oleh Emel Akan

Rezim Komunis Tiongkok telah membunuh praktisi Falun Gong untuk dipanen organnya selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, Amerika Serikat perlu meningkatkan upayanya untuk mengakhiri praktek kejam tersebut. 

Hal demikian diungkap dalam panel virtual yang diselenggarakan oleh kelompok advokasi Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) pada 19 November 2020. Anggota DPR AS Steve Chabot (R-Ohio) mengutuk pengambilan organ paksa oleh rezim dari tahanan hati nurani, menyebutnya sebagai “keji dan biadab.”

“Terakhir kali  House of Representatives mengeluarkan resolusi yang mengutuk penganiayaan terhadap Falun Gong sekitar empat tahun lalu,” katanya mengacu pada resolusi 343. 

“Kami mengalami banyak pergantian anggota Kongres dan staf sejak saat itu. Jadi bagi banyak orang, ini bisa menjadi masalah yang sama sekali baru bagi mereka,” tambahnya. 

Falun Dafa, juga dikenal sebagai Falun Gong, adalah latihan spiritual yang menggabungkan lima perangkat latihan serta meditasi dan ajaran moral berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Latihan ini telah dianiaya dengan kejam oleh rezim Komunis Tiongkok selama dua dekade terakhir. 

Ratusan ribu pengikut telah dijebloskan ke penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak, di mana banyak yang disiksa sebagai upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka, menurut laporan Falun Dafa Information Center.

Chabot mengatakan dia sedang mengerjakan undang-undang baru yang akan meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas pengambilan paksa organ dari pengikut Falun Gong.

“Legislasinya belum lengkap. Kami masih dalam negosiasi, tapi saya berharap kami akan segera memiliki Undang-Undang, “kata Chabot.

Tuduhan pengambilan organ paksa dari praktisi Falun Gong untuk operasi transplantasi pertama kali muncul pada tahun 2006. Mantan Anggota Parlemen Kanada David Kilgour dan pengacara hak asasi manusia David Matas melakukan penyelidikan secara independen dan menerbitkan laporan yang mendukung tuduhan tersebut. 

Jurnalis investigasi Ethan Gutmann juga melakukan investigasi independen dan menerbitkan buku tentang subjek tersebut, yang disebut “The Slaughter.”

Musim panas lalu, pengadilan rakyat independen yang berbasis di London, yang disebut Tribunal TIongkok, menyimpulkan setelah penyelidikannya bahwa pengambilan organ secara paksa telah terjadi di Tiongkok selama bertahun-tahun “dalam skala yang signifikan,” dengan praktisi Falun Gong sebagai “sumber utama” organ.

Pengadilan mengatakan praktik mengerikan telah memungkinkan “banyak orang mati secara mengerikan dan tidak perlu.”

Matt Salmon, wakil presiden urusan pemerintahan di Arizona State University dan mantan perwakilan AS, mendesak tindakan yang lebih konkret untuk menghentikan perdagangan organ.

“Saya tidak yakin bahwa hanya dengan mengeluarkan Undang-Undang yang mengutuk praktik sudah cukup. Saya pikir kita harus memiliki undang-undang yang benar-benar bergigi di belakangnya,” katanya.

Salmon menyarankan bahwa salah satu cara untuk menindak praktik tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi pada warga Amerika yang membeli atau menggunakan organ yang diambil dari Tiongkok, serta bisnis yang terlibat dalam praktik tersebut.

“Jika kita benar-benar menindaknya di sini di Amerika Serikat, itu akan membuat perbedaan besar,” katanya.

Rezim Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan melakukan pengambilan organ yang dikelola negara, menurut Weldon Gilcrease, wakil direktur DAFOH.

“Ini benar-benar satu-satunya tempat di mana ini bisa terjadi, Anda memiliki negara dan pemerintahan yang… menjalankan institusi kesehatan, pengadilan, sistem penjara, kamp kerja paksa, militer, dan rumah sakit militer. Ia benar-benar memiliki andil dalam segala hal sehingga dapat mengatur pengambilan organ secara paksa, ” ujarnya dalam diskusi. 

Kekejaman Komunis Tiongkok seharusnya diselidiki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Hamid Sabi, seorang pengacara yang menjabat sebagai penasihat di Tribunal Tiongkok. 

“Namun, situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan politik saat ini adalah karena kekuatan negara-negara besar seperti Tiongkok, sangat sulit untuk memaksa organisasi PBB mana pun untuk menyelidiki kekejaman semacam itu,” katanya selama diskusi. (asr)

Ikuti Emel di Twitter: @mlakan

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular