Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dunia “harus meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan mereka” yang menyebabkan pandemi COVID-19 secara global.

“Kami sekali lagi terlibat dalam perjuangan global. Kami telah melakukan pertempuran sengit melawan musuh yang tak terlihat, virus China, yang telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya di 188 negara,” kata Trump yang dikutip oleh The Epoch Times 23 September 2020 dalam pidato yang direkam sebelumnya, saat sidang Umum PBB ke-75 yang digelar secara virtual karena social distancing. Trump berulangkali pada kesempatan sebelumnya menyebut Virus China (Komunis Tiongkok) sebagai penyebab virus yang melanda ke seluruh dunia saat ini.

AS, kata Trump, saat ini sedang merintis vaksin COVID-19 yang telah memasuki tahap akhir uji klinis. Trump mencirikan Tiongkok (Komunis Tiongkok) sebagai “negara yang melepaskan wabah ini ke dunia.” 

Trump mencatat bahwa pada tahap awal, ketika virus pertama kali muncul di pusat kota Wuhan di Tiongkok, Beijing memilih untuk mengunci kota sambil “mengizinkan penerbangan meninggalkan Tiongkok dan menginfeksi dunia. “

“Tiongkok mengutuk larangan perjalanan saya di negara mereka, bahkan saat mereka membatalkan penerbangan domestik dan mengunci warga di rumah mereka,” kata Trump

AS pertama kali meningkatkan peringatan perjalanan ke Tiongkok pada 21 Januari 2020 setelah pasien virus pertama dengan riwayat perjalanan ke Wuhan dikonfirmasi. Kemudian menutup perbatasannya untuk wisatawan dari Tiongkok pada 30 Januari 2020, pada hari yang sama Organisasi Kesehatan Dunia -WHO- menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan global.

Trump juga mengkritik badan PBB  karena terlibat dalam penyembunyian pandemi. “Pemerintah Tiongkok dan WHO, yang secara virtual dikendalikan oleh Tiongkok, secara keliru menyatakan bahwa tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia. Kemudian, mereka secara keliru mengatakan  orang tanpa gejala tidak akan menyebarkan penyakit,” ujar Trump.

Pada 14 Januari 2020, WHO, mengutip pernyataan otoritas Komunis Tiongkok yang mengatakan bahwa “tidak ada bukti jelas penularan dari manusia ke manusia”, tetapi “penularan dari manusia ke manusia yang terbatas” dimungkinkan dan “berpotensi di antara keluarga.”

Trump kemudian berkata : “PBB harus meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan mereka.”

Rezim Komunis Tiongkok tidak secara terbuka memperingatkan tentang risiko penularan hingga 20 Januari 2020.

Dalam pidato video yang disiarkan kemudian selama sidang Umum PBB, pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping berulang kali menyoroti perlunya “kerja sama” multilateral, sebagai tanggapan atas kritikan Trump. Xi menuturkan bahwa Negara-negara harus “mematuhi pedoman ilmu pengetahuan dan sepenuhnya menjalankan peran utama Organisasi Kesehatan Dunia,” dan menolak upaya “politisasi dan stigmatisasi.”

Pemerintah AS gencar mengkritik rezim Komunis Tiongkok karena kurangnya transparansi selama pandemi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti di wilayah Xinjiang dan Hong Kong, serta penganiayaan terhadap kelompok spiritual Falun Gong.

Pada 21 September 2020, anggota DPR AS dari Partai Republik merilis audit yang menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok dan WHO “bersalah” atas penyebaran pandemi. Seandainya mereka bertindak lebih cepat wabah kemungkinan dapat dicegah, menurut laporan Republikan di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, yang berjudul THE ORIGINS OF THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC, INCLUDING THE ROLES OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY AND THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. 

“Jelas sekali bahwa jika Partai Komunis Tiongkok transparan, dan jika kepala WHO lebih peduli tentang kesehatan global daripada menenangkan Partai Komunis Tiongkok, nyawa dapat diselamatkan dan kehancuran ekonomi yang meluas dapat dikurangi,” kata Michael McCaul, petinggi Partai Republik di komite tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Beberapa anggota parlemen AS telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang -RUU- yang menargetkan peran Beijing dalam pandemi. 

Pada bulan Juli 2020, enam senator Republik bersama-sama memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan warga Amerika yang terkena dampak, untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah Komunis Tiongkok di pengadilan AS.

“Warga Amerika yang telah menjadi korban kebohongan dan tipu daya Partai Komunis Tiongkok … berhak mendapatkan kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok dan menuntut kompensasi yang adil,” kata Senator Martha McSally dalam pernyataan pada 20 Juli tentang rancangan undang-undang.

Pada bulan Juli 2020, Amerika Serikat, yang menjadi donator utama untuk WHO yang berbasis di Jenewa, mengumumkan  akan menarik diri dari badan tersebut, dengan alasan gagalnya respon pandemi WHO. AS secara resmi keluar dari WHO pada tahun depan. (asr)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular