Ivan Pentchoukov

Presiden Donald Trump tidak berkampanye pada tahun 2016 dengan janji untuk menghadapi penyebaran global komunisme, tetapi usaha yang ia lakukan selama empat tahun terakhir melawan Partai Komunis Tiongkok, wakilnya, dan unsur roh jahat komunis lainnya telah menjadi inti dari warisan Donald Trump.

Dilihat melalui lensa ini, slogan “America First” adalah slogan yang pas untuk kampanye melawan sebuah musuh komunis dan berbagai penyebab yang diadopsi musuh komunis, dalam sebuah kampanye selama beberapa dekade untuk menggantikan AS sebagai negara paling kuat di dunia.

Partai Komunis Tiongkok telah menghabiskan beberapa dekade menjarah kekayaan Amerika Serikat melalui pencurian rahasia dagang, kebijakan perdagangan proteksionis, dan distorsi pasar. 

Rezim Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan kekayaan ini untuk mendanai sebuah kampanye kekuatan lunak yang raksasa, yang merusak kepentingan AS di setiap ranah dan mendapatkan pengaruh di lembaga-lembaga multinasional.

Meskipun ada campur tangan yang signifikan dari dalam pemerintahannya sendiri, Donald Trump menghadapi ancaman langsung di Tiongkok, di seluruh dunia, dan di Amerika Serikat. 

Saat Donald Trump berkampanye untuk pemilihan umum ulang pada tahun 2019, komunisme versus kebebasan adalah salah satu tema kunci, tetapi bencana ekonomi dan malapetaka global yang disebabkan oleh virus Partai Komunis Tiongkok, memaksa prioritas lain muncul ke permukaan.

Namun demikian, dan meski ada sedikit keriuhan, upaya-upaya Donald Trump melawan komunisme berlanjut.

Partai Komunis Tiongkok

Pemerintahan Donald Trump berhadapan langsung dengan Partai Komunis Tiongkok di beberapa bidang, yang mencakup mendukung Taiwan dan Hong Kong, memotong aliran pendapatan dari perusahaan swasta yang terikat dengan Tentara Pembebasan Rakyat, dan memblokir ancaman spionase yang ditimbulkan oleh teknologi Tiongkok.

Pemerintahan Donald Trump menentang protokol-protokol yang sudah berusia puluhan tahun untuk mulai normalisasi hubungan dengan Taiwan, sebuah republik yang demokratik yang berseberangan dengan rezim komunis yang represif di Beijing. 

Komunis Tiongkok mengklaim kedaulatan atas pulau Taiwan dan telah lama memainkan pertahanan kasar mengenai masalah ini di panggung internasional.

Pada bulan September tahun lalu, Keith Krach, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, memimpin delegasi ke Taiwan, menjadi pejabat Kementerian Luar Negeri paling top mengunjungi pulau Taiwan sejak tahun 1979, saat pemerintah Amerika Serikat mentransfer pengakuan diplomatik ke Beijing dari Taipei.

Kunjungan bersejarah itu menandai berlanjutnya peningkatan dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan, bertentangan dengan Partai Komunis Tiongkok. Signifikansi kunjungan tersebut sangat berpengaruh untuk Beijing.

“Kami disambut dengan jet-jet tempur dan pembom,” kata Keith Krach. Beijing melanggar wilayah udara Taiwan setidaknya 46 kali selama minggu kunjungan Keith Krach.

Selama hari-hari terakhir pemerintahan Donald Trump, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menghapus semua “pembatasan yang diberlakukan sendiri” pada kontak-kontak dengan pejabat Taiwan, yang meletakkan dasar untuk hubungan yang lebih dekat dengan pulau demokrasi tersebut.

Orlando Gutierrez Boronat, seorang penulis dan salah satu pendiri  Cuban Democratic Directorate, mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa kebijakan Donald Trump terhadap Taiwan adalah sangat monumental bagi keberhasilan demokrasi Taiwan.

“Saya pikir dukungan untuk Taiwan adalah sangat penting dalam semua hal, yaitu: politik, ekonomi, militer,” kata Orlando Gutierrez Boronat. 

Ia menuturkan, Republik Tiongkok adalah sekutu lama Amerika Serikat dan tidak ada alasan mengapa Republik Tiongkok harus diperlakukan berbeda. Mereka telah berada di garis depan perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan selama beberapa dekade, dan apa yang telah mereka capai di Taiwan adalah sungguh luar biasa. Sebagai prestasi kemanusiaan, dukungan Donald Trump untuk Taiwan adalah sangat luar biasa.”

Virus Komunis Tiongkok

Mempertimbangkan penentangan keras Taiwan terhadap komunisme, ini mungkin bukanlah suatu kebetulan bahwa negara kepulauan tersebut terus mengalami penurunan angka kasus virus Komunis Tiongkok yang adalah ajaib. Umumnya virus Komunis Tiongkok dikenal sebagai Coronavirus jenis baru. 

Meskipun  industri pariwisata yang berkembang pesat dengan jumlah pengunjung yang sangat besar dari Tiongkok Daratan, hanya tujuh orang meninggal dunia akibat virus Komunis Tiongkok di Taiwan sejak wabah pandemi. Bukti tidak langsung menunjukkan bahwa ada hubungan antara seberapa dekat suatu lokasi dengan Partai Komunis Tiongkok dengan tingkat keparahan wabah.

Tanggapan dan retorika Donald Trump terkait virus Partai Komunis Tiongkok, telah berpengaruh besar terhadap sudut pandang mengenai rezim komunis Tiongkok di seluruh dunia. Presiden Donald Trump melarang perjalanan dari Tiongkok pada tanggal 31 Januari 2020, kurang dari dua minggu setelah infeksi pertama dipastikan terjadi di Amerika Serikat. 

Donald Trump berulang kali menyebut virus Komunis Tiongkok sebagai “virus Tiongkok” dan mengecam Partai Komunis Tiongkok karena menindas peringatan dini mengenai wabah tersebut, sambil mengkarantina Wuhan di dalam negeri Tiongkok. Bahkan, mengizinkan penerbangan internasional yang berangkat dari Wuhan, yang menyebarkan wabah virus Komunis Tiongkok ke seluruh dunia.

Membongkar Pencurian Rahasia Dagang

Di dalam negeri, Kementerian Kehakiman pada pemerintahan Donald Trump memulai sebuah tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya, terhadap pencurian rahasia dagang oleh Partai Komunis Tiongkok dan yang terkait dengan kejahatan. Kemudian Jaksa Agung Jeff Sessions meluncurkan upaya tersebut, bernama Inisiatif Tiongkok, pada akhir tahun 2018. 

Pada bulan Februari 2020, FBI sudah melakukan sekitar 1.000 investigasi terhadap upaya-upaya Tiongkok untuk mencuri rahasia dagang. Menurut sebuah tinjauan rilis pers Kementerian Kehakiman, Kementerian Kehakiman telah membawa lebih banyak dakwaan terkait dengan penyusupan Tiongkok ke Amerika Serikat sejak tahun 2019, dibandingkan selama delapan tahun pemerintahan Obama.

“Kami percaya bahwa tidak ada negara yang memiliki sebuah ancaman yang lebih besar selain komunis Tiongkok,” kata Asisten Direktur FBI John Brown pada bulan Februari 2020. 

Ia menuturkan : “Dari sudut pandang kami yang menguntungkan, Amerika Serikat tidak lagi menghadapi ancaman serupa seperti ini sejak saat era Uni Soviet dan Perang Dingin. Saat ini, penyelidikan terkait dengan pemerintah Tiongkok membuat persentase beban kerja kontra intelijen kami menjadi  lebih besar dibandingkan pada waktu lain dalam sejarah FBI.”

Memutus Perusahaan yang Terkait dengan Partai Komunis Tiongkok

Pemerintahan Donald Trump menargetkan perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok, tidak satu pun perusahaan swasta Tiongkok yang kebal terhadap pengaruh langsung dari Partai Komunis Tiongkok. 

Pejabat AS sudah lama memperingatkan bahwa teknologi Tiongkok, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, dapat digunakan oleh Beijing untuk kegiatan memata-matai, karena undang-undang keamanan mewajibkan perusahaan swasta Tiongkok untuk bekerja sama dengan intelijen Tiongkok.

Pemerintahan Trump melarang pembelian peralatan dan perangkat lunak dari beberapa perusahaan, sementara melarang perdagangan dengan sebuah daftar panjang yang berisi perusahaan lain. 

Kini, daftar entitas tanpa perdagangan memuat ratusan perusahaan Tiongkok, banyak di antaranya masuk daftar hitam karena hubungan perusahaan swasta Tiongkok dengan Tentara Pembebasan Rakyat.

Dalam sebuah pukulan keuangan yang besar bagi perusahaan yang terkait dengan militer Tiongkok, pemerintahan Donald Trump pada akhir bulan Desember memperkuat pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan dengan melarang orang-orang Amerika Serikat memegang saham perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok.

“[Larangan-larangan tersebut] memastikan modal Amerika Serikat tidak berkontribusi pada pengembangan dan modernisasi militer Republik Rakyat Tiongkok, intelijen, dan layanan keamanan,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Menjatuhkan Sanksi Pelanggar Hak Asasi Manusia

Partai Komunis Tiongkok telah lama sangat sensitif terhadap rekor hak asasi manusia yang menjijikkan yang dipaparkan di panggung internasional. Pemerintahan Donald Trump memecahkan kebisuan selama puluhan tahun atas pelanggaran-pelanggaran ini, dengan memberi sanksi kepada para pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab.

Pada bulan Juli 2020, AS menjatuhkan sanksi kepada seorang pejabat Partai Komunis Tiongkok yang terlibat dalam penganiayaan terhadap warga Uyghur, etnis Kazakh, dan anggota kelompok -kelompok  minoritas lainnya di Xinjiang. 

Pada Hari Hak Asasi Manusia pada bulan Desember, Kementerian Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada seorang pejabat yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang melawan praktisi Falun Gong, sebuah latihan meditasi berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. 

Sanksi, dikenakan pada Kepala Kantor Polisi Wucun Biro Keamanan Masyarakat Xiamen Huang Yuanxiong, menandai pertama kalinya AS melakukan hukuman tindakan melawan Partai Komunis Tiongkok dalam lebih dari dua dekade. Itu sejak Partai Komunis Tiongkok mulai melakukan penganiayaan brutal terhadap sekitar 100 juta praktisi Falun Gong di Tiongkok.

Komunisme di Seluruh Dunia

Pengaruh Partai Komunis Tiongkok telah melampaui aparat resminya dan perusahaan pribadi. Dengan berhenti dari institusi multinasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), pemerintahan Trump mengirimkan pesan yang jelas, bahwa Amerika Serikat tidak akan berkontribusi atau berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional tersebut yang mengorbankan tujuan mereka untuk memenuhi rezim semacam Partai Komunis Tiongkok.

Saat mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Duta Besar Nikki Haley menyebutnya sebagai “sebuah organisasi yang tidak layak namanya,” karena keanggotaannya mencakup para pelanggar HAM yang terkenal seperti rezim komunis di Tiongkok dan Kuba. 

Donald Trump mengatakan ia menarik Amerika Serikat dari WHO, karena Partai Komunis Tiongkok menindas Organisasi Kesehatan Dunia itu untuk menyesatkan dunia mengenai kapan virus Komunis Tiongkok pertama kali ditemukan oleh otoritas Tiongkok.

Melalui sanksi dan cara lain, Presiden Donald Trump melemahkan rezim komunis dan sosialis lainnya, termasuk Kuba, Venezuela, dan Nikaragua. 

Dalam beberapa kasus, pencapaian-pencapaian pemerintahan Trump di belahan dunia lain, memberikan pukulan bagi gerakan komunis, meskipun pencapaian-pencapaian tersebut tidak pernah disajikan seperti itu. Dalam mendukung Israel, misalnya dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Trump mengambil sikap menentang yang memanfaatkan gerakan anti-Israel di seluruh dunia, yang terdiri dari komunis dan rezim sekutu-komunis.

 Trevor Loudon, seorang pakar infiltirasi komunis, kepada The Epoch Times menuturkan, saat [DonaldTrump] membela Israel, ia menentang komunisme karena musuh-musuh utama Israel adalah rezim komunis atau rezim sekutu-komunis seperti Iran.”

AS

Donald Trump bertahan selama beberapa dekade dari penyusupan komunis di AS. Sementara komunisme, sepenuhnya menghapuskan kepemilikan pribadi dan usaha bebas, tingkat penggelembungan perpajakan dan regulasi mencapai tujuan yang sama dari waktu ke waktu.

Pemotongan pajak dan deregulasi oleh Presiden Donald Trump, memberikan sebuah pukulan bagi pelanggaran incremental oleh pemerintah atas aset dan bisnis masyarakat.

Pajak yang lebih rendah, dikombinasikan dengan sebuah perintah eksekutif untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dipangkas seiring waktu, memicu ledakan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019, yang mengarah ke rekor angka pengangguran terendah, kenaikan upah, dan melonjaknya  pasar saham. 

Dengan kondisi ekonomi yang membaik, jutaan warga AS berhenti dari program kesejahteraan, melonggarkan cengkraman kesejahteraan negara, pertumbuhan yang sebelumnya membawa AS lebih dekat ke sosialisme, di mana sosialisme itu sendiri merupakan tahap awal komunisme.

Presiden Donald Trump terbukti menjadi pembela tradisi yang tangguh. Ia mengambil tindakan untuk mempromosikan kebebasan beragama, memulihkan penghormatan atas prinsip pendirian AS, dan membela hak untuk hidup bagi anak yang belum lahir. 

Di setiap langkahnya, Donald Trump menghormati batas-batas yang ditetapkan oleh Konstitusi, memperkuat dokumen yang telah menjamin kebebasan Amerika Serikat selama ratusan tahun. Banyak tindakan eksekutif Presiden Donald Trump digugat di pengadilan.Misalnya, ia membiarkan pengadilan memutuskan.

Presiden Donald Trump menyebabkan pergeseran kebudayaan seismik, dengan menjadikan kebudayaan seismik dapat diterima untuk berbicara mengenai komunisme di AS lagi, dengan melabeli lawan-lawannya yang paling kiri sebagai sosialis dan komunis. 

Donald Trump melemparkan tantangan itu selama pidato Kenegaraan pada tahun 2019, memberitahukan kepada Kongres, dengan beberapa sosialis demokrat yang diidentifikasi sendiri menyimak, bahwa “AS tidak akan pernah menjadi negara sosialis.”

Presiden Donald Trump membawa retorikanya ke kampanye dan umpan Twitternya, yang memicu diskusi mengenai sosialisme di saat  Partai Demokrat telah mengambil langkah keras ke kiri. 

Platform Presiden terpilih Joe Biden dibentuk melalui merger dengan Senator Bernie Sanders (I-Vt.), seorang  sosialis demokratis. Proposal legislatif pertama Joe Biden, tindakan bantuan virus Komunis Tiongkok, termasuk mandat upah minimum usd 15 yang dimiliki Sanders yang  dipromosikan selama bertahun-tahun.

Dalam pidato di hadapan para pemimpin dunia dan rakyat AS, Donald Trump  mengutuk komunisme sebagai ancaman yang mematikan. Dalam sebuah pesan presiden pada  Hari Nasional Korban Komunisme, Donald Trump mengutuk komunisme sebagai “ideologi penindas yang tidak dapat untuk tidak meninggalkan kesengsaraan, kehancuran, dan kematian.”

“Sementara Marxisme menjanjikan kesetaraan, perdamaian, dan kebahagiaan, dalam praktiknya, hal tersebut hanya menghasilkan ketidaksetaraan, kekerasan, dan keputusasaan,” kata Donald Trump. (vv)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular