Erabaru.net. Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan  memperpanjang  kembali  PSBB  Masa Transisi Fase I di wilayah DKI Jakarta untuk ketiga kalinya, hingga 13 Agustus 2020.

Gubernur Anies juga menegaskan akan  memperketat  pengawasan  di  perkantoran  dan  kegiatan  usaha,  sekaligus  penerapan  sanksi  denda  progresif  bagi pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

“Dengan  perpanjangan  PSBB  Masa  Transisi  Fase  I  ini,  artinya  kegiatan  yang  selama  ini  berlangsung  harus  terus mengikuti  protokol  kesehatan  yang  ada.  Pemprov  DKI  Jakarta  bersama  dengan  Kepolisian,  dengan  TNI,  akan  terus melakukan  pemeriksaan,  akan  terus  melakukan  pendisiplinan.  Dan  langkah-langkah  tegas  akan  terus  dikerjakan  oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Gubernur Anies di Gedung Balai Kota pada Kamis (30/7) petang.

Gubernur Anies sebelumnya menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tengah menggencarkan 3T dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota, yaitu Testing (pengetesan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (penanganan).

Kapasitas testing telah ditingkatkan  secara  agresif  hingga  lebih  dari  4  kali  lipat  standar  WHO  untuk  mencari  kasus-kasus  baru,  lalu  tracing kontak  dilakukan  setiap  kali  ditemukan  kasus  positif  baru,  dan  penanganan  di  Rumah  Sakit  maupun  ruang  isolasi mandiri disiapkan dengan baik sehingga sistem kesehatan maupun medis dapat berjalan optimal.

“Hari ini saja, lebih dari 80% spesimen test di DKI Jakarta untuk menemukan kasus baru, sisanya pengulangan (untuk membuktikan  pasien  yang  sebelumnya  positif  itu  sudah  negatif).  Jadi  sumber  daya  yang  kita  miliki  itu  kita  gunakan bukan untuk mengetes ulang, tapi dipakai untuk mencari kasus baru. Tujuannya adalah keselamatan warga. Dengan kita menemukan  kasus  baru,  maka  yang  bersangkutan  tahu  bahwa  positif,  yang  bersangkutan  bisa  isolasi,  sehingga  orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, koleganya bisa terhindar penularan,” ujar Gubernur Anies dalam rilisnya.

Dalam  PSBB  Masa  Transisi  Fase  I  kali  ini,  Gubernur  Anies  juga  akan  mengumumkan  di  situs  resmi  Pemprov  DKI Jakarta  terkait  pelanggaran-pelanggaran  dunia  usaha  serta  penindakan  yang  dilakukan,  mulai  dari  denda  hingga penutupan. 

Denda  progresif  (pembayaran  lebih  berat)  juga  akan  diberlakukan  atas  pelanggaran  berulang  bagi  warga maupun  perusahaan.  Gubernur  Aniea  turut  mengimbau  agar  semua  kegiatan  usaha  serius  menerapkan  protokol kesehatan.

“Saya  minta  kepada  semua  kegiatan  usaha  yang  sudah  diperbolehkan  untuk  beroperasi  untuk  serius  melindungi pekerjanya  dengan  cara  menegakkan  protokol  kesehatan.  Lakukan  briefing  tentang  protokol  kesehatan,  kalau  perlu setiap pagi alokasikan waktu 5-10 menit untuk mengingatkan kepada semua atas protokol kesehatan. Ini penting sekali sebagai bukti bahwa tempat bekerja peduli kepada pekerjanya,” terang Gubernur Anies.

Tak  hanya  itu,  Dinas  terkait  akan  melakukan  sinkronisasi  temuan  kasus  agar  segera  dapat  dilakukan  penindakan  jika ditemukan  pelanggaran. 

“Dinas  Kesehatan  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  akan  melakukan  proses sinkronisasi  atas  temuan  kasus.  Temuan  kasus  positif  akan  langsung  disambungkan  dengan  data  tempat  kerja,  dan kemudian tempat kerja harus langsung melakukan penutupan. Jadi ini sebagian dari langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengendalikan penularan di tempat-tempat kerja,” ucap Gubernur Anies.

Gubernur Anies meningatkan masyarakat bahwa masa  wabah  yang  belum  selesai.  Yang  namanya  pandemi  100  tahun  yang  lalu  ketika kejadian  berlangsung  selama  2  tahun,  kita  sudah  menjalani  selama  5  bulan. 

“Pada  masa  ini  terasa  sesuatu  yang menantang, sesuatu yang penuh dengan cobaan. Tapi saya ingin garisbawahi, kita sudah melewati berbagai cobaan dan kita cukup tangguh. Kita ulet bisa melewati masa-masa itu semua,” pungkas Gubernur Anies.

Gubernur   Anies   turut   menjelaskan   pentingnya   pembagian   peran   dan   tugas   dalam   upaya   perjuangan   bersama menghadapi ujian wabah COVID-19.

Peran dan tugas pemerintah adalah meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing dan menyiapkan fasilitas kesehatan terbaik bila harus diperlukan perawatan. Adapun peran dan tugas masyarakat adalah  mengikuti  protokol  kesehatan  untuk  mencegah  penularan  dan  saling  mengingatkan  khususnya  jika  terjadi pelanggaran. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular