Yang Wei

Pakta ekonomi Asia-Pasifik yang baru tidak dapat membantu Tiongkok pulih dari kerugian pasar ekspornya dengan Amerika Serikat dan berkembangnya isolasi internasional. Dalam kata-kata pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping sendiri disebutkan, “Anginnya kuat, dan ombaknya tinggi.”

The Asia-Pacific Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP- pact, yang dipimpin oleh 10 negara ASEAN, ditandatangani pada bulan November beberapa waktu lalu. Selain 10 negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru juga termasuk dalam pakta tersebut, yang mencakup 15 negara tersebut. India keluar dari negosiasi tersebut pada tahun 2019, karena kekhawatiran terhadap kebijakan dumping ekspor jangka-panjang Tiongkok.

Penandatanganan perjanjian Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik seharusnya menjadi terobosan bagi ASEAN. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang bahkan memuji perjanjian tersebut dengan mengatakan “negara-negara ASEAN memainkan peran utama dalam negosiasi Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik dan membuat kontribusi yang penting.” 

Untuk negara-negara yang relatif lemah, terbelakang dan mengandalkan tenaga kerja murah, perjanjian perdagangan bebas membantu mempromosikan ekspor. 

Masuknya Tiongkok ke WTO  pada tahun 2001, membuka pintu ke pasar-pasar Amerika Serikat dan Eropa. Dengan adanya pakta ini, negara-negara ASEAN tentu berharap untuk memasuki pasar-pasar Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Apa Arti The Asia-Pacific Regional Comprehensive Economic Partnership bagi Tiongkok

Negosiasi Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik dimulai pada tahun 2012, dan negara-negara ASEAN telah mendorongnya dengan keras. Tetapi para pemimpin Tiongkok tidak terlalu tertarik pada Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik.

Namun, sejak awal tahun ini, Partai Komunis Tiongkok tiba-tiba menemukan dirinya di bawah isolasi internasional. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik dan menyebarkannya dengan penuh semangat, terutama berharap untuk mempertahankan suatu tingkat hubungan tertentu dengan negara-negara tetangga, bahkan efek  ekonomi dan perdagangan yang sebenarnya mungkin sangat terbatas.

Tetapi Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik tidak dapat menyelesaikan perselisihan perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara lain. Partai Komunis Tiongkok secara aktif memprovokasi sengketa perdagangan dengan Australia, dan di bawah perjanjian perdagangan bebas, Partai Komunis Tiongkok juga dapat memulai perselisihan dengan Jepang dan negara-negara lain.

Situasi politik di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur sedang tegang. 

Penandatanganan Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik mungkin merupakan suatu jeda sementara bagi pemimpin senior Partai Komunis Tiongkok, tetapi penandatanganan tersebut tidak dapat benar-benar menyelesaikan masalah rezim Tiongkok di dalam negeri dan di luar negeri.

ASEAN, Australia, Korea Selatan dan Tiongkok masing-masing memiliki perjanjian perdagangan bebas. Terlepas dari tingginya jumlah publisitas yang dikeluarkan oleh media rezim Tiongkok dan pujian selangit dari Li Keqiang, signifikansi ekonomi dari perjanjian ini sangat terbatas untuk Tiongkok. Semua 15 negara yang menandatangani perjanjian ini, kecuali Jepang, telah secara berturut-turut menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok. Jika Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik membantu untuk memperluas ekspor, Jepang akan menjadi satu-satunya prospek bagi Tiongkok.

Perjanjian Perdagangan Bebas Masing-Masing Negara

Pada bulan November 2002, Perjanjian ACFTA (Perjanjian mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif) antara ASEAN dengan Tiongkok telah ditandatangani. Dalam 18 tahun terakhir, negara-negara yang terlibat telah dikurangi tarif bersama secara bertahap. Menurut pernyataan resmi Partai Komunis Tiongkok pada tanggal 1 Januari 2010, tarif rata-rata Tiongkok yang berlaku untuk ASEAN turun menjadi 0,1 persen dari 9,8 persen.

Pada tahun 2019, volume perdagangan Tiongkok dengan ASEAN naik 14 persen menjadi 4,43 triliun yuan, menurut laporan media Tiongkok. Sedangkan Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang tunggal terbesar bagi Tiongkok di mana terjadi perdagangan bilateral sebesar 4,86 ​​triliun yuan dan tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun delapan persen, Amerika Serikat diturunkan ke tempat ketiga dalam daftar mitra perdagangan teratas Tiongkok, di mana kontrak perdagangan bilateral lebih dari 10 persen ke sekitar 3,73 triliun yuan, kata laporan itu.

Tarif-tarif yang rendah antara Tiongkok dengan ASEAN telah diterapkan, dan volume perdagangan telah sebanding dengan volume perdagangan pasar-pasar Eropa dan Amerika Serikat. Kini Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik telah ditandatangani, masih harus dilihat apakah masih ada ruang untuk pertumbuhan perdagangan lebih lanjut.

Selandia Baru dan Australia

Pada bulan November 2004, Selandia Baru dan Tiongkok meluncurkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Negosiasi tersebut untuk meningkatkan perjanjian perdagangan yang diselesaikan pada tahun 2019.

Australia dan Tiongkok juga menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas pada tanggal 17 November 2014. Baik Selandia Baru maupun Australia berharap dapat mengekspor lebih banyak produk pertanian dan bahan baku dasar ke Tiongkok. Terlepas dari perjanjian perdagangan bebas tersebut, dengan kedok hambatan non-tarif, Tiongkok terus melarang impor produk pertanian dan kayu Australia sebagai tanggapan atas tuntutan Australia, tak lain untuk diadakannya suatu penyelidikan global atas asal muasal wabah COVID-19 di Tiongkok.

Korea Selatan

Korea Selatan juga sangat ingin memasuki pasar Tiongkok, dan pada tanggal 1 Juni 2015, Korea Selatan dan Tiongkok menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas. Namun pada tahun 2017, Partai Komunis Tiongkok melancarkan kampanye anti-Korea untuk mencegah masuknya orang-orang Tiongkok Daratan bepergian ke Korea Selatan, dan perusahaan-perusahaan  Korea Selatan diblokir di pasar Tiongkok. Belakangan, telepon seluler Samsung Korea Selatan diblokir di pasar Tiongkok. Setelah teknologinya pada dasarnya telah dicuri, Samsung dengan sedih menarik diri dari Tiongkok.

Saat ini, Korea Selatan masih berharap memasuki pasar Tiongkok. Tetapi di bawah kebijakan ekonomi Partai Komunis Tiongkok saat ini, mengenai “sirkulasi internal” untuk memperkuat pasar domestik, harapan Korea Selatan mungkin akan hancur.

Jepang

Namun, dengan bergabungnya Jepang dengan Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, itu adalah mirip pedang bermata dua melawan Partai Komunis Tiongkok. 

Dari 15 negara yang telah menandatangani Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, Jepang adalah satu-satunya anggota baru yang bergabung. Partai Komunis Tiongkok mungkin mengharapkan Jepang menjadi titik pertumbuhan baru untuk ekspor Tiongkok, tetapi bukanlah itu masalahnya.

Produk Tiongkok, seperti pakaian bernilai-rendah dan kebutuhan sehari-hari, mungkin mendapatkan akses ke pasar Jepang seperti yang terjadi di pasar-pasar Amerika Serikat dan Eropa. 

Namun, mesin dan produk elektronik Tiongkok yang berukuran kecil dan menengah adalah produk-produk berkualitas buruk. Produk-produk tersebut mungkin berhasil memasuki pasar Amerika Serikat dan Eropa, tetapi sulit bagi produk-produk tersebut untuk memasuki pasar Jepang. Karena Jepang sudah menjadi bagian Organisasi Perdagangan Dunia, maka  produk-produk Tiongkok yang dapat masuk pasar Jepang seharusnya sudah dilakukan begitu. Oleh karena itu, penurunan tarif-tarif lebih lanjut mungkin memiliki efek terbatas bagi perluasan pasar di Jepang.

Pada gilirannya, perusahaan Jepang telah lama berharap untuk memasuki pasar Tiongkok, dan tarif tinggi Tiongkok memang menjadi kendala. Beberapa puluh tahun yang lalu, saat orang-orang Tiongkok pergi ke Jepang, mereka selalu membawa kembali produk Jepang tertentu yang berkualitas tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada apa yang mereka jual di Tiongkok Daratan. 

Dengan tarif yang dikurangi dan produk-produk Jepang berkualitas tinggi  dijual dengan harga lebih murah, konsumen Tiongkok akan menyambut produk-produk Jepang tersebut. Tetapi apakah pemerintahan Komunis Tiongkok bersedia menerimanya? Mungkin tidak.

Pemerintahan Komunis Tiongkok tidak boleh menerapkan konsesi tarif dengan berbagai alasan, atau mengatur lapisan penghalang non-tarif untuk mencegah produk Jepang masuk memasuki Tiongkok. Sengketa perdagangan antara Tiongkok dengan Jepang sudah dapat diperkirakan.

Hubungan Sino-Jepang yang memburuk tidak hanya akan sulit untuk diredakan, tetapi bahkan dapat bertambah buruk.

Pencurian Kekayaan Intelektual

Tentu saja, Pemerintahan Komunis Tiongkok mengawasi kekayaan intelektual Jepang untuk menebus kesulitan yang disebabkan oleh blokade teknologi Amerika Serikat.

Tetapi Jepang juga membersihkan mata-mata di antara mahasiswa Tiongkok di Jepang, dan perusahaan Jepang meninggalkan Tiongkok dalam skala besar. Jadi, kesempatan untuk Partai Komunis Tiongkok untuk mencuri teknologi Jepang juga menurun. Namun, mencuri dan menyontek teknologi Jepang sudah pasti menjadi agenda Partai Komunis Tiongkok, dan sengketa Sino-Jepang atas kekayaan intelektual dapat diantisipasi.

Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik dideskripsikan sebagai “kemitraan komprehensif,” tetapi sebenarnya Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik sebenarnya tidak memerlukan perlindungan kekayaan intelektual yang ketat. 

Menurut Electronic Frontier Foundation, Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik “memuat ketentuan-ketentuan yang terburuk mengenai hak cipta yang pernah kita lihat dalam sebuah perjanjian perdagangan.”

Korea Selatan juga harus waspada dalam menjaga kekayaan intelektualnya, terutama di sektor teknologi chip yang canggih.

Pasar Valuta Asing

Poin lainnya adalah Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik tidak dapat mendatangkan pasar valuta asing yang dibutuhkan Tiongkok. Semakin Partai Komunis Tiongkok memuji Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, manfaat ekonomi dan perdagangan yang sebenarnya adalah kecil bagi Tiongkok. Jumlah ekspor yang dihasilkan dari Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, tidak akan mengimbangi penurunan tajam dalam perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. Dolar Amerika Serikat yang sangat dibutuhkan oleh Partai Komunis Tiongkok sudah sangat tipis.

Menyusul langkah Jerman dan Prancis, Belanda juga baru saja mengumumkan kebijakannya di kawasan Indo-Pasifik. Seperti negosiasi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, negosiasi perdagangan Uni Eropa-Tiongkok mengalami kesulitan membuat suatu terobosan. Pada tahun 2019, defisit perdagangan Uni Eropa dengan Tiongkok meningkat menjadi usd 220 miliar. 

Perselisihan perdagangan Uni Eropa-Tiongkok dapat diantisipasi sebagai akibat menurunnya perekonomian Tiongkok dan suatu permintaan oleh dunia internasional untuk diadakan penyelidikan asal-usul wabah Coronavirus.

Saat ini, telah menjadi tren umum bagi rantai pasokan Barat meninggalkan Tiongkok, dan 10 negara ASEAN adalah penerima manfaat hengkangnya rantai pasokan Barat dari Tiongkok. 

Setelah rantai pasokan ini meninggalkan Tiongkok, sebagian bahan mentah dan bagian kecil masih dapat diekspor dari Tiongkok ke  negara-negara ASEAN, tetapi hal ini tidak dapat ditukar dengan dolar atau euro. 

Partai Komunis Tiongkok mungkin mampu mendapatkan lebih banyak yen Jepang dan won Korea melalui subsidi ekspor substansial, tetapi hal tersebut cenderung tidak untuk mengkompensasi atas kebutuhan  akan dolar.

Partai Komunis Tiongkok mungkin mampu memperluas penggunaan yuan di ASEAN, tetapi Partai Komunis Tiongkok tidak mampu memperoleh pasar valuta asing dolar Amerika Serikat dan mata uang euro yang sangat dibutuhkan, yang juga merupakan salah satu alasan utama Tiongkok memaksakan kebijakan sirkulasi internal.

Untuk mendapatkan pasar valuta asing dalam jumlah besar, Partai Komunis Tiongkok selalu  mengejar strategi perdagangan yang tidak seimbang: mengadopsi  dumping subsidi impor, pengaturan tarif dan hambatan non-tarif untuk mencegah impor, dan membatasi perusahaan asing untuk beroperasi secara mandiri memaksimalkan surplus perdagangan dan menahan lebih banyak pasar valuta asing. Partai Komunis Tiongkok  tidak pernah benar-benar ingin terlibat dalam perdagangan bebas, juga tidak pernah mematuhi perjanjian perdagangan bebas.

Setelah menarik diri dari negosiasi Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, India dengan jelas menyatakan kekhawatirannya akan kebijakan dumping Partai Komunis Tiongkok dan kurangnya kepercayaan India pada Partai Komunis Tiongkok. 

Perselisihan antara Australia dengan Pemerintahan Komunis Tiongkok telah dimulai, dan Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik mulai jelas terlihat tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Di masa depan, terjadi gesekan perdagangan antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok juga dapat meningkat.

Pemerintahan Komunis Tiongkok Gelisah

Persetujuan dan pelaksanaan Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik, secara bertahap di berbagai negara akan memakan waktu dua tahun lagi. Sementara itu, Komunis Tiongkok mungkin berharap  untuk sementara menyelesaikan ketegangan dengan ASEAN di Laut Tiongkok Selatan. 

Paling tidak, Partai Komunis Tiongkok ingin memastikan bahwa negara-negara ASEAN tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat, dan Partai Komunis Tiongkok tidak akan terpuruk dalam menghadapi isolasi sempurna di antara negara tetangga.

Pada tanggal 17 November, Xi Jinping berpartisipasi dalam konferensi video dengan Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan dalam KTT BRICS. 

Dalam pidatonya, Xi Jinping berkata, “Kita semua memang penumpang di perahu yang sama. … Anginnya kuat, dan ombaknya tinggi.” Ini jelas menunjukkan kecemasan rezim komunis dalam menghadapi isolasi internasional dan urgensi rezim komunis secara sewenang-wenang menarik dan membentuk aliansi.

“Sirkulasi internal”, meski bukan jalan keluar dari kesengsaraan ekonomi Tiongkok, mungkin merupakan satu-satunya jalan yang tersisa.

Pada tanggal 16 November 2020, Li Keqiang sekali lagi menjadi tuan rumah simposium bagi para ekonom dan pengusaha. Simposium ekonomi yang sering diadakan itu menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak mampu membalikkan keadaan ekonomi.

Di simposium tersebut, Li Keqiang mengungkap gambaran sebenarnya: “Kesulitan-kesulitan  perkembangan ekonomi ini pada tahun ini adalah istimewa. Keadaaan di dalam negeri dan internasional saat ini masih kompleks dan parah. Kita tidak hanya harus memperkuat kepercayaan diri kita, tetapi juga sepenuhnya siap untuk menghadapi kesulitan dan tantangan… [dan] mempromosikan pemulihan ekonomi hingga ke  rentang yang masuk akal.”

Li Keqiang juga mendesak “departemen-departemen terkait untuk menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian Pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional Asia-Pasifik.” Tetapi jika Pemerintahan Komunis Tiongkok benar-benar menerapkan tarif nol sesuai dengan perjanjian Pemerintahan Komunis Tiongkok,   Komunis Tiongkok itu akan kehilangan sebagian dari pendapatan fiskalnya. Pemerintahan Komunis Tiongkok memang perlu “hidup dengan anggaran yang ketat.”

Yang Wei adalah komentator urusan Tiongkok. Dia telah menjadi kontributor komentar politik Tiongkok untuk Epoch Times berbahasa Mandarin sejak 2019

Share

Video Popular