Ella Kietlinska

Adanya sekelompok konspirator yang telah bekerja dan masih bekerja di jantung Gereja ”untuk kepentingan elit globalis. Hal demikian disampaikan oleh Uskup Agung Carlo Maria Vigano memberitahu kepada “War Room.” Ia menyebutkan kelompok ini sebagai ‘deep church’ dan menjelaskan bahwa tujuan kelompok ini adalah untuk menghancurkan Kepausan dan mengamankan kekuasaan.

Mantan Nunsio Apostolik untuk Nigeria dan Amerika Serikat itu menuturkan, sebagian besar dari kelompok konspirator di jantung gereja itu dapat dikenali, tetapi yang paling berbahaya adalah orang-orang yang tidak memaparkan dirinya, orang-orang yang tidak pernah disebutkan dalam surat kabar. 

‘Deep church’ juga bekerja sama dengan ‘deep state’ Amerika Serikat dan para kontaknya yang difasilitasi pada tahun 1990-an oleh seorang mantan kardinal Amerika Serikat, yang membawa misi politik di Tiongkok atas nama pemerintah Amerika Serikat, kata Carlo Maria Vigano  kepada “War Room” Steven Bannon pada awal Januari 2021 (PDF). 

Carlo Maria Vigano yakin bahwa kesepakatan antara Vatikan dengan rezim Tiongkok mengenai pengangkatan para uskup di Tiongkok yang, menurutnya, “merampas umat ​​Katolik di Tiongkok dari pertahanan tidak terkalahkan yang selalu dimiliki oleh Kepausan untuk  umat ​​Katolik di Tiongkok,” adalah tindakan keterlibatan deep church dengan  rezim komunis Tiongkok yang bersekutu dengan deep state global.

“Hal ini baru terjadi pada era Kepausan Benediktus XVI, Kepausan terdahulu belum pernah membuat kesepakatan apapun dengan kediktatoran Beijing, dan Paus Roma mempertahankan hak eksklusif untuk mengangkat para uskup dan mengatur Keuskupan,” lanjut Uskup Agung Carlo Maria Vigano.

Vatikan dan Tiongkok menandatangani sebuah kesepakatan  yang tidak dipublikasikan pada tahun 2018, yang memberi kewenangan kepada rezim Tiongkok untuk menunjuk para uskup dan memberi hak veto kepada Paus untuk pengangkatan para uskup oleh rezim Tiongkok, menurut sebuah laporan pada tahun 2019  dari Komisi Eksekutif Kongres Amerika Serikat untuk Tiongkok. Kesepakatan tersebut diperpanjang pada bulan Oktober 2020 selama dua tahun lagi.

“Kediktatoran Partai Komunis Tiongkok bersekutu dengan deep state global di satu sisi sehingga mereka bersama-sama dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan.” Di sisi lain, rencana deep state untuk Great Reset adalah sebuah kesempatan bagi Partai Komunis Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan perekonomian Tiongkok di dunia, dimulai dengan invasi pasar-pasar nasional, kata Carlo Maria Vigano.

“Tiongkok sedang mengejar sebuah rencana domestik untuk memulihkan tirani Maois, yang mengharuskan pembatalan agama-agama (terutama agama Katolik), mengganti agama-agama tersebut dengan sebuah agama negara yang sudah pasti banyak unsur yang sama dengan agama universal yang diinginkan oleh  ideologi globalis,” lanjut Carlo Maria Vigano.

“Kami menemukan diri kami dihadapkan pada sebuah pengkhianatan yang hina terhadap misi Gereja Kristus, yang dijalankan oleh para pemimpin tertinggi Gereja Kristus dalam konflik terbuka dengan para anggota hierarki bawah tanah Katolik di Tiongkok, yang  tetap setia kepada Tuhan kita dan Gereja Kristus,” kata Carlo Maria Vigano.

Carlo Maria Vigano memuji Kardinal Joseph Zen, seorang uskup emeritus Hong Kong, yang menganjurkan untuk menentang kesepakatan Vatikan-Tiongkok dengan menyebut Kardinal Joseph Zen adalah “seorang penganut agama keyakinan yang terkemuka.”

Kardinal Joseph Zen, penerima Medali Kebebasan Truman-Reagan berbicara pada seremoni Yayasan Korban Komunisme untuk menghormatinya, di Gedung Kantor Rayburn House di Capitol Hill di Washington pada 28 Januari 2019. (Samira Bouaou / The Epoch Waktu)

Sebelum perpanjangan kesepakatan tersebut, Kardinal Joseph Zen melakukan perjalanan ke Vatikan dengan rencana bertemu dengan Paus untuk memberitahu keadaan termutakhir di Hong Kong dan keadaan termutakhir Gereja Katolik di Tiongkok kepada Paus. Namun, Kardinal Joseph Zen tidak diizinkan untuk bertemu dengan Paus Francis.

“Gagasan untuk mencapai kesepakatan dengan Beijing itu adalah gila,” kata Kardinal Joseph Zen kepada Daily Compass mengenai kesepakatan Vatikan-Tiongkok. “Ini seperti berupaya membuat perjanjian dengan iblis.”

Globalisme versus Nasionalisme

Carlo Maria Vigano mengkritik Uni Eropa atas kesepakatan investasi bisnis Uni Eropa baru-baru ini  dengan rezim komunis Tiongkok, yang dikenal karena pelanggaran sistematis atas hak asasi manusia dan penindasan dengan kekerasan terhadap perbedaan pendapat. Karena bagian kesepakatan tersebut disimpulkan pada akhir bulan Desember, rezim Tiongkok membuat komitmen meningkatkan akses pasar bagi para investor Uni Eropa.

Pada bulan Januari 2017 di Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos, Swiss, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping memberikan pidato yang dipuji oleh semua hadirin, Steve Bannon, mantan  Kepala Ahli Strategi Gedung Putih dan pembawa acara War Room mengatakan kepada The Epoch Times.

Pertemuan di Davos tersebut adalah “pertemuan kelompok paling elit dari bisnis keuangan dunia dan komunitas politik dan kebudayaan yang ada,” kata Steve Bannon.

Dalam pidatonya, Xi Jinping memuji proyek-proyek globalisasi dan peran Tiongkok sebagai pemimpin proyek-proyek globalisasi, dengan melihat negara lain sebagai “semua jenis negara-negara pembayar upeti.” Bahkan, memberitahu para hadirin bahwa proyek-proyek tersebut akan memungkinkan mereka “menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya,” kata Steve Bannon.

Namun Xi Jinping meramalkan satu masalah yang dapat menghambat proyek-proyek tersebut, yaitu: nasionalisme populis, kata Steve Bannon. “Semua orang yang tidak dipandang yang tidak terlatih atau pun bukan para elit seperti [para hadirin] ingin mengatakan sesuatu,” Steve Bannon menjelaskan alasan Xi Jinping.

Saat itu, surat kabar top dunia seperti The Financial Times atau The Ekonomist memuji Xi Jinping “sebagai seorang pemimpin global, seorang yang cinta damai, visioner, yang telah membawa dunia ke tempat yang baik dalam proyek globalisasi ini,” tambah Steve Bannon.

Tiga hari berikutnya Presiden Donald Trump memberi pidato inaugurasi yang terkenal di Amerika Serikat pada upacara pengukuhannya. Pidato Donald Trump tersebut pada intinya adalah konsep sebuah negara-bangsa yang berdaulat, “sebuah pertahanan negara-bangsa, sebuah negara-bangsa sebagai sebuah unit, di mana manusia mendapatkan kebebasan paling banyak di sebuah dunia yang sangat tidak sempurna, [manusia] dapat memiliki kebebasan sebanyak mungkin,” kata Steve Bannon menggambarkan visi Donad Trump yang  disajikan dalam pidato tersebut sebagai sebuah proyek nasionalis.

Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, tahu segalanya mengenai kamp konsentrasi untuk orang Uighur, penganiayaan terhadap orang Kristen bawah tanah, panen organ secara paksa, penindasan gereja Katolik bawah tanah, penindasan dan penyiksaan terhadap Falun Gong, dan gerakan demokrasi, serta keadaan di Hong Kong — semua itu adalah informasi yang sempurna mengenai segala hal dan mereka tidak peduli, kata Steve Bannon.

Model bisnis Tiongkok didasarkan pada kerja paksa rakyat Tiongkok, yang dibayar rendah dan dipaksa bekerja dengan jam kerja yang luar biasa di pabrik, kata Steve Bannon.

“Tenaga kerja budak Tiongkok pergi ke seluruh dunia sebagai produk ekspor dan memungkinkan para pekerja dunia apakah itu di India, atau Eropa Barat atau Amerika Serikat supaya tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji. Ini adalah keajaiban Donald Trump yang sebenarnya, untuk meminta agar para pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus mendapat kenaikan gaji,” kata Steve Bannon.

Kedua pidato ini mewakili “dua cara yang saling bertentangan mengenai bagaimana dunia harus diatur. Pidato yang pertama didasarkan pada kebebasan ratusan tahun adalah cacat, versus totaliter,” kata Steve Bannon.

Great Reset

Great Reset adalah sebuah konsep untuk mengubah kapitalisme menjadi ekonomi “pemangku kepentingan” dengan menggunakan pajak kekayaan, regulasi dan kebijakan fiskal yang diarahkan menuju kesetaraan dan keberlanjutan, mempromosikan hasil yang lebih adil, dan menggunakan Revolusi Ekonomi Industri Keempat untuk menangani tantangan kesehatan dan sosial, Klaus Schwab, pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia menjelaskan di situs web organisasi tersebut.

“Kini adalah waktu untuk Great Reset,” Klaus Schwab, seorang Profesor Kebijakan Bisnis di Universitas Jenewa dan salah satu penulis buku The Great Reset, yang  diumumkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pada bulan Juni 2020. 

“Perubahan yang telah kami lihat dalam menanggapi COVID-19 membuktikan bahwa sebuah pengaturan ulang fondasi ekonomi dan sosial kami adalah memungkinkan,” kata Klaus Schwab.

Revolusi Industri Keempat akan menggabungkan perangkat-perangkat seluler, dengan kekuatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan akses ke pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memberi “kekuatan-kekuatan teknologi baru bagi pemerintah, untuk meningkatkan kendalinya terhadap populasi, berdasarkan sistem pengawasan yang meresap dan kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur digital,” tulis Klaus Schwab.

Ini juga akan menimbulkan tantangan bagi privasi orang-orang karena pelacakan dan berbagi informasi mengenai orang-orang adalah bagian penting dari konektivitas baru, Klaus Schwab menulis. 

“Revolusi terjadi di bidang bioteknologi dan Kecerdasan Buatan… akan memaksa kita untuk mendefinisikan kembali batas-batas moral dan etika kita,” tambah Klaus Schwab.

Arsitek-arsitek Great Reset menggunakan media arus utama sebagai suatu hal yang sangat diperlukan sekutu untuk membuat orang-orang percaya “bahwa perubahan radikal yang ingin mereka terapkan adalah diperlukan oleh sebuah pandemi, oleh perubahan iklim, dan oleh kemajuan teknologi,” kata Klaus Vigano.

Klaus Schwab menulis, “Kita harus membangun fondasi yang sama sekali baru untuk sistem ekonomi dan sosial kita,” untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi,  perubahan iklim, dan krisis sosial.

“Kita semua harus menyadari seberapa besar pendukung Tatanan Dunia Baru dan Great Reset membenci nilai-nilai yang tidak dapat dicabut dari peradaban Greco-Christian kita, seperti agama, keluarga, penghormatan terhadap kehidupan dan hak pribadi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, dan kedaulatan nasional,” kata Uskup Agung tersebut. (Vv)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular