Gu Qing’er

Baru-baru ini, aksi protes dan demonstrasi skala besar meletus di Mongolia Dalam untuk menentang penerapan kurikulum bahasa Mandarin di Mongolia Dalam yang dipaksakan oleh Partai Komunis Tiongkok. 

Beberapa dokumen internal Partai Komunis Tiongkok yang diperoleh grup media The Epoch Times menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mewacanakan sebelumnya untuk menerapkan kebijakan itu. Dokumen tersebut mengungkap berbagai metode yang digunakan Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam untuk menanggapi aksi protes massa.

Eksklusif: Partai Komunis Tiongkok telah memasang jebakan terhadap orang-orang Mongolia Dalam yang akan mengajukan petisi

Pada akhir Agustus 2020, otoritas Partai Komunis Tiongkok memaksakan kurikulum bahasa Mandarin di Mongolia Dalam, sehingga memicu puluhan ribu siswa dan orang tua murid di banyak tempat melancarkan aksi mogok sekolah dan unjuk rasa. Mereka menganggap kebijakan baru itu sebagai “cara pemusnahan budaya”.

Seiring meningkatnya aksi protes, Komunis Tiongkok terus bertindak represif. Pada saat yang sama, komunis Tiongkok juga membujuk dengan membohongi orang-orang yang mengajukan petisi itu, sambil melaporkan informasi pribadi mereka kepada pejabat yang berwenang setempat.

Dari dokumen internal “Gerakan Petisi 31 Agustus” yang dikeluarkan oleh Kantor Petisi Spanduk Kiri Alxa, Mongolia Dalam yang diperoleh grup media The Epoch Times, bahwa pada pukul 08:30 pagi pada hari itu, Su X de dan Si X Hua, penggembala dari Spanduk Kiri Alxa, Mongolia Si Xhua pergi ke Pusat Penerimaan Petisi. Mereka mengajukan keberatan dengan rencana penerapan pengajaran bahasa Mandarin dan berharap untuk mempertahankan metode pelajaran sebelumnya.

Dokumen tersebut selanjutnya mengatakan, bahwa Kantor Petisi setempat kemudian memberikan “pedoman pendidikan ideologis” kepada mereka yang mengajukan petisi, dan juga melaporkan kepada Bayinduren, pemimpin Baolian dari Spanduk Kiri Alxa, Mongolia Dalam, Tiongkok, dan menyerahkan materi tertulis dari pemohon.

 Yang disebut “kepemimpinan Baolian” mengacu pada pemimpin setempat yang bertanggung jawab dalam mempromosikan pelajaran bahasa Mandarin.

Namun, Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam sebelumnya telah mengatur lebih dulu terhadap orang-orang yang mengajukan petisi.

Menurut “Informasi tentang petisi” yang dikeluarkan oleh Kantor petisi Spanduk Kiri Alxa, Mongolia Dalam pada tanggal 30 Agustus,   menunjukkan bahwa pada pagi hari ketika itu, Enke Amuer, anggota Komite Tetap Komite Partai Spanduk Kiri Alxa dan Menteri dari Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam ke Kantor Petisi setempat untuk mengadakan rapat koordinasi bersama.

Eksklusif: Penindasan ekstrim komunis Tiongkok, Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam berseru “Persatuan Bangsa dan Keluarga Setanah Air”

Seiring dengan pecahnya demonstrasi besar-besaran di banyak daerah di Mongolia Dalam, Komunis Tiongkok mengirimkan sejumlah besar personel dari keamanan publik setempat dan polisi bersenjata dari luar daerah untuk menekan demonstrasi dan menangkap sejumlah besar demonstran.

Pada saat yang sama, Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam juga secara intensif mengerahkan berbagai departemen terkait, meminta yurisdiksi setempat untuk melaksanakan apa yang disebut pekerjaan propaganda “persatuan bangsa dan keluarga setanah air”. “Keluarga setanah air” sebenarnya adalah cara Partai Komunis Tiongkok untuk menekan dan mengasimilasi etnis minoritas.

Berikut adalah serangkaian dokumen yang diperoleh grup media  the Epoch Times dari Departemen Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Mongolia Dalam sebagai tanggapan atas protes massa.

Pada 4 September 2020, sebuah dokumen dari Departemen Pekerjaan Front Bersatu dari Komite Kabupaten Kailu, Mongolia Dalam Timur, menyatakan bahwa baru-baru ini, Biro Keamanan Umum Kabupaten Kailu, kantor polisi dan kantor polisi komunitas telah melakukan propaganda berupa “Persatuan bangsa dan Keluarga setanah air” dan secara aktif membangun “front persatuan yang harmonis.”

Pada 4 September sore waktu setempat, Departemen Pekerjaan Front Bersatu dari Komite Kota Tongliao, Inner Mongolia, Tiongkok, mengadakan “pertemuan studi anggota front persatuan.” 

Konferensi tersebut menekankan untuk secara proaktif membimbing orang-orang di sekitar untuk berpikir secara rasional, memperlakukan mereka dengan benar, dan menarik garis yang jelas dari kebijakan yang menyimpang dan menghasut perilaku orang-orang dengan motif tersembuny, mengambil arah politik yang tepat, berdiri pada pendirian politik yang kokoh, mengambil inisiatif untuk bertindak secara bertanggung jawab, dan tidak mempublikasikan, menyebarkan opini yang bertentangan dengan kebijakan nasional, serta tidak melakukan hal-hal yang tidak kondusif bagi perkembangan pendidikan nasional.

Pada tanggal 3 September, Kota Huolin Gol mengadakan pertemuan khusus.  

Menurut komentator peristiwa terkini Li Linyi, itu adalah salah satu metode Partai Komunis Tiongkok untuk menjaga stabilitas. Di satu sisi, menekan, di sisi lain, membingungkan orang.Tujuannya untuk men-diferensiasi dan membingungkan publik, intinya menekan sebagian orang-orang yang menjadi target komunis Tiongkok. 

Departemen pendidikan Mongolia Dalam mendorong paksa kurikulum bahasa Mandarin

Setelah Departemen Pendidikan Mongolia Dalam mengumumkan kebijakan ini pada 26 Agustus, ketegangan pun mulai menyebar di berbagai distrik di Mongolia Dalam. Demonstrasi ini disebut sebagai yang terbesar di Mongolia Dalam dalam dekade terakhir.

Seiring dengan meluasnya gerakan “pembangkangan sipil”, Partai Komunis Tiongkok mulai menindak keras, bahkan mengirim orang ke rumah warga untuk memaksa menandatangani surat pernyataan tidak menentang dengan “program dwibahasa”, jika tidak, langsung ditangkap.

Melansir Radio Free Asia, ratusan orang Mongolia ditangkap atau dipaksa mengundurkan diri karena tidak kooperatif. Namun, pemerintah daerah Mongolia Dalam tetap bersikeras pada kebijakan tersebut. Di beberapa daerah, prioritas diberikan untuk merekrut guru dwibahasa Mongolia-Mandarin dan memutasi guru yang tidak dapat melaksanakan tugas.

Polisi setempat juga mengakui bahwa tiga kasus berturut-turut terkait tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan buku teks yang dikeluarkan negara oleh kader dan karyawan telah ditangani.

Menurut laporan media Hong Kong, demi bekerja sama dengan penerapan kebijakan ini, otoritas Mongolia Dalam sudah siap sejak awal, termasuk menambah guru bahasa Mandarin di berbagai tempat. Sekaligus  menempatkan Mao Baofeng, wakil direktur Biro Keamanan Domestik dari Kementerian Keamanan Publik Partai Komunis Tiongkok, untuk melaksanakan tugasnya di Mongolia Dalam pada 6 Agustus 2020. Dia dinominasikan untuk merangkap sebagai Wakil Walikota dan Direktur Keamanan Publik Hohhot, Mongolia Dalam pada 27 Agustus 2020.

Serangkaian dokumen internal Partai Komunis Tiongkok yang diperoleh grup media The Epoch Times juga mengkonfirmasikan bahwa Mongolia Dalam telah membentuk tim pelaksana dan pertemuan promosi kerja utama untuk mempromosikan pengajaran bahasa Mandarin.

Kebijakan koersif dan sewenang-wenang Partai Komunis Tiongkok memicu perlawanan skala penuh dari rakyat Mongol.

Organisasi Hak Asasi Manusia Mongolia Selatan menyatakan bahwa beberapa pejabat pemerintah, pegawai Biro Pendidikan, dan beberapa polisi Mongolia menolak untuk melaksanakan perintah dari pusat (petinggi Beijing), menolak melaksanakan kegiatan pengajaran bahasa Mandarin dan menolak untuk menangkap orang-orang Mongolia yang terlibat dalam demonstrasi.

Seniman lokal, orkestra, asosiasi olahraga dan sebagainya juga mengeluarkan pernyataan bersama, menentang penerapan paksa pendidikan bahasa Mandarin oleh otoritas setempat.

Selain lebih dari 300 staf media lokal yang secara kolektif menandatangani penolakan untuk mempromosikan “pelajaran dwibahasa”, Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Mongolia Selatan juga mengunggah video yang menyatakan bahwa ada lebih dari 16.000 petisi dan 2.600 surat pernyataan keberatan tertulis dari para siswa.

“Mulai mengajar bahasa Mandarin di kelas satu sekolah dasar. Di awal tahun pertama, pemikiran politik dan sejarah diajarkan dalam bahasa Mandarin, dan materi pelajaran yang dikompilasi untuk penggunaan universal, terutama berfokus pada hal-hal ideologis, dan menanamkan serangkaian hal itu untuk dicuci otak,” kata Annoire dari distrik Horqin Hot kepada reporter the Epoch Times.

Annoire mengatakan, bahwa pihak berwenang tidak akan secara eksplisit mengatakan larangan berbicara bahasa Mongolia, tetapi jika kebijakan ini diterapkan, maka kurang dari sepuluh tahun ke depan, eksistensi bangsa Mongolia hanya akan tinggal nama! (jon)

Editor : Lin Rui

 

 

Share

Video Popular