika Serikat untuk menghancurkan lembaga-lembaga  Amerika Serikat tersebut.”

William Barr mengakhiri dengan mengulangi kembali dengan pernyataan :  “ancaman yang diajukan Partai Komunis Tiongkok tidak hanya merupakan ancaman  terhadap cara hidup kita, tetapi juga ancaman terhadap kehidupan dan mata pencaharian kita,” yang mendesak rakyat Amerika Serikat untuk “bangkit  bersama… menentang aturan Partai Komunis Tiongkok yang korup dan bersifat diktator.”

Ancaman Komunis Tiongkok yang ditekankan dalam kata-kata William Barr adalah ancaman yang AS jalani selama beberapa dekade sekarang. 

Tetapi sampai Donald Trump berkuasa, beberapa rakyat Amerika Serikat yang berpengaruh — karena ketakutan, keserakahan, atau ketidaktahuan yang biasa —secara terbuka mengakui hal tersebut. Di antara  yang melakukannya, seperti Peter Navarro, Gordon Chang, dan  Steven W. Mosher, umumnya ditolak karena dituduh sebagai penyebar ketakutan.

Faktanya adalah bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah, dan selalu, memusuhi setiap aspek kehidupan rakyat Amerika Serikat. Bukan hanya karena Partai Komunis Tiongkok menolak pasar bebas dan aturan demokratis, tetapi lebih tepatnya Partai Komunis Tiongkok secara aktif berusaha untuk melemahkan dan menghancurkan pasar bebas dan aturan demokratis. 

Kita tahu — karena Partai Komunis Tiongkok mengatakan demikian — bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah  musuh bebuyutan dari setiap aspek tatanan demokrasi liberal, dari hak asasi manusia dan masyarakat sipil hingga kebebasan beragama dan kebebasan berbicara.

Tetapi meskipun William Barr mempersiapkan, mungkin lebih jelas daripada pejabat mana pun sampai sekarang, ancaman mematikan yang dihadapi Amerika Serikat. William Barr berhati-hati untuk mengidentifikasi musuh AS adalah Partai Komunis Tiongkok dan bukan orang-orang yang ditindas Partai Komunis Tiongkok : 

“Partai Komunis Tiongkok memerintah dengan tangan besi atas salah satu peradaban kuno besar dunia. Partai Komunis Tiongkok berusaha memanfaatkan kekuatan luar biasa, produktivitas, dan kecerdikan rakyat Tiongkok untuk menggulingkan sistem internasional yang berbasis aturan dan untuk membuat dunia aman bagi kediktatoran.”

Jaksa Agung itu bahkan mengisyaratkan, bahwa akan tiba masanya saat Partai Komunis Tiongkok tidak lagi memerintah Tiongkok. Ia memberitahukan kepada rakyat Amerika Serikat bahwa mereka harus “mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Tiongkok, selama Tiongkok terus diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok.” 

Bekerja Menuju Perubahan Rezim

Kini, dipercaya bahwa Dinasti Merah yang saat ini memerintah Tiongkok suatu hari segera berakhir, dan bahwa Amerika Serikat harus secara proaktif bekerja menuju tujuan itu. 

Tidak cukup hanya berbicara secara umum mengenai promosi hak asasi manusia dan demokrasi di Tiongkok. Dibutuhkan program yang kuat, yang secara khusus diarahkan pada kelemahan Partai Komunis Tiongkok, untuk mewujudkan kematian Partai Komunis Tiongkok.

Bekerja untuk perubahan rezim di Tiongkok, pada tingkat paling dasar, adalah masalah timbal balik yang sederhana. Jika kebijakan Partai Komunis Tiongkok adalah untuk merusak dan menghancurkan ekonomi Amerika Serikat dan lembaga-lembaga yang demokrasi di Amerika Serikat — , seperti ditunjukkan William Barr, adalah pasti — kemudian kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok  harus mencerminkan hal tersebut. 

Kebijakan Amerika Serikat harus fokus pada penghancuran Partai Komunis Tiongkok, bersama dengan pembubaran lembaga- lembaga politik dan ekonomi yang digunakan Partai Komunis Tiongkok untuk mengendalikan Tiongkok dan memangsa rakyat Tiongkok.

Salah satu cara paling manjur untuk mencapai hal ini, menurut penulis, adalah menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat Partai Komunis Tiongkok, yang mana semakin banyak dan anggota keluarga mereka, sambil mendorong para sekutu AS untuk melakukan hal yang sama. 

Penolakan visa bagi pejabat Partai Komunis Tiongkok terkemuka dan keluarganya, sambil menyita aset mereka yang berada di Amerika Serikat, adalah hukuman yang tepat untuk kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Tiongkok dan dunia. 

Sanksi semacam itu juga akan menabur dendam dan perpecahan di dalam jajaran Partai Komunis Tiongkok yang lebih besar, serta mendorong perpecahan antara Partai Komunis Tiongkok dengan rakyat Tiongkok, dengan menguak terjadinya praktik korupsi secara besar-besaran.

Sudah diketahui secara luas bahwa banyak anggota dari perusahaan kriminal yang diketahui melibatkan  Partai Komunis Tiongkok, dalam apa yang disebut “pencucian uang internasional.”

Ribuan, mungkin puluhan ribu, pejabat Partai Komunis Tiongkok selama bertahun-tahun memindahkan sebagian keuntungan haram mereka ke luar negeri, sebagai “jaminan” bila terjadi  kejatuhan politik mereka sendiri, atau bila terjadi keruntuhan Partai Komunis Tiongkok itu sendiri.

Ahli Tiongkok, Jonathan Manthorpe memperkirakan sekitar 1 triliun dolar AS “dibawa kabur dari Tiongkok oleh para pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan kroni-kroninya.” Tujuannya untuk menyembunyikan aset mereka “di negara-negara yang stabil seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, atau Eropa.” 

Diyakini, angka ini mungkin lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya. Dana ini didampingi oleh anggota keluarga, yang ditugaskan untuk mengawasi “investasi,” keluarga di luar negeri dan menciptakan tempat yang aman bagi para pejabat itu sendiri, jika perlu bagi mereka untuk melarikan diri dari Tiongkok. 

Penulis berani mengatakan bahwa masing- masing dan setiap dari 25 anggota Politbiro, memiliki anggota keluarga yang berada di Amerika Serikat atau negara Barat lainnya. 

Bahkan putri Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping adalah seorang lulusan Universitas Harvard. Dikatakan oleh beberapa orang, ia sedang mengejar gelar sarjana di sana bahkan hingga sekarang.

Hal yang sama berlaku untuk pejabat Partai Komunis Tiongkok yang tidak terhitung jumlahnya di setiap tingkat pemerintah. 

Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, Memiliki sorang anak yang bersekolah di Amerika Serikat sementara Geng Shuang, setiap hari memaki Amerika Serikat. Jika visa-visa para anggota keluarga ini dicabut, dan aset mereka disita, maka akan memukul Tiongkok dengan cara di mana oleh beberapa tindakan Amerika Serikat lainnya untuk diterapkan.

Kabar baiknya adalah bahwa sanksi terhadap pejabat Partai Komunis Tiongkok, dalam kasus ini karena pelanggaran HAM berat terhadap Xinjiang Uyghur sudah dimulai. 

Menlu AS Mike Pompeo, bersama dengan Departemen Keuangan AS, mengumumkan pada 9 Juli bahwa Chen Quanguo, sekretaris Partai Xinjiang, dan dua pejabat Partai Komunis Tiongkok lainnya tidak akan lagi diterima di Amerika Serikat. 

Seorang pejabat keempat juga sedang menghadapi sanksi. Sanksi Chen sangat penting karena, sebagai anggota Politbiro beranggota 25 orang, ia adalah salah satu pemimpin utama Partai Komunis Tiongkok.

Partai Komunis Tiongkok akhirnya membalas. Ini sudah diprediksi sebelumnya. Dengan sanksi sendiri terhadap sejumlah warga Amerika yang identik. “Geng empat” yang baru ini adalah senator Republik, Chris Smith, Senator Ted Cruz (R-Texas), Senator Marco Rubio (R-Fla.) dan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback. Anehnya, mereka semua adalah  Republikan. Tak ada satu pun anggota Partai Demokrat yang mendapat sanksi. Tentu saja, sanksi Komunis Tiongkok hanya simbolis belaka. Dikarenakan “gerombolan empat” ini tak tertarik bepergian, apalagi berinvestasi di Tiongkok. 

Sanksi Amerika, di sisi lain, benar-benar menggigit. Dikarenakan beberapa pejabat Partai Komunis Tiongkok yang dijatuhi sanksi mungkin memiliki rumah dan rekening bank di Amerika Serikat, bersama dengan anggota keluarga mereka. 

Sanksi terhadap anggota Politbiro Chen, khususnya, harus mengejutkan 24 anggotanya yang lain, yang sekarang memahami bahwa aset mereka di Amerika Serikat tidak lagi terjamin.

Mungkin ini menjelaskan mengapa juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok, setelah memberikan sanksi kepada “gerombolan empat,” tampak sangat bersemangat untuk menyarankan bahwa kedua  pihak sekarang di posisi penutupan. “Kami tidak merencanakan sanksi lebih lanjut,” katanya. Terdengar pernyataan yang sedih, “dan kami berharap pihak Amerika juga tidak.

“Kami hanya mulai memberikan sanksi, kami harus mengatakan sebagai tanggapan.Tetapi saya akan menasihati mereka yang membuat kebijakan Tiongkok untuk tidak menyia-nyiakan waktu semua orang dengan memberi sanksi kepada pejabat tingkat rendah, atau bahkan tingkat menengah.”

Para pengarang pandemi virus Partai Komunis Tiongkok dan genosida Uyghur adalah orang yang sama. Mereka bukan pimpinan perusahaan Tiongkok seperti Huawei, atau pejabat tingkat provinsi di Xinjiang.

 Sebaliknya, mereka adalah anggota Politbiro dan yang paling penting, Xi sendiri. Kekuasaan di Tiongkok hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Dan, hanya segelintir orang yang pertama kali harus dijatuhkan sanksi. Jadi mari kita mulai dengan Politbiro dan menyita aset  mereka dan yang anggota keluarga mereka simpan di luar negeri.

Ini adalah cara yang lebih baik untuk menggambarkan kepada rakyat Tiongkok, tentang bagaimana para pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok menjarah negara dan kelakuan orang-orang mereka selain dengan merampas — dengan cara yang sangat umum yakni aset mereka yang diperoleh dengan kesewenangan yang disimpan di Amerika Serikat? 

Adalah cara yang lebih baik untuk menggambarkan bahwa perilaku kriminal mereka yang korup, yang mana tidak dapat diterima di dunia yang beradab selain dengan menolak visa mereka ke Amerika Serikat?

Ketika kita selesai secara terbuka mempermalukan para anggota Politbiro partai Komunis Tiongkok, mari kita beralih ke seluruh Komite Sentral dan Kongres Rakyat Nasional, dan dari sana untuk memberi sanksi kepada setiap anggota Partai Komunis Tiongkok. 

Tindakan-tindakan ini, jika diambil secara berurutan, akan menyebabkan keresahan yang luar biasa di dalam barisan Partai, serta memperluas kesenjangan yang sudah sangat besar antara rakyat Tiongkok dan penguasa politik mereka.

Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok pasti memahami bahaya yang akan mereka hadapi, jika Amerika Serikat mendelegitimasi aturan mereka dengan cara ini. 

Itulah sebabnya, segera setelah ide sanksi anggota Partai Komunis Tiongkok mulai dibahas dalam lingkaran kebijakan AS, Global Times merespons dengan panik disertai retorika tentang bagaimana Partai Komunis Tiongkok adalah “jantung dan sistem saraf” masyarakat Tiongkok.

“Menentang semua anggota Partai Komunis Tiongkok tidak diragukan lagi menentang semua orang Tiongkok,” kata artikel media corong partai Komunis Tiongkok.Tentunya itu hanya propaganda belaka. 

Artikel lain di corong Partai Komunis Tiongkok berteriak bahwa “Larangan  AS pada anggota Partai Komunis Tiongkok akan menjadi ‘paranoid.’ “Partai Komunis Tiongkok berasal dari rakyat Tiongkok,” demikian ungkapan para penulis corong partai Komunis. Tulisannya lainnya berbunyi : “dan itu tidak dapat diasingkan dari rakyat Tiongkok.”

Oh ya, itu bisa. Ketakutan terburuk Partai Komunis Tiongkok harus menjadi kebijakan AS. (Vivi/asr)

Steven W. Mosher adalah presiden dari Population Research Institute dan penulis buku “Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order.”

Video Rekomendasi

Share

Video Popular